Ada kabar sedikit gembira berkaitan dengan dibuat dan beredarnya film dokumenter Marah di Bumi Lambu buatan Hafiz, sutradara film dokumenter sekaligus pendiri komunitas Forum Lenteng. Kabar gembira itu: sekalipun Anda menerima pekerjaan untuk membuat film dokumenter dari lembaga publik (baca: penyandang dana) belum tentu penjelajahan estetik Anda terbatas karenanya. Film dokumenter ini memperlihatkan bahwa estetika yang rada jungkir balik seperti fotografi hitam putih dan editing yang tak sinambung antara ruang dan waktu tak jadi soal besar buat film dokumenter “pesanan”. Demikian pula ketiadaan narator tunggal (voice over ala suara Tuhan) yang menjelaskan duduk perkara yang kerap menjadi favorit. Sebagaimana model film dokumenter yang biasanya disebut sebagai film dokumenter observasional, film ini mengajak penonton langsung masuk ke lokasi, mengikuti pembuat film dan mendengar seluruh suara yang ditampilkan sinkron dengan gambar yang tampil.
Tapi untuk apa sebenarnya Hafiz menyempatkan diri mengeksplorasi aspek estetika untuk film yang dibuat atas pesanan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ini? Sebelum bicara soal ini, saya ingin membahas tema film dokumenter Marah di Bumi Lambu ini sendiri.
Sekalipun menggunakan kata “marah” dalam judulnya, sebetulnya film ini tak memperlihatkan kemarahan, bahkan cenderung minim emosi. Alih-alih marah, film ini seperti mengajuka refleksi atas sebuah peristiwa yang sudah lewat, ketika debu sudah reda dan gelombang air di permukaan tak terlihat lagi. Refleksi ini tampak tenang, bahkan sempat pula mengajukan selera humor yang cukup baik sebagai penutup. Hal ini tergolong istimewa terutama apabila mengingat bahwa para subyek dalam film ini bercerita tentang peristiwa kekerasan dan kematian yang diberitakan media sebagai sebuah “tragedi” itu.
Peristiwa itu sendiri adalah bentrokan antara penduduk dengan aparat keamanan berkaitan dengan rangkaian demonstrasi yang dilakukan oleh penduduk Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, ketika mereka menolak pembukaan pertambangan yang akan mencaplok desa mereka. Bentrokan fisik (tepatnya pemukulan sepihak oleh aparat terhadap demonstran yang hanya bermodal teriakan dan pengeras suara) sempat tampak di awal film, dan cuplikan gambar ini tampaknya diambil dari sumber sekunder, bukan hasil rekaman yang didapat oleh Hafiz (dan timnya) sendiri. Terus terang saja, pada adegan itu, negara tampil amat karikatural, satu dimensi dalam bentuk pemegang monopoli penggunaan kekerasan yang dipakai ketika negosiasi dianggap gagal. Kekerasan itu dipakai secara berlebihan, seakan menjadi elemen terpenting untuk menegaskan bahwa sejak semula rakyat tak punya suara dalam situasi perbedaan pendapat jika halnya sudah menyangkut investasi dengan skala raksasa.
Jika ada “marah” dalam film ini, maka bagi saya kemarahan itu adalah kemarahan sang pembuat film dan insinuasi kemarahan itu kepada penonton melalui film yang dibuatnya, terutama mengingat peristiwa kekerasan negara ini terjadi dengan latar belakang kehidupan sosial politik yang seharusnya sudah amat berbeda dengan keadaan pada masa Orde Baru. Nyatanya tidak. Negara masih sama, kekerasan masih menjadi jalan keluar bagi negosiasi buntu. Malah tiga orang penggerak demonstrasi dikenakan stigma, dikejar-kejar sebagai buronan.
Dengan begitu, film dokumenter ini menekankan pada sesuatu yang abstrak yang bernama “negara”, yang ternyata berjalan sendiri, tak peduli pada pergantian rejim yang sudah diupayakan oleh rakyat Indonesia pada tahun 1998. Tak peduli apakah rejim Soeharto atau rejim Susilo Bambang Yudhoyono, negara masih mempertahankan kepentingannya dalam bentuk bergandengan tangan dengan korporasi besar guna menjalankan operasi ekonomi ekstraktif, yang merupakan operasi ekonomi yang hingga kini paling mendatangkan keuntungan di negeri bernama Indonesia.
Operasi negara pasca-Orde Baru masih serupa. Negara mengabaikan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 yang seharusnya menjadi acuan bagi kepemilikan dan pengelolaan sumber daya ekonomi. Negara juga mengabaikan konsultasi dengan publik dalam soal semacam ini dan memandang penduduk Indonesia sebagai rakyat yang pasif saja, hanya diperbolehkan menerima, dalam skema pembangunan dengan semacam janji bahwa itu semua untuk kemakmuran rakyat. Terus terang, film dokumenter ini membuat saya bertanya-tanya: apakah kita benar-benar sudah beranjak meninggalkan apa yang kita sebut sebagai Orde Baru dulu, ataukah sebenarnya yang namanya Orde Baru hanya pengejawantahan saja dari sebuah konsep abstrak negara yang amat getol mendukung akumulasi modal dan eksploitasi sumber daya sambil terus mengabaikan rakyatnya?
Jika tema ini ditarik keluar dari layar dan direndengkan dengan berbagai konflik besar pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, kita melihat bahwa sumber-sumber konflik itu berasal dari bentrokan penduduk dengan perusahaan-perusahaan raksasa di sector seperti pertambangan, pertanian skala luas dan sebagainya. Artinya, tema ini merupakan tema yang amat esensial untuk turut mendefinisikan seperti apa negara yang bernama Indonesia saat ini.
Kembali ke soal strategi visual yang dipakai oleh Hafiz, apakah strategi visual itu tepat untuk tema semacam ini? Pertama, saya perlu nyatakan terlebih dulu bahwa dari film dokumenter ini, tampak sekali bahwa Hafiz adalah seorang pembuat film yang sekadar cukup memiliki informasi mengenai format dan bentuk film-film dokumenter, tetapi cukup sadar untuk berkomentar terhadap format dan bentuk itu dalam filmnya ini. Ini saya simpulkan dari adegan singkat ketika ia dan juru kamera yang sedang merekam wawancara harus berteduh dari hujan yang turun tiba-tiba. Adegan ini sebenarnya bisa saja dipotong di meja editing karena tak berpengaruh besar terhadap cerita, tapi tampak bahwa Hafiz sengaja membiarkannya untuk menampilkan situasi ‘belakang layar’ yang bisa saja diacu tradisinya dari pembuat film seperti Dziga Vertov (A Man with A Movie Camera) dan Jean Rouch-Edgar Morin (Chronicle of A Summer). Dengan menampilkan adegan ini secara sambil lalu dan alamiah (bandingkan dengan penampilan self-heroism model Neil Broomfield atau political buffoonery seperti Michael Moore dan Morgan Spurlock atau extended autobiography a la Avi Moghrabi), saya menyimpulkan bahwa Hafiz tetap memperhatikan eksplorasi format sebagai salah satu unsur penting film dokumenter tanpa membuatnya jadi kelewat mementingkan diri sendiri.
Sampai di sini, eksplorasi format oleh Hafiz, menurut saya, tak menonjol-menonjol amat kecuali pada pilihan warna hitam putih dan editing yang agak arbitrer. Jika ada hal lain yang penting, selain warna hitam putih, adalah absennya wakil negara dalam filmnya, dan ini menurut saya adalah kekuatan utama Marah di Bumi Lambu. Wakil negara memang absen, tetapi negara justru selalu dibicarakan dalam Marah di Bumi Lambu. Negara menjadi omnipresen dan abstrak sejak semula. Ia hadir lewat pengalaman orang-orang di dalam film ini, yang menjadi korban dan harus menerima saja perlakuan aparat keamanan tanpa bisa menjawab balik perlakuan tersebut. Bagi saya, pilihan seperti ini menegaskan bahwa negara dalam pengertian abstrak ini begitu kuat dan besar dan beroperasi independen dari perilaku politik sehari-hari para politisi dan pemegang pemerintahan. Kecuali apabila bisa dibuktikan lain oleh pemegang pemerintahan sesudah pemilu tahun ini.
Inilah argumen utama Marah di Bumi Lambu. Para pemegang pemerintahan di masa depan memiliki tugas besar untuk membuat negara tidak beroperasi secara terlepas bebas dari pernyataan-pernyataan bagus yang mereka ucapkan dalam komentar sehari-hari. Dengan melihat konflik yang bersumber dari pengelolaan sumber daya alam yang menmendominasi konflik social dan politik penuh kekerasan di negeri kita, maka argument film dokumenter ini menjadi teramat penting untuk diabaikan begitu saja.
