Tentang Pelarangan “Prison and Paradise”

Sumber foto: http://prisonandparadise.com/
Film "Prison and Paradise" (Daniel Rudi Haryanto) adalah film Indonesia kedua yang tak mendapatkan Surat Tanda Lolos Sensor dari LSF sesudah film Dendam Pocong (Monty Tiwa) pada masa pasca Soeharto.

1

Saya sudah mendengar kabar ini dari akhir tahun lalu: film Penjara dan Nirwana (lebih terkenal dengan judul bahasa Inggrisnya Prison and Paradise, 2010) karya Daniel Rudi Haryanto tidak mendapat Surat Tanda Lolos Sensor (STLS) dari Lembaga Sensor Film. Artinya, film itu tidak boleh ditayangkan untuk publik di wilayah hukum Indonesia. Sesudah perubahan politik besar-besaran di tahun 1998 yang berhasil menurunkan Presiden Soeharto, inilah untuk kedua kalinya sebuah film Indonesia tidak mendapatkan STLS, sesudah film Dendam Pocong, karya Monty Tiwa yang diproduksi tahun 2006. Alasan penolakan terhadap film Dendam Pocong, menurut keterangan Monty Tiwa yang sempat saya hubungi ketika itu,  adalah adanya kekuatiran bahwa film itu berpotensi untuk “membuka luka lama”. Film horor Dendam Pocong ini mengambil latar belakang kerusuhan dan kekerasan terhadap etnis Cina yang terjadi pada tahun 1998. Maka film Pocong 2 kemudian menjadi salah satu film paling unik: sebuah film yang ada jilid keduanya, tapi tanpa jilid pertama.

Prison and Paradise mengalami nasib serupa dengan Dendam Pocong. Film ini tidak diberikan surat tanda lolos sensor oleh LSF. Akibatnya, film ini tidak bisa diputar di wilayah hukum Indonesia. Alasan penolakan pemberian STLS oleh LSF itu ada pada surat penolakan LSF No: 26/DVD/TLK/LSF.XII/2011, tertanggal 9 Desember 2011. Saya mendapat salinannya dari Rudi Gajahmada dan saya sampaikan di sini alasan penolakan terhadap film itu, dengan cetak miring dari surat asalnya):

film tersebut sarat dengan dialog-dialog propaganda yang menyesatkan, sehingga memberi pengaruh negatif terhadap generasi muda Islam Indonesia. Oleh karena itu film dokudrama ini tidak sesuai dengan kriteria penyensoran dan aspek keagamaan sehingga tidak dapat beredar atau diedarkan di wilayah R.I.

“Aspek keagamaan” yang diacu pada surat ini adalah mengacu kepada aturan sensor yang dibuat pada masa Orde Baru, yaitu PP No.6 tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film. Dalam aspek keagamaan yang dimaksud, sebuah film dapat ditolak sepenuhnya untuk diputar di wilayah hukum Indonesia dengan alasan-alasan keagamaan berikut ini (saya kutipkan dari pasal 2 PP tersebut):

(2) Unsur-unsur yang dinilai dari segi Keagamaan, adalah :

a. yang memberikan kesan anti Tuhan dan anti agama dalam segala bentuk dan manifestasinya;

b. yang dapat merusak kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia; atau;

c. yang mengandung penghinaan terhadap salah satu agama yang diakui di Indonesia.

Maka dengan demikian, sesungguhnya Lembaga Sensor Film masih bekerja berdasarkan peraturan yang dibuat pada masa Orde Baru dengan niatan untuk mengendalikan muatan film. Hingga kini, belum ada pengganti aturan pelaksanaan penyensoran ini.

Yang menarik dari ditolaknya Prison and Paradise adalah bahwa surat penolakan itu turun beriring dengan penjurian pada Festival Film Indonesia tahun 2011 dimana Prison and Paradise adalah salah satu nominasi untuk film dokumenter terbaik. Akibat dari surat ini, Panitia Pelaksana FFI menyatakan nominasi itu harus dibatalkan karena menurut Pedoman Pelaksanaan FFI, semua film yang didaftarkan ke FFI sudah harus mendapatkan surat tanda lolos sensor.

Prison and Paradise (dan banyak film pendek serta film dokumenter lain) sebenarnya belum memiliki surat tanda lolos sensor ketika didaftarkan ke FFI. Panita Pelaksana FFI, menurut ketuanya Abduh Aziz, berniat baik mendaftarkan film-film itu ke LSF guna memenuhi syarat yang ditetapkan pada pedoman mereka.

Namun alih-alih mendapat pengesahan dari lembaga sensor, Prison and Paradise malah ditolak, dan konsekuensinya, nominasi untuknya dicabut, serta rencana tur keliling (roadshow) yang sedianya akan diselenggarakan oleh Panitia FFI pada tanggal 15-23 November 2011 juga ikut dibatalkan. Tak hanya itu, Daniel Rudi Haryanto yang akrab dipanggil Rudi Gajahmada yang sedianya akan menyelenggarakan tur keliling mandiri film ini ke 37 kota, menghentikan rencananya pada kota ke 17. Berdasarkan pengakuan Rudi, sepanjang ia keliling ke berbagai kota, ia kerap didatangi oleh pihak kepolisian yang menanyakan mengenai surat tanda lolos sensor film ini.

Abduh Aziz sempat menyatakan bahwa penolakan terhadap Prison and Paradise  –berdasar informasi komite penjurian FFI Totot Indrarto – ditolak  di tingkat pleno LSF. Totot yang saya hubungi menyatakan bahwa informasi itu ia terima secara simpang siur dari seorang staf LSF, sekalipun staf itu memberi kesan bahwa penolakan terjadi di tingkat pleno.

Saya menghubungi Akhlis Suryapati, wartawan dan sutradara yang kini menjadi salah seorang anggota LSF. Ia menjelaskan sedikit mekanisme LSF. Menurut Akhlis, setiap hari, anggota LSF bekerja dibagi dalam kelompok-kelompok sensor dan mereka mendapat jadwal untuk menyensor film-film yang masuk. Mereka akan meluluskan atau tidak meluluskan sebuah film dan kemudian akan membuat surat untuk ditandatangani oleh Ketua LSF. Apabila ada film yang tak bisa diputuskan di tingkat komite sensor, maka film itu biasanya dibicarakan di tingkat pelaksana harian. Apabila pada tingkat pelaksana harian tidak juga diputuskan, maka biasanya keputusan diambil di tingkat pleno, dimana seluruh anggota LSF yang berjumlah 45 orang itu akan diundang untuk membicarakannya.

Akhlis Suryapati berkata bahwa ia tidak pernah diundang ke rapat pleno untuk membahas film Prison and Paradise ini. Maka kemungkinan besar Prison and Paradise memang ditolak peredarannya di tingkat komite sensor. Akhlis menyarankan saya untuk menghubungi Ketua LSF, Mukhlis Paeni dan sekretaris LSF, Ibu Pudji Rahaju. Mukhlis Paeni menyatakan tak sempat menjawab permohonan wawancara saya karena sibuk mengajar. Ia juga tak memegang data mengenai film itu dan menyatakan agar saya sebaiknya menghubungi Ibu Pudji Rahayu, sekretaris LSF untuk mendapat data mengenai penolakan pemberian STLS terhadap surat ini. Dari Ibu Pudji Rahayu saya mendapat kepastian bahwa Prison and Paradise tidak lolos sensor diputuskan di tingkat kelompok sensor. Ibu Pudji Rahayu –yang menerima telepon saya dengan tergesa dan terkesan ingin mengakhiri percakapan sesegera mungkin–  tidak memberi keterangan tambahan apapun mengenai tidak lolos sensornya Prison and Paradise kecuali seperti yang tercantum dalam surat yang saya kutipkan di atas tadi.

2

Saya menonton film Prison and Paradise ketika film itu diputar di seksi kompetisi Festival Film Dokumenter 2010 di Yogyakarta. Saya datang sebagai juri yang diminta menilai film tersebut. Film Prison and Paradise bercerita mengenai para pelaku bom bali yang berhasil diwawancara oleh Rudi di penjara. Orang-orang seperti Mukhlas, Imam Samudra dan Amrozi diberi kesempatan oleh Rudi untuk mengungkapkan pandangan-pandangan mereka mengenai agama Islam, jihad dan peristiwa pengeboman itu sendiri secara panjang lebar. Selain penggambaran para pelaku pengeboman itu, Rudi juga merekam banyak sekali cerita dan pengakuan dari Noor Huda Ismail, seorang bekas wartawan dan kini aktivis di Yayasan Prasasti Perdamaian, yang pernah menjadi teman sekamar dari salah satu pengebom itu ketika mereka bersama-sama menuntut ilmu di pesantren Al Mukmin, Ngruki yang dipimpin oleh Abubakar Baasyir.

Rudi menggambarkan Noor Huda secara agak berlebihan, menurut saya, termasuk pertemuan Noor Huda dengan keluarga pengebom itu serta perjalanan Noor Huda ke Bali untuk melihat monumen ground zero pengeboman tersebut. Tampak ada usaha Rudi untuk menampilkan refleksi dari Noor Huda ketimbang sekadar mendadar fakta-fakta dan opini-opini seputar aksi pengeboman itu saja. Bagian ini tampak seperti ingin menetralisir pandangan-pandangan para pengebom sekaligus memberi gambaran akan dua cabang yang berbeda sama sekali dari satu jalan yang sama, yaitu pesantren Al Mukmin, Ngruki, Jawa Tengah.

Namun bagian pernyataan-pernyataan para pengebom inilah yang dianggap oleh LSF sebagai dialog-dialog propaganda. Sebagaimana kita ketahui, kebanyakan para pengebom itu (seperti Amrozi dan Imam Samudra) tidak pernah menyesali perbuatannya dan beranggapan bahwa apa yang mereka lakukan memang merupakan jalan yang dikehendaki oleh agama Islam. Inilah yang dianggap sebagai kalimat-kalimat propaganda yang menyesatkan seperti yang saya kutipkan dari surat LSF di atas.

Tentu saja kalimat-kalimat itu berpeluang untuk menyesatkan ketika dilepaskan dari konteks. Namun bukankah nyaris setiap film berpotensi untuk menyesatkan ketika kalimat di dalamanya dilepaskan dari konteks? Saya merasa film ini berhak untuk ditonton dengan utuh karena saya percaya bahwa penonton cukup mampu untuk memilah informasi mana yang memang layak dipercaya dan mana yang tidak.

Selain itu yang juga penting adalah standar penyensoran LSF yang masih bersandar kepada peraturan yang dibuat pada masa Orde Baru. Peraturan penyensoran yang seharusnya menjadi kewajiban pemerintah, hingga kini belum dibuatkan yang baru sehingga kecurigaan masih mendominasi perlakuan terhadap pembuat film.

3

Namun sesungguhnya, sebelum tertolak di LSF, film Prison and Paradise sudah mengundang protes. Kedutaan Besar Indonesia di Uni Emirat Arab mempersoalkan kesertaan Prison and Paradise di Dubai International Film Festival 2010 pada bulan Desember tahun 2010. Film itu, oleh pihak Kedubes, dianggap memburuk-burukkan Indonesia di dunia internasional, sekaligus mempersulit upaya pemerintah Indonesia dalam upaya promosi pariwisata yang sedang dilakukan. Protes itu disampaikan oleh KBRI di Dubai kepada Kementrian Pariwisata dan Kebudayaan (nama kementrian itu pada waktu itu), dan hal ini menyebabkan Direktur Film, lembaga di bawah Direktorat Jendral Seni Budaya dan Film, Kemenbudpar, Syamsul Lussa, memanggil Rudi Gajahmada ke gedung Sapta Pesona, kantor Kementrian Budpar. Pada bulan Februari / Maret 2011, Rudi Gajahmada pun datang menghadiri pertemuan itu.

Dalam kesempatan itu, Rudi ditemui oleh Syamsul Lussa beserta beberapa pejabat di Kementrian Budpar seperti misalnya kepala Biro Hukum dan beberapa orang lagi. Menurut Rudi, ia ditegur karena memutar film yang belum lolos sensor dan membuat sulit Indonesia di mata dunia. Rudi membantah hal itu dengan menyatakan bahwa filmnya diputar di berbagai festival dan mendapat penghargaan dimana-mana, termasuk diantaranya di Yamagata Internasional Film Festival, salah satu festival film dokumenter paling bergengsi di dunia. Namun menurut Syamsul Lussa, hal itu tidak relevan. Film Prison and Paradise telah menyebabkan pihak Kemenbudpar mendapat protes tak perlu dari Kedutaan Besar di Uni Emirat Arab.

Saya sempat berbincang dengan Syamsul Lussa mengenai pemanggilan ini. Menurut Syamsul, Rudi Gajahmada sudah berlaku sembrono dengan film ini sedikitnya pada dua hal. Pertama, film ini diedarkan tanpa melalui sensor, dan kedua – ini yang mengejutkan saya – Rudi tidak mendaftarkan film ini kepada Menbudpar sebelum produksi, karena dalam UU Film tahun 2009 (pasal 17 ayat 1) ada ketentuan mengenai kewajiban untuk mendaftarkan film, dengan maksud melindungi “pembuatan film agar tidak ada kesamaan judul dan isi cerita” (Pasal 17 ayat 3). Saya tentu bisa paham alasan ketiadaan surat tanda lulus sensor yang membuat Rudi ditegur (sekalipun saya sama sekali tak setuju pada surat itu dan pada penegurannya), tetapi jika ia dipersalahkan karena tidak mendaftarkan filmnya kepada Menbudpar, saya rasa peraturan itu sudah digunakan untuk sebuah alasan yang keliru.

Hal ini seperti membenarkan kecurigaan banyak pihak ketika UU Film disahkan, bahwa pendaftaran produksi ini adalah salah satu pasal bermasalah di UU Film. Apakah ke depannya alasan ini akan digunakan lagi untuk menegur pembuat film yang berbeda pendapat dengan pemerintah seperti ini?

Syamsul Lussa sendiri menolak jika dikatakan bahwa apa yang dilakukannya adalah sebuah usaha untuk mengendalikan apa yang dibuat oleh pembuat film. Ia menyatakan bahwa apa yang terjadi dengan Rudi Gajahmada dan Prison and Paradise adalah sebuah usaha untuk melakukan “pembinaan” kepada pembuat film. Hm, saya agak tak menyangka kita kembali ke masa “pembinaan” seperti pada masa Departemen Penerangan dahulu.

4

Rudi Gajahmada sendiri agak kuatir untuk bersuara terlalu keras membela film Prison and Paradise ini, karena ia sedang menyelesaikan film keduanya. Menurutunya, seandainya ia melawan, maka ada kemungkinan filmnya bisa jadi mendapat kesulitan untuk mendapatkan surat tanda lulus sensor kelak. Sekalipun hal ini belum tentu benar akan terjadi, kekuatiran sudah muncul. Ternyata negara belum berhasil menghilangkan kekuatiran para kreator, malahan menambahinya.

Kini LSF masih terus beroperasi di tengah perdebatan birokrasi, apakah mereka akan berada di bawah Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau “beralih kamar” ke Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan? Tampaknya ada kecenderungan untuk memindahkan LSF ke Kemendikbud lantaran urusan “kebudayaan” lebih dekat dengan ranah kerja LSF ketimbang urusan “pariwisata dan ekonomi kreatif”.

Kemanapun LSF akan berlabuh yang jelas kepengurusan periode LSF yang dipimpin oleh Mukhlis Paeni ini akan berakhir pada tahun 2012 ini. Saya rasa pekerjaan rumah menunggu, jika tidak bisa menghapuskan ketentuan sensor sama sekali, setidaknya ada dua hal penting menanti: transparansi dalam pemilihan 17 anggota LSF (bukan lagi 45 seperti sekarang yang sebenarnya tak sesuai dengan UU Film 2009) dan transparansi alasan dan mekanisme pengambilan keputusan di dalam lembaga itu.