Budaya Sinema Milik Siapa?

Balada-Bala-Sinema_Versi-2-1024x576

Ketika memberi pengantar pada buku Katalog Film Indonesia yang disusun oleh JB Kristanto pada 2007, saya menulis bahwa ada pergeseran besar budaya sinema dibandingkan dekade 1970-1980-an. Sinema di pergantian abad menjadi milik kelas menengah di kota-kota besar, terutama Jakarta. Lebih dari 80 persen bioskop berada di Jakarta dan kebanyakan berada di pusat perbelanjaan, seperti mal dan plaza. Konsumsi sinema yang tadinya merupakan kegiatan akhir pekan yang banyak dilakukan bersama keluarga, berubah menjadi kegiatan bersama kelompok terdekat (peer group) di perkotaan, dan relatif menjadi bagian budaya konsumen (consumer culture) kelas menengah. Hingga beberapa saat pernyataan itu seakan bertahan. Tapi ternyata hanya di permukaan.

Film dokumenter Balada Bala Sinema karya Yuda Kurniawan menggambarkan bantahan terhadap premis itu dengan tegas. Budaya sinema tidak cuma bagian dari budaya konsumen sebagaimana yang saya tulis—yang juga banyak diteorikan oleh banyak ahli yang menekuni kajian film. Budaya sinema juga tidak semata bagian dari budaya urban yang akrab dengan medium itu lantaran adanya kesamaan antara teknik montase dengan perjalanan di dalam kawasan perkotaan. Budaya sinema tidak hanya bagian dari budaya konsumen di pusat perbelanjaan seperti plaza dan mal, melainkan sebuah budaya pedestrian: budaya yang juga dipenuhi oleh para pelakunya yang berjalan kaki menuju ke dan pulang dari tempat pertunjukan, bukan hanya didatangi oleh mereka yang berkendaraan pribadi atau menyewa taksi. Jangan-jangan budaya sinema bisa saja tumbuh dalam konteks kondisi agraris.

Gagasan Punya Kaki

Bantahan premis di atas digambarkan Balada Bala Sinema lewat rekaman perjalanan perjalanan sebuah komunitas film bernama Cinema Lovers Community (CLC) Purbalingga, dan dimotori oleh Bowo Leksono serta beberapa pegiat lainnya. Bisa dikatakan gambaran Yuda ini sejalan dengan gagasan yang diajukan oleh peneliti Belanda Katinka Van Heeren (2012) dalam disertasinya untuk Universitas Leiden.

Katinka menulis bahwa salah satu penanda terpenting dari perubahan politik yang dibawa oleh reformasi di Indonesia adalah kemunculan komunitas-komunitas film dan media seperti ini. Melalui proses yang disebut Katinka sebagai praktik mediasi (mediation practices), komunitas seperti CLC ini muncul dan berkembang di pinggiran (dalam pengertian geografis, finansial, sirkulatoris, dan sebagainya) untuk menandingi budaya sinema Orde Baru yang berubah bersama runtuhnya rezim. Namun CLC penting terutama karena komunitas seperti ini memperlihatkan sebuah praktik ber-media yang tumbuh dari bawah, menjalankan strategi dan taktiknya sendiri.

Balada Bala Sinema memperlihatkan, seperti penjelasan Katinka, bahwa salah satu strategi komunitas film ini adalah memanfaatkan jejaring yang terus tumbuh dan berkembang serta jauh dari statis. Dalam berjejaring tersebut, film ini memperlihatkan peran penting yang dibawa oleh komunitas film Konfiden yang didirikan oleh para pegiat seperti Alex Sihar, Agus Mediarta, almarhumah Elida Tamalagi, dan kawan-kawan dalam mempelopori sebuah kebiasaan baru dalam memperlakukan film.

Film dalam pandangan komunitas ini bukan semata milik para pemodal besar dan hanya bisa dikonsumsi di mal ber-AC yang tumbuh beriring dengan gentrifikasi bioskop akibat masuknya para pengusaha konglomerat ke industri itu yang diiringi dengan perkoncoan politik—seperti yang saya gambarkan bersama teman-teman di buku kami, Menjegal Film Indonesia (2011). Lihat bagaimana kongres komunitas film direkam di Balada Bala Sinema. Film adalah milik anggota komunitas yang saling bekerja sama, berkumpul di tenda yang tempias ketika hujan, dengan semangat mengatasi bersama kesulitan infrastruktur industri film yang mau tak mau harus disebut diskriminatif. Dalam adegan kongres komunitas film itu, tampak jejaring tersebut menjadi salah satu perwujudan ide bahwa pengetahuan adalah milik bersama alias common. Berbagai sesi di kongres itu juga memperlihatkan bahwa pengetahuan dan pengalaman dimiliki untuk dibagikan karena memang sejak semula ia milik bersama, bukan untuk dikapitalisasi untuk semata mendongkrak statistik pendapatan negara.

Sinema dalam pandangan dan perlakuan komunitas ini adalah bagian dari gerakan sosial dalam ber-media—yang artinya memanfaatkan dan mempengaruhi media dalam kaitannya dengan kehidupan sosial politik yang lebih partisipatoris. Konfiden sendiri sebagai sebuah komunitas sudah non-aktif. Namun gagasan yang dibawanya masih terus berjalan jauh, dan film dokumenter ini menggambarkan dengan sangat baik bagaimana gagasan bisa punya kaki, lantas kemudian tumbuh dan berkembang menjadi sesuatu yang tak terbayangkan akan bisa dicapai sebelumnya.

Kebiasaan baru ber-media inilah yang kemudian berkembang sebagai sebuah budaya sinema baru, dimana sinema digunakan oleh suatu komunitas tertentu untuk membantu mereka memahami dan mempengaruhi dunia sekitar mereka, sebagaimana digagas oleh akademisi Janet Harbord (2002). Harbord mengelaborasi budaya sinema ini tumbuh melalui beberapa tanda, seperti adanya film-film penting yang menandai periode, festival sebagai sebuah peristiwa sinema yang bersifat spesifik, produksi, dan sirkulasi medium serta ruang fisik tempat semua itu mengalir membentuk sebuah kebiasaan (tradisi) dan akhirnya budaya baru. Studi Harbord sendiri cenderung Eurosentris karena ia bicara peran film dalam modernisasi, festival sebagai bagian dari kanonisasi sinema, dan sebagainya. Film dokumenter Balada Bala Sinema ini seperti menyajikan tandingannya.

Peronika

Tandingan itu berawal dari Peronika (2004), sebuah film pendek berbahasa Jawa dengan logat ngapak karya Bowo Leksono yang menjadi awal dari kemunculan CLC Purbalingga ini. Alangkah menariknya bahwa film ini yang menjadi pelopor lantaran ia seperti sebuah komentar terhadap kegagapan teknologi, tetap pembuatannya dimungkinkan juga oleh perkembangan teknologi. Film ini seperti semacam penanda perubahan, ketika Indonesia, seperti bagian dunia lain, memasuki periode pasca 1990-an dalam dunia sinema, yaitu ketika ketersediaan media digital dan teknologi komunikasi telah membuat sarana produksi dan anjungan distribusi yang baru—yang belum pernah ada presedennya sebelumnya, sehingga menjadi sarana untuk menyusun ulang makna kata independen (Depres and Pernin, 2015).

Ketersediaan teknologi digital ini kerap diasong sebagai sebuah bentuk demokratisasi media dimana produksi dan distribusi bisa dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja, tanpa harus mengandalkan pada perangkat yang mahal dan dimiliki oleh segelintir pihak. Namun kita tahu bahwa itu baru separuh cerita, karena dengan teknologi digital ini pun, dominasi pihak-pihak lama tidak semata berakhir. Keadaan mungkin berubah tapi sebagian. Dalam kondisi pasca 1990, bisa dibilang tak serta merta terbentuk akses yang lebih merata dan muatan yang lebih partisipatoris. Namun dengan melihat Peronika, kita bisa melihat bagaimana Bowo menjadikan teknologi sebagai perangkat untuk menyiasati narasi yang menghadirkan gambaran ketegangan antara yang lokal dan yang universal, yang terus bermunculan di Indonesia hingga hari ini.

Sinema Pedestrian

Ketidakterhindaran teknologi itu disiasati tak terbatas pada narasi film saja. Siasat terhadap teknologi justru berkembang, melalui berbagai kegiatan, terutama rangkaian workshop dan tentu saja Festival Film Purbalingga. Festival ini bisa jadi merupakan salah satu festival film terpenting di Indonesia di luar festival resmi pemerintah (government-sanctioned), FFI. Bersama dengan Festival Film Bandung, Jiffest dan Q-Film Festival (keduanya sudah tak aktif), Festival Film Dokumenter Yogyakarta, dan tentu saja Jogja Netpac Film Festival alias JAFF, Festival Film Purbalingga menjadi festival yang dipelopori oleh komunitas dan bisa bertahan cukup lama relatif tanpa sokongan dana berarti dari pemerintah.

Namun berbeda dengan festival-festival lain, Festival Film Purbalingga ditandai oleh dua hal yang mencolok: workshop dan kemudian pertunjukan lewat layar tancap atau layar tanjleb. Rangkaian workshop ini berjalan sepanjang tahun dan diperlihatkan menjadi pendahulu bagi festival sekaligus menjadi sumber utama pencarian film mereka. Selama bertahun-tahun workshop terus diadakan dan belakangan diuji lewat pemutaran di hadapan publik, di festival mereka. Maka festival itu jadi mirip ajang pencarian bakat yang serius, tempat para pesertanya diuji di hadapan penonton secara langsung. Tak heran jika lulusan komunitas ini terus mendominasi berbagai kompetisi dan festival film di berbagai tingkatan di Indonesia.

Layar tancap juga menjadi unsur penting perkembangan budaya sinema yang baru ini lantaran mengembalikan dan memperluas budaya sinema yang saya sebut sebagai sinema pedestrian ini. Beda dengan layar tancap dan bioskop misbar (gerimis bubar) urban yang konotasinya nostalgia, layar tanjleb di Festival Film Purbalingga sungguh-sungguh menjadi sarana distribusi yang berfungsi mempertemukan film dengan publiknya. Sinema tidak lagi didominasi oleh budaya konsumen yang selalu menganggap penonton sebagai konsumen, yang kepuasannya diukur dari proses transaksi finansial. Penonton dikembalikan kepada konsep publik yang dirayakan di dalam festival ini. Inilah sebuah sumbangan besar dari komunitas CLC yang direkam dengan penuh gairah dan ketekunan pada film dokumenter Balada Bala Sinema. Ini adalah salah satu upaya paling sukses untuk mengembalikan penonton sebagai publik dan film terwujud menjadi barang publik, bukan semata barang dagangan.

Ruang Publik Sementara

Dalam versi yang saya tonton, saya merasa bagian awal film dokumenter ini terlalu panjang dan ada kesan kuat Yuda Kurniawan merasa sayang memangkasnya. Tentu saja ini mengganggu karena film terasa agak bertele-tele. Padahal di sepertiga terakhir, film berubah menjadi jauh lebih menarik untuk ditonton. Adegan puncak perdebatan yang terjadi antara Bowo Leksono dengan pegiat Pemuda Pancasila sangat menjelaskan keseluruhan budaya sinema ini dalam beberapa aspek. (Catatan: bisakah anggota PP kita sebut pegiat—terjemahan dari activist? Apakah mereka civic organisation mengingat mereka menggunakan dasar negara dalam nama organisasinya? Sementara di sisi lain mereka memaksa pembubaran festival dan melakukan hal-hal yang kurang beradab lain).

Pertama, terlihat Bowo ngotot agar pemutaran film Pulau Buru Tanah Air Beta karya Rahung Nasution tetap dijalankan karena bukan hanya ia mempercayai pentingnya kebebasan berekspresi, tetapi juga meyakini festival film sebagai sebuah peristiwa media yang berdaya kuat untuk membuka dialog yang konstruktif. Inilah wujud nyata festival film sebagai sebuah ruang publik sementara (ephemeral public sphere). Sebagai ruang publik sementara, festival menjadi sebuah wilayah yang punya batas-batas, dimana negara tidak mengintervensi melainkan menjadi penjamin bagi berlangsungnya dialog terkait pokok soal (subject matter) yang dibicarakan di dalam film. Tentu saja hal ini tidak bisa digeneralisir mengingat tidak seluruh festival bisa menjadi seperti ini, tetapi Balada Bala Sinema mencontohkan dengan baik bagaimana hal tersebut berpeluang untuk tercapai.

Kedua, perekaman yang dilakukan Yuda sendiri memperlihatkan determinasi yang sama degilnya dengan komunitas CLC dan segala kegiatan mereka. Dengan framing yang lumayan terjaga, sekalipun suasana sudah panas, Yuda memperlihatkan dirinya sebagai dokumentaris yang tetap berusaha bertahan untuk merekam peristiwa berdasarkan aspek sinematis dan aktualitas sekaligus. Inilah sebuah etos yang melandasi sinema dokumenter yang bersifat pedestrian yang hanya bisa dilakukan oleh para pelaku yang tidak berada di ketinggian, melainkan berdiri sejajar dengan para pelaku di posisi para pejalan kaki. Lagi-lagi, inilah film dokumenter pedestrian yang berada bersama subjek, dan tidak melihat mereka dari ketinggian kamera drone atau angka-angka.

Ketiga, sikap Bowo yang bersikeras menawar agar para pemrotes menonton film para pelajar Purbalingga menjadi gambaran bahwa sinema memang medium (perantara) yang berpeluang untuk memulai dialog tentang berbagai soal. Perkara sikap para pemrotes yang kemudian keluar di tengah pertunjukan tanpa bisa menghentikan pemutaran film pelajar Purbalingga—yang temanya sejenis dengan Pulau Buru Tanah Air Beta—memperlihatkan di pihak mana sesungguhnya kemenangan dalam dialog itu terjadi. Para pemrotes keberatan terhadap peristiwa publik itu, dan harus mengakui bahwa wacana yang ada di dalam peristiwa itu tak sanggup untuk mereka tonton, apalagi jika mereka ditanya soal jalan keluar.

Bala Sinema

Untuk menyimpulkan tulisan ini, saya terdorong untuk merangkum lewat posisi cinephilia, sinefil atau bala sinema dalam kaitannya dengan budaya sinema pedestrian yang saya sebut tadi dalam beberapa poin.

Pertama, sinema adalah sebuah budaya yang berbasis komunitas, dibangun berdasarkan semangat untuk berbagi, bahkan bermain-main. Lihat saja adegan main air di parit dengan memakai layar. Kapan terakhir kali melihat bagian dari budaya sinema begitu tulus dan menyenangkan seperti ini?

Karakter utama sinema sebagai saluran bagi katarsis, sarana pendidikan, pemupuk solidaritas dan alat protes tetap dipertahankan dan diperlihatkan dengan baik oleh film dokumenter ini. Namun di balik itu, landasan bagi budaya sinema itu bukan semata bangunan komersial dengan segala perangkatnya sebagaimana yang umumnya dikenal, tetapi bisa juga kesadaran kewargaan yang bisa berjalan berdasarkan kerja sama dan (seberapa pun klisenya istilah ini digunakan) gotong royong.

Kedua, sinema bukan semata budaya urban yang lahir beriring dengan pertumbuhan kota seperti yang dipercaya oleh banyak ahli. Sejarah sinema di negara-negara Asia dan Amerika Latin memperlihatkan bahwa sinema adalah terusan dari budaya dongeng yang mampu meleburkan dikotomi urban-agraris dalam teori ilmu kebudayaan. Budaya urban, yang kerap diidentikkan dengan modernisasi, kaprah dianggap sebagai tempus kelahiran sinema, sebuah medium yang menghadirkan pesona tentang dahsyatnya dunia modern yang mampu membawa sensasi sensorial tiada tara. Namun film dokumenter Balada Bala Sinema memperlihatkan bahwa banyak masyarakat di negara-negara Asia telah memiliki tradisi dongeng dan pementasan yang panjang yang kemudian mengadopsi—atau kita sebut saja mengapropriasi—sinema demi memuaskan tradisi mereka sendiri. Mulai dari Akira Kurosawa yang sangat terpengaruh oleh teater panggung Noh, sampai Djajakususma yang terpengaruh pertunjukan ketoprak, kita bisa melihat bahwa sinema mengalami penerjemahan lokal bukan hanya pada genre saja, melainkan justru seperti digunakan “semaunya” guna memenuhi hasrat bercerita dan memanggungkan narasi tertentu ke hadapan khalayak.

Ketiga, para penonton film Indonesia bukan semata konsumen seperti yang dipercaya oleh para pelaku perfilman, baik yang komersial maupun yang bukan. Penonton film juga bisa dimaknakan sebagai publik, sebagai orang-orang yang peduli pada hiburan, cerita, muatan (content), dan pokok soal secara umum dan hal itu tidak semata dilandasi oleh pertukaran ekonomi langsung. Para pembuat film tidak semata mengharap return of investment, dan para pemutar film tidak mengandalkan tiket dan popcorn yang dibeli oleh penonton mereka. Transaksi (istilah ini mungkin kurang tepat) yang terjadi adalah transaksi non-finansial, dengan basis sesuatu yang sudah lama dilupakan dalam budaya sinema Indonesia. Maka bagi saya, Balada Bala Sinema adalah salah satu penghargaan terbesar terhadap medium sinema, dimana isi dan peristiwa sinema jadi sama pentingnya dalam konteks kemasyarakatan (bahkan politik) yang lebih luas.

Bahkan sebetulnya Balada Bala Sinema adalah sebuah penghormatan besar kepada sinefilia alias cinephile alias pecinta film. Atau saya malah mengusulkan agar cinephile diterjemahkan saja sebagai bala sinema, lantaran frasa ini seperti mampu menunjukkan keberpihakan dan kengototan di satu sisi sekaligus kebermainan di sisi yang lain. Dokumenter ini juga merekam bagaimana bala sinema mampu menjadi motor bagi perubahan sosial politik dan budaya sekaligus, bukan sekadar sebagai konsumen dari komoditisasi pengkultusan terhadap para pesohor dan fetishisasi pernak-pernik seperti yang kaprah kita kenal. Inilah sebuah argumen paling nyata bagi saya bahwa bala sinema alias sinefilia adalah sebuah kategori sosial yang mampu mewujudkan gagasan di dalam film dan tidak menjadikannya bahan baku studi diskursus saja.(*)

Pertamakali diterbitkan di Jurnal Ruang, 14 Desember 2017: https://jurnalruang.com/read/1513245985-budaya-sinema-milik-siapa

 

Cinta remaja dan absensi keluarga

We’re just two lost souls
Swimming in a fish bowl
Year after year
Running over the same old ground
And how we found
The same old fears
(Wish You Were Here – David Gilmour / Roger Waters)

 

Posesif
Tak banyak film remaja yang mau jujur bercerita tentang hubungan yang abusive semacam ini. Untuk alasan itu saja Posesif sudah istimewa. (Photo: Palari Films)
Film Posesif karya sutradara Edwin sepintas seperti film drama remaja biasa. Syarat utama genre ini biasanya: kepolosan sebagai virtue, dan penggerak utama film adalah pertemuan dua manusia remaja – umumnya berlainan jenis kelamin – yang menggerakkan seluruh cerita film. Kepolosan sebagai virtue itu penting, karena dari sana cinta atau roman menjadi virtue turunan, karena cinta mereka semacam petualangan kecil yang perlu dan suci – bagian dari rites of passage sekuler – sebelum kedewasaan membuat cinta lebih mirip dengan celaka.

Syarat tambahan bagi genre ini biasanya adalah salah satu tokoh (biasanya perempuan) yang sedang berada dalam fase pencarian diri, dan ini jadi lebih menguat akibat kedatangan sang pasangan. Gambaran ini tampak dalam karakter Lala (Putri Marino), seorang siswi SMA yang juga seorang atlet loncat indah. Hidup Lala sebenarnya berjalan relatif lempang ketika kariernya sebagai atlet berjalan lurus dengan kehidupan keluarga karena ayahnya (Yayu W. Unru) adalah pelatihnya juga. Jika ia berhasil menjadi atlet lompat indah, maka ia akan membahagiakan ayahnya, dan hidupnya pun sempurna. Namun kedatangan sang pangeran membuat jalannya berkelok.

Lala “dipertemukan” dengan Yudhis (Adipati Dolken) melalui perangkat cerita yang unik. Penulis skenario Ginatri S. Noer dan sutradara Edwin berhasil membuat adegan yang cerdas. Selain berhasil menghindar klise, adegan mengikat tali sepatu itu sekaligus memperlihatkan mereka harus berdekatan secara fisik sejak pertemuan pertama. Bukan hanya keakraban tak terhindarkan, juga memperlihatkan sejak semula hubungan berlangsung dalam jarak intim, kurang dari sedepa.

Lalu sempurnalah awal film ini sebagai landasan kisah roman dengan petualangan kecil yang cukup intens. Dengan berbagai perangkat sinematik yang baik – termasuk penggunaan Instagram sebagai pendukung laju plot – Posesif berhasil menghadirkan kehangatan percintaan dua karakter yang polos. Efek yang diharapkan dari bawah sadar penonton: sudah sepatutnya keduanya bertemu dan berjodoh.

Namun sebagaimana roman, kisah cinta yang polos dan murni harus terhalangi. Saya tercenung karena menyadari halangan itu bukan berasal dari dunia orang dewasa yang telengas. Halangan itu, secara mengejutkan, datang dari kepribadian Yudhis sendiri. Yudhis yang tampak simpatik dan pandai menarik hati orang ternyata punya kepribadian gelap. Ia merasa tak aman dengan dirinya alias insecure hingga mencapai tingkat bisa mencelakai orang yang ia anggap bisa mengganggu hubungannya dengan Lala.

Film lalu berjalan dengan agak kelam, ditutupi bayangan Yudhis yang tiba-tiba berubah seperti monster yang mengerikan. Ginatri S. Noer menulis skenario dengan sangat efektif memperlihatkan perubahan karakter itu secara gradual. Edwin juga mengerjakan penyutradaraan secara trampil, dengan memanfaatkan ruang dan berbagai perangkat sinematik yang efektif digunakan.

Perhatikan bayangan Yudhis di kaca kafe ketika Lala sadar sudah ada puluhan miscalldari Yudhis yang curiga padanya. Tensi film berubah total sesudah adegan itu. Yudhis yang awalnya menerbitkan simpati, kemudian berubah menjadi monster menakutkan. Pelan-pelan muncul kekhawatiran di kepala penonton melalui berbagai interaksi Yudhis dengan karakter lain yang membawa akibat fatal terhadap mereka berdua.

Sampai di sini saya membayangkan Posesif bisa menjadi alternatif bagi berbagai kisah roman remaja. Kebanyakan kisah roman umumnya berangkat pribadi yang relatif paham apa yang dikehendakinya. Pasangan mereka umumnya “ada” dan “menunggu” di luar sana untuk ditemukan, dan cinta adalah semacam sumber motivasi untuk mencapainya. Pandangan dominan ini membantu membentuk budaya perisakan terhadap orang-orang tanpa pasangan alias jomblo di dunia maya.

Posesif memberi gambaran bahwa cinta juga bisa terjadi pada pribadi-pribadi yang tidak sempurna dan itulah yang menjadi sumber cerita. Percintaan tidak hanya mempengaruhi kepribadian mereka, tetapi juga dipengaruhi oleh kepribadian tersebut.

Maka Posesif sebenarnya membuka peluang bagi model hubungan roman yang berbeda dengan kisah cinta yang umumnya kita lihat di layar film Indonesia. Ada potensi cerita yang bisa meyakinkan betapa memiliki pasangan itu tidak selalu baik dan sempurna.

Namun rupanya saya membayangkan terlalu jauh. Ya, saya membayangkan tokoh Yudhis tidak dijelaskan latar belakangnya. Jika itu terjadi, Posesif berpeluang menghadirkan semacam teroris mental dalam hubungan romansa, dan sekaligus membuka kemungkinan sebuah drama yang menyimpang dari konvensi film Indonesia. Saya memang membayangkan ketiadaan latar belakang Yudhis bisa membuat Posesif nyaris sekuat film-film Edwin lain yang mampu mendorong penonton ke wilayah yang sangat tidak nyaman – mendekati wilayah horor/teror.

Namun saya sadar jika Posesif mendekati wilayah itu, ia akan “menyingkirkan” mayoritas penonton film Indonesia dan membuatnya seperti film Edwin lain yang tidak beredar di kawasan utama peredaran film Indonesia. Maka karakter Yudhis yang posesif dan suka menyakiti itu pun diberi latar belakang agar bisa masuk ke dalam pengetahuan psikososial penonton Indonesia kebanyakan.

Orangtua Absen

Posesif menggunakan keluarga sebagai sumber karakter Yudhis ini. Dan dengan itulah Posesif berubah dari roman remaja menjadi lebih dekat ke melodrama. Karakter Yudhis yang tadinya seperti monster, sedikit berkurang kengeriannya karena latar belakang ini menjelaskan bahwa ia juga korban dari sesuatu yang lebih mengerikan, yaitu keluarga yang tak sempurna.

Sampai di sini, saya melihat film ini sebagai gambaran siklus kekerasan yang berputar tanpa akhir. Posesif telah memulai sebuah pembicaraan penting yang dihindari ketika bicara tentang remaja dan kisah cinta, bahwa percintaan kerap menjadi beban dalam proses coming of age. Seperti halnya film dokumenter Nokas(Alberto Maia, 2016) yang memasuki wilayah rada kelam lain bernama tekanan sosial menjelang pernikahan, Posesif berani masuk ke wilayah kelam bernama siklus kekerasan.

Namun dari mana sumber kekerasan itu? Dalam film-film Edwin yang lain, semua konflik bersumber dari keluarga tidak sempurna. Keluarga tidak sempurna dalam Posesif kali ini adalah keluarga single parent, keluarga dengan orangtua tunggal. Hal ini agak berbeda dengan film Edwin sebelumnya, karena Edwin biasanya tidak mempersoalkan kelengkapan anggota keluarga. Edwin justru lebih banyak mempersoalkan kebersamaan anggota keluarga sebagai faktor penyebab kepribadian yang wagu secara sosial.

Lihat bagaimana A Very Slow Breakfast dan Babibuta Yang Ingin Terbangmemperlihatkan keluarga utuh adalah semacam ritual penuh tekanan. Dengan baik Edwin memperlihatkan betapa keutuhan keluarga secara fisik dapat memantik ketakutan pada keintiman hubungan.

Posesif terjebak pada norma umum yang mengidealkan keluarga heteroseksual dengan ayah dan ibu yang lengkap sebagai jangkar moral. Perhatikanlah bahwa sumber segala konflik yang terjadi pada Lala dan Yudhis adalah ketidaklengkapan orangtua mereka. Absennya salah satu orangtua tidak dipandang sebagai fakta, melainkan diberi imbuhan moral sebagai penyebab konflik.

Pada kasus Lala, ketiadaan ibu (perhatikan dialog “seandainya ibumu masih di sini”) jadi sumber ketidakmampuan Sang Ayah mendidik anak menjadi atlet seperti yang diimpikan. Sementara pada Yudhis, ketiadaan ayah (simak kutipan “jangan kamu sekalipun menyebut nama itu!”) menjadi sumber transformasi sang ibu + Yudhis menjadi monster mengerikan.

Dari penjelasan latar belakang ini, Posesif tetap mempertahankan kisah cinta remaja sebagai hal yang polos, setidaknya pada tingkat niatan kedua tokohnya. Ini diperlihatkan lewat hubungan Lala dan Yudhis yang jadi merana, berlarat-larat penuh tangis demi mempertahankan premis bahwa cinta keduanya masih tetap murni dan polos. Yudhis batal menjadi elemen perusak di dalam hubungan itu, berubah status menjadi korban dunia orang dewasa yang kejam dan penuh dendam.

Posesif pun kembali pada asumsi nilai-nilai yang sudah mapan dalam film Indonesia: keluarga ideal adalah keluarga inti heteroseksual dengan orangtua lengkap. Orangtua absen (absent parent) masih dipandang sebagai persoalan dan sumber ketidakharmonisan. Bahkan pada kasus Yudhis, orangtua absen adalah perwakilan konflik yang tak punya resolusi.

Padahal keluarga orangtua tunggal (atau bentuk lainnya) sudah menjadi sesuatu yang jauh lebih lazim sekarang ini, termasuk digambarkan semata sebagai fakta oleh berbagai film populer. Film seperti Ada Apa dengan Cinta, yang dibuat 15 tahun lalu, sudah mempromosikan keluarga tunggal sebagai jalan keluar dari hubungan yang abusif. Perhatikan pula salah satu segmen Berbagi Suami yang menawarkan solusi keluarga lesbian sebagai tempat memupuk cinta, seksualitas dan harmoni.

Dominasi Melodrama

Dipertahankannya kemurnian cinta Lala + Yudhis bagi saya menjadikan film ini melodramatis. Akademisi Australia Krishna Sen (1993) dalam tulisannya tentang melodrama dalam konteks politik Indonesia, melihat genre itu sebagai sebuah upaya menghindar dari kekuatan transformatif film, terutama di masa puncak Orde Baru. Sen melihat sumber utama drama film masa Orde Baru adalah drama keluarga, persisnya keluarga yang tak sempurna, sebagai konflik yang harus dihadapi, dan bukan upaya individu untuk memainkan peran dalam perubahan sosial politik.

Bagi Sen, dalam tulisan seminal-nya yang mengamati kemenangan film Ibunda(Teguh Karya) pada ajang FFI tahun 1986, melodrama keluarga telah menjadi puncak estetika film Indonesia menggantikan posisi film bertema sejarah dan kebangsaan yang dibuat Usmar Ismail. Sekali pun amatan Sen luput melihat film “pinggiran” seperti film-film bertema modernisasi berdasar agama karya Asrul Sani, atau kritik sosial dalam komedi Nyak Abbas Akkup, ia berhasil memperlihatkan bagaimana melodrama berbasis keluarga pelan-pelan masuk ke dalam batin orang Indonesia.

Hal ini sejalan dengan metafora sarjana Jepang Saya Shiraishi (2001) yang menggambarkan politik Orde Baru sebagai politik keluarga. Saya Shiraishi menguraikan politik keluarga itu bertumpu pada narasi keluarga inti heteroskesual dan peran-peran di dalamnya menjadi norma yang dipromosikan secara nasional sekaligus menjadi representasi kepolitikan. Norma ini begitu mendominasi di masa Orde Baru berkat mesin birokrasi dan propaganda yang bekerja dengan massif.

Maka ketika Edwin dalam film-film sebelumnya menggambarkan keluarga lengkap sama sekali bukan lokus ideal bagi pertumbuhan individu, bagi saya itulah subversi terhadap norma dominan tersebut. Ini berbeda dengan Posesif yang tampak mengikuti norma dominan bahwa keluarga inti heteroseksual adalah pilihan yang lebih aman bagi individu untuk tumbuh sehat. Tentu saja ini juga pilihan aman bagi film ini jika ingin berlaga di ajang komersial arusutama — dan pilihan ini bisa dimengerti.

Terlepas dari polosnya hubungan remaja ini, Posesif tetap menyodorkan nilai-nilai baru, terutama pada kekerasan yang mungkin terjadi di dalamnya. Kendati bersikap konservatif memandang keluarga, Posesif tetap akan menjadi sarana untuk memperlihatkan bahwa kisah cinta remaja tidak selalu berjalan baik-baik saja. Mengingat kisah percintaan remaja selalu diidealisasi dan diromantisasi, film ini bisa menjadi semacam pengingat bahwa hal itu tidak selalu demikian.

Pertamakali diterbitkan di Tirto.id dengan judul Melodrama keluarga ideal ala “Posesif”,
7 November 2017.

Prenjak, alat kelamin, dan perkara yang belum selesai

2016-06-prenjak-wregas-bhanuteja

Apa yang bisa dilakukan oleh pekerja rendahan saat rehat makan siang? Bermacam-macam, salah satunya melakukan permainan seperti yang dilakukan Diah (Rosa Winenggar) dan Jarwo (Yohannes Budhyambara).

Seperti dalam film Prenjak atau In The Year of Monkey -yang meraih gelar film pendek terbaik di Festival Film Cannes 2016- Diah menjual batang korek api kepada Jarwo, agar dengan korek api itu Jarwo bisa menyalakan korek di kegelapan untuk melihat bagian tubuh Diah yang paling pribadi: vaginanya.

Mungkin bukan sepenuhnya permainan karena soal alat kelamin begitu serius bagi banyak orang.

Namun sebagaimana permainan, perilaku dua orang ini terhubung dengan banyak konvensi dan aturan yang menentukan persepsi tentang kalah dan menang.

Seperti sutradara film ini, Wregas Bhanuteja, saya sendiri mendengar banyak kisah seperti ini hingga awal dekade 1990-an.

Biasanya para penjaja seks dengan upah paling murah menjual batang korek api kepada anak-anak untuk melihat vagina mereka di kegelapan ketika sedang sepi pelanggan

Dalam Prenjak, Diah dan Jarwo duduk berhadapan di atas meja dan setelah kesepakatan tercapai, Jarwo masuk ke bawah meja dan menyalakan lilin untuk melihat alat kelamin Diah.

Seks lazim dan tidak lazim?

Wregas mengubah situasi transaksi tersebut tetapi ia mempertahankan berbagai persoalan di baliknya.

Persoalan pertama adalah transaksi seksual yang tidak lazim. Apa yang bisa didapat dari memandangi vagina di kegelapan ditemani cahaya korek api dalam waktu terbatas?

Tentu ini voyeurisme, kenikmatan yang didapat lewat kegiatan mengintip, dan Wregas mengajak kita penontonnya menjadi pengintip bersama.

Bisa jadi intip mengintip sebagai transaksi seks dipandang tidak lazim, tapi justru itu: apa sebenarnya lazim dan tidak lazim dalam transaksi seks?

Bersama pertanyaan itu turut terbawa segala yang terkait seks, semisal moralitas, sekali pun soal tersebut bukan jadi perhatian utama film ini.

Kita sudah teramat biasa hanya menilai transaksi seks dari soal moralitas semata padahal transaksi seks seperti diperlihatkan Wregas lewat Prenjak, bisa berarti permainan kekuasaan mengenai tubuh, imaji, dan kepuasan serta kesepakatan yang terbangun melalui elemen-elemen itu.

Harga dan syarat bisa ditetapkan sendiri karena diserahkan kepada masing-masing pihak, dan kepuasan tidak harus punya standar tertentu.

Akhirnya transaksi seks adalah urusan manusia dalam mendefinisikan hubungan-hubungan mereka, yang sama saja dengan kegiatan lain seperti makan atau tidur, misalnya.

Maka Wregas memperlihatkan alat kelamin dalam film ini, bukan hanya karena alat kelamin menjadi titik pijak utama cerita, tetapi juga kenyataan bahwa transaksi seks bersandar padanya, dan ternyata alat kelamin jauh dari glamor dan erotis.

Alat kelamin bahkan tampak lemah dan tak menarik, sebagaimana lebih sering kita lihat sehari-hari.

Maka apakah moralisasi atau pengimbuhan nilai apa pun terhadap intip mengintip dalam transaksi seks seperti dalam film ini masih relevan?

Persoalan kedua dalam transaksi seks adalah situasi ekonomi, karena transaksi seks kerap dipandang sebagai sebuah jalan pintas untuk mengatasi kesulitan keuangan.

Soal ‘pekerja rendahan’ yang saya sebut di atas bisa jadi penting karena mengimplikasikan ada tekanan ekonomi –yang sebetulnya merupakan moral kompas yang rada klise– yang memotivasi Diah.

Aspek sosial dan moral

Ia ‘terpaksa’ melakukan hal semacam ini karena ada sesuatu yang tak bisa ia penuhi dengan -saya asumsikan- upah rutinnya. Inilah argumen sapujagad untuk transaksi seks yang masih dipegang oleh Wregas.

Ada semacam ‘tujuan mulia’ yang membuat tindakan semacam itu bisa ‘dimaklumi’.

Lagipula toh, kalau masih ada perbedaan antara satu jenis penjajaan seksual dengan yang lain, yang Diah lakukan adalah permainan intip mengintip bukan penetrasi alat kelamin.

Dari kaca mata moralitas mungkin itu sama saja, tapi inilah inti transaksi seks: kepuasan dan hal semacam itu adalah permainan yang bergantung pada kesepakatan.

Wregas melepaskan aspek sosial permainan ini menjadi semacam pekerjaan rumah para penonton dan berbagai institusi, seperti Lembaga Sensor Film.

Memang tak ada masyarakat dalam film ini, kecuali bahwa mereka hadir dalam tatapan celingukan separuh cemas Diah dan Jarwo sebelum permainan dimulai.

Namun prestasi film ini di seksi Pekan Kritikus di Festival Film Cannes, akan membuat mata publik Indonesia mengarah kepada kedua tokoh dalam film ini dan pembuatnya.

Bisakah mereka saling intip dengan bebas tanpa banyak muncul perkara?

 

Pertamakali terbit di BBC Indonesia: http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/05/160523_majalah_prenjak, 23 Mei 2016.

 

Marlina, bukan pembunuh biasa

marlina_the_murdere_in_four_acts-1_h_2017
Foto: Cinesurya

Film ‘Marlina, Si Pembunuh dalam Empat Babak’ karya sutradara Mouly Surya tayang perdana di La Quinzaine des réalisateurs, atau Forum Sutradara, kompetisi yang diselenggarakan paralel dengan Festival Film Cannes di Prancis tahun 2017. Film ini mendapat banyak pujian kritikus, juru program dan publik festival ketika itu. Tanggal 16 November 2017, film ini tayang di bioskop-bioskop utama di Indonesia.

Kritikus film Eric Sasono -yang sedang menempuh studi program doktoral di London, Inggris- mengulasnya untuk BBC Indonesia.


Kisah Marlina (Marsha Timothy) memang bukan kisah pembunuhan biasa. Ia membela diri dari ancaman perampokan dan pemerkosaan. Bukan hanya dari satu, tapi dari tujuh laki-laki sekaligus.

Suaminya sudah beberapa saat mati, dan mumi sang suami didudukkan di pojok ruang tengah. Kematian itu meninggalkan utang yang harus ia tebus.

Datanglah Markus (Egi Fedly) dan gerombolannya ke rumah Marlina untuk menagih utang itu.

Lalu Markus secara sepihak menetapkan bahwa mereka akan mengambil seluruh ternak Marlina (sepuluh ekor babi, sepuluh ekor kambing dan tujuh ekor ayam). Secara sepihak juga Markus menyatakan Marlina akan digauli oleh ketujuh laki-laki itu.

“Kau adalah perempuan paling berbahagia malam ini,” simpul Markus atas urusan yang harus dijalani Marlina di tempat tidur itu.

Ketika Marlina membantah Markus bahwa ia adalah perempuan bernasib paling sial, Markus mengakhiri argumen itu: “Ah, kau perempuan, sukanya menjadi korban.”

Maka kisah Marlina bukanlah kisah pembunuhan biasa, karena Marlina adalah korban yang mampu keluar dari situasi itu dan membereskan semua urusannya sendiri.

Ia meracuni para perampok itu dan memenggal kepala Markus.

Saat itu, tak mungkin ia minta tolong, tak mungkin ia mengandalkan nasib pada orang lain. Hanya dengan pembunuhan itu, Marlina – seorang perempuan yang ditinggal mati suami dan anak laki-lakinya – bisa menentukan nasib sendiri di padang savanna yang luas dan patriarkal.

Sensibilitas hukum

Bagaimana dengan urusan hukum? Di sinilah menurut saya film Marlina, Si Pembunuh dalam Empat Babak, karya sutradara Mouly Surya ini menjadi sebuah film yang menarik.

Marlina kemudian membawa barang bukti kepala Markus itu dengan maksud melapor ke polisi mengenai pembunuhan yang dilakukannya. Ia berniat berargumen bahwa perbuatan itu ia lakukan karena membela diri.

Maka di sini, kita lihat bahwa Marlina punya sensibilitas hukum. Padahal ia hidup dalam sebuah budaya dimana para laki-laki berkeliaran dengan parang panjang di pinggang mereka, dan mereka secara sepihak menyita ternak Marlina sebagai dalih membayar utang, tanpa melalui proses mediasi apatah lagi proses hukum.

Secara sepihak pula para laki-laki itu merasa bahwa mereka berhak tidur dengan Marina tanpa meminta persetujuannya. Malah mereka merasa bahwa perbuatan itu bakal membawa berkah dalam kehidupan seks Marlina (“berapa orang laki-laki yang sudah kau tiduri”?).

Maka ini adalah sindiran terhadap ketidakadilan dunia kita saat ini yaitu dunia patriarki dimana pelanggaran hukum dianggap alamiah versus mikrokosmos perempuan untuk bertahan hidup dengan tetap mempertahankan sensibilitas hukum. Maka film Marlina ini seperti tamparan kemana-mana – tentu ke dunia laki-laki, tepatnya dunia patriarki.

Terutama ketika Marlina akhirnya tiba di kantor polisi. Ia harus menunggu (sementara para polisi laki-laki itu sedang sibuk – bermain ping pong), sampai akhirnya laporannya ditangani oleh seorang petugas.

Tentu saja kita melihat sesuatu yang kita akrabi di Indonesia: kelembaman birokrasi.

Penegak hukum ternyata dibatasi oleh berbagai hal, mulai dari perspektif mereka yang mengabaikan pengalaman korban (baca: perspektif laki-laki yang mengabaikan kesengsaraan korban pemerkosaan), hingga kekurangan perangkat dan fasilitas untuk memenuhi prosedur standar mereka sendiri.

Akhirnya sensibilitas hukum Marlina harus berhadapan dengan sebuah rutinitas yang pahit bernama birokrasi. Namun Marlina seperti tak punya waktu untuk berkeluh kesah soal itu. Ia harus berhadapan dengan dua orang anggota gerombolan Markus yang tidak ikut mati. Mereka mengejar Marlina untuk membalas dendam, dan Marlina tentu tak bisa mengandalkan polisi untuk menyelesaikan soal itu.

Satay Western?

Kisah Marlina mengurus urusannya sendiri hingga tuntas seperti ini memang mengingatkan sekali akan film-film ber-genre Western, alias film koboi.

Kritikus untuk majalah Variety, Maggie Lee mengeksplorasi hal ini pada ulasan panjangnya tentang Marlina ketika menontonnya di Festival Film Cannes.

Beberapa cirinya memang tampak jelas. Selain absennya penegakkan hukum, ciri naratif lainnya adalah: perampokan oleh gerombolan, perjalanan membalas dendam dan adanya semacam ‘duel pamungkas’ untuk mengakhiri masalah (sekaligus mengakhiri film).

Secara artistik, film ini juga memenuhi genre itu: lanskap padang rumput, perjalanan jauh menunggang kuda (atau sepeda motor sebagai padanannya), musik penghias bergaya Ennio Morricone – yang popular lewat serial film Django – hingga gaya editing dan palet warna yang lihai menghadirkan kontras-kontras visual.

Penyebutan genre satay western ini bagi saya bumbu penyedap saja, demi untuk memudahkan film ini masuk ke dalam wacana para juru program, kritikus dan penonton film dunia secara luas, dan saya rasa hal ini memang efektif sekalipun agak terlepas dari sejarah film Indonesia sendiri.

Film Indonesia memang pernah melokalisasi genre Western ini dalam format berbeda, terutama komedi lewat tangan sutradara Nyak Abbas Akup. Konvensi yang diikuti Marlina adalah konvensi film Western Amerika – dan spaghetti westernseperti film-film Django – ketimbang konvensi adposi Western oleh film Indonesia terdahulu semisal film dalam Koboi Sutera Ungu dan Koboi Cengeng – keduanya disutradarai oleh Nya Abbas Akkup.

Genre Western sendiri sudah relatif memudar sesudah film Unforgiven (Clint Eastwood) meraih Piala Oscar untuk film terbaik tahun 1992.

Memang ada beberapa percobaan lumayan sukses seperti buat-ulang 3:10 to Yuma (James Mangold, 2007) atau The Assassination of JesseJames by the Coward Robert Ford (Andrew Dominik, 2007), buat-ulang True Grit (Coen Brothers, 2010), serta Django Unchained dan Hateful Eight (Quentin Tarantino, 2012 dan 2015), tetapi film-film ini berada di pinggiran dibandingkan dengan genre film pahlawan super, fiksi ilmiah, dan fantasi.

Yang terpenting pada judul-judul yang saya sebut di atas, genre Western mengalami revisi pada nilai-nilai dasarnya.

Sesudah Dances With Wolves (Kevin Costner, 1990) mengubah sikap terhadap orang-orang asli Amerika (yang kerap didemonisasi dan disalahkaprahi dengan sebutan orang Indian), nilai-nilai dalam film Western menyesuaikan diri dengan perkembangan kontemporer.

True Grit menggambarkan ngototnya seorang remaja perempuan membalas dendam di dunia penuh kekerasan. Django Unchained berprotagonis orang kulit hitam bekas budak menjadi jago tembak yang membalas dendam kepada pemilik dan penyiksa budak. Hal-hal ini tak terbayangkan dalam film ber-genre Western pada masa kejayaannya.

Kritik kontemporer

Jika Marlina berada dalam ranah subgenre Western, maka ia masuk dalam rombongan revisionis itu.

Perangkat naratif dan artistik Marlina – seperti halnya genre Western – efektif sekali mendadarkan dunia patriarki yang penuh kekerasan dan abai hukum. Melalui unsur-unsur yang sudah dikenali oleh para pecinta film dunia ini pula, maka Marlina dengan mudah menjadi sebuah film yang memiliki keterhubungan bahasa dengan sinema dunia (world cinema).

Bagi saya, inilah keberhasilan Mouly Surya dan produser Rama Adi mengambil jalan sulit untuk membuat film ini ketimbang semata mengandalkan pada lanskap indah semata.

Namun yang paling menarik bagi saya justru adalah kemampuan Marlina untuk mengajukan wacana kritis, tidak hanya terhadap budaya patriarki tetapi juga kepada beberapa soal lain dalam Indonesia kontemporer, seperti di bawah ini.

Pertama, sensibilitas hukum ternyata belum tentu mendapat sambutan memadai dari negara. Bagaimanapun sensibilitas hukum adalah prasyarat manusia untuk menjadi warga negara, dan negara tidak menyambutnya dengan sepadan.

Pertemuan Marlina dengan polisi menjadi sebuah olok-olok yang sudah bisa kita duga sejak awal, karena mungkin memang dekat dengan pengalaman kita sendiri.

Bisa jadi birokrasi kita, termasuk kepolisian sedang banyak memperbaiki diri, tetapi mari lihat sensibilitas hukum Marlina ini dari sudut pandang lain.

Bandingkan sikap Marlina dengan sikap beberapa politisi kita yang tampak berupaya menghindar dari proses hukum yang sedang terjadi pada dirinya.

Maka film Marlina seharusnya menjadi tamparan terhadap absennya sensibilitas hukum semacam itu. Ini bagi saya pertanyaan utama film Marlina: apakah perempuan memang lebih punya sensibilitas hukum ketimbang laki-laki di dunia yang patriarki ini?

Kedua, Marlina dengan tegas menempatkan kegagalan negara untuk membangun birokrasi yang memadai bagi perlindungan warganya. Bukan hanya hukum tidak menjangkau wilayah tersebut, tetapi juga kelembaman birokrasi membuat upaya distribusi keadilan tidak bisa dijalankan.

Maka jangan heran ketika perempuan seperti Marlina – dibantu oleh Novi, seorang perempuan lain yang sedang hamil – mengambil alih segala sesuatunya untuk menyelesaikan urusan mereka hingga tuntas.

Maka saya ingin melihat film Marlina sebagai sebuah upaya warga negara – perempuan – untuk menyelesaikan urusan mereka sendiri ketika negara absen dan dunia lelaki terus merisak dan melecehkan mereka.

Maka bagi saya, selain film Tjoet Nja’ Dhien (1988) karya Eros Djarot, bisa jadi Marlina, Si Pembunuh dalam Empat Babak ini adalah film Indonesia yang paling memperlihatkan perempuan yang berada di panggung utama dengan penuh keberdayaan – di tengah situasi mereka yang serba terpaksa.

Dan Marlina, alih-alih menjadi korban, malah mengambil alih urusannya sendiri, ketika laki-laki dan negara yang jadi wakil dunia patriarki justru tidak berdaya.***

Pertamakali terbit di laman BBC Indonesia: http://www.bbc.com/indonesia/majalah-42007519

Ibu, Hutan, dan Kritik terhadap Modernitas Indonesia

cspnplduaaenhl4
Hutan adalah sesuatu yang dipenuhi cerita, dan ia menjadi sebuah dunia paralel dengan dunia yang kita kenal.

Hutan kerap muncul sebagai sarang hantu dalam film Indonesia. Salah dua yang paling kentara adalah Jelangkung (Rizal Mantovani dan Jose Purnomo, 2001) dan Hantu (Adrianto Sinaga, 2007) yang menjadikan hutan sebagai tempat asing dan menakutkan bagi para tokoh utama yang kebanyakan berlatar kelas menengah urban. Mereka masuk hutan dalam rangka perjalanan piknik memanfaatkan waktu luang, baik untuk memenuhi rasa penasaran mencari hantu (Jelangkung) maupun sebentuk petualangan dalam pendakian gunung (Hantu).

Hutan punya peran berbeda dalam film Sunya (2016) garapan sutradara Hari Suhariyadi alias Hari Dagoe. Sekalipun hutan dihuni sosok mistis sejenis hantu, tempat itu bukan semata situs yang membuat orang menemukan makhluk supernatural yang menakutkan. Hutan dalam film Sunya memainkan peran penting dalam penggambaran tentang pencarian jati diri manusia modern Indonesia.

Tulisan ini ingin meninjau hutan sebagai motif visual dalam film ini dan membandingkannya dengan film lain yang punya penggambaran kurang lebih serupa untuk masuk ke dalam tema film itu sendiri.

Hutan dalam Sunya

Saya mulai dengan geografi hutan dalam film Sunya.

Hutan itu terletak di pinggir jalan sebuah desa yang dekat dengan tempat tinggal para tokohnya. Maka hutan di situ bukanlah wilayah terpencil serupa terra incognita yang seru untuk dijelajahi seperti pada Jelangkung maupun Hantu. Hutan terus mengundang untuk dimasuki lantaran setiap hari sang tokoh utama, Bejo (Erlando Saputra), pulang pergi ke sekolah lewat jalan di pinggir hutan itu.

Maka asal persentuhan tokoh utama film dengan hutan bukan dari keingintahuan kelas menengah urban yang berjarak, melainkan menjadi bagian dari ingatan masa kecil: akrab sekaligus sayup-sayup. Bukan hanya secara geografis ia dekat dengan Bejo, hutan juga akrab lantaran tokoh mistis di dalamnya muncul dan memperkenalkan diri serta mengundang Bejo kecil masuk ke dalam hutan.

Momen inilah yang menjadi kunci bagi Bejo untuk bolak balik memasuki hutan guna mencari jati dirinya di sana.

Dengan posisi begini, pencarian jati diri Bejo dalam Sunya menjadi perjalanan mistis ketimbang geografis yang bersifat turistik khas kelas menengah. Dalam Jelangkung dan Hantu, perjalanan berupa pelancongan fisik berkat ketersediaan waktu luang untuk kemudian menyadari bahwa dunia supernatural punya akibat mematikan (seperti genre film horor umumnya). Sedangkan pada Sunya, perjalanan bertujuan mengatasi krisis akibat sosok nenek (Sri Purwani) yang sakit, sekaligus memenangkan cinta Raisya (Astri Kusumawardani).

Kedua sebab ini ternyata saling terhubung oleh sesuatu yang unik: politik.

 

galidfc_20092016_79727

Hutan tidak selalu berarti tempat yang jauh secara geografis. Hutan juga bisa menjadi tempat yang mirip kenangan masa kecil: akrab tapi sayup-sayup. Seperti tokoh tikus raksasa – yang di dunia nyata adalah seorang pengusaha – yang menjadi bagian dari pertunjukan anak-anak di sekolah, tetapi juga metafor bagi kebusukan politik yang tak terbatas.

Ibu

Metafor politik dalam Sunya tampil telanjang jika dibandingkan dengan film yang juga menempatkan hutan sebagai situs pencarian diri, Mencari Rembulan alias Another Trip to the Moon (Ismail Basbeth, 2012).

Mencari Rembulan
(selanjutnya ditulis: Rembulan) menceritakan tokoh perempuan (Tara Basro) yang dipaksa menikah oleh ibunya, lalu melarikan diri ke hutan dan bertemu serta hidup dengan tokoh perempuan lain. Hutan dalam Rembulan menjadi tempat melarikan diri dan penemuan jati diri ketika sang tokoh utama keluar dari dominasi dan struktur kekuasaan yang dipaksakan kepadanya. Namun struktur kekuasaan dalam Rembulan digambarkan terbatas dalam lingkungan keluarga, terutama antara ibu dan anak.

Posisi ibu dalam Rembulan tidak seperti tipikal film Indonesia Orde Baru yang berkebaya dan semata pelengkap ayah. Juga tidak seperti posisi ibu dalam Ada Apa dengan Cinta? (Rudi Soedjarwo, 2002) yang menjadi penyintas kekerasan domestik dan hidup sebagai orangtua tunggal. Ibu dalam Rembulan(dan juga Sunya) mirip posisi ibu dalam Opera Jawa (Garin Nugroho, 2010) sebagai seorang matriark yang punya kekuasaan besar dalam struktur keluarga.

Adanya sosok ibu sebagai matriark yang dilawan dalam Rembulan saya catat sebagai hal istimewa dalam film Indonesia mengingat selama ini posisi ibu adalah pemberi kehidupan, seperti ibu pertiwi, yang bukan hanya heorik tetapi juga (niscaya) mulia dan luhung. Pada Rembulan, sang ibu juga memiliki kekuatan supernatural yang mencoba mengendalikan hidup sang anak perempuannya dengan kekuatan itu.

Inilah yang menjadi sumber perlawanan sang anak perempuan yang lantas menemukan semacam homoerotika sebagai jalan keluar.

Dalam Sunya, sosok ibu (atau nenek?) juga digambarkan sebagai matriark. Namun lebih dari sekadar penguasa dalam struktur keluarga, ia juga metafor untuk soal politik yang lebih besar dan ini dibicarakan terbuka untuk menjadi kunci memahami pencarian diri Bejo. Sosok ibu sedang sakit keras dan untuk menyelamatkannya Bejo merasa hanya bisa dengan menjadi presiden.

Premis ini jadi mengedepankan pertanyaan: apakah sosok ibu adalah ibu pertiwi yang sedang kritis sehingga untuk menyelamatkannya seseorang harus menduduki tampuk tertinggi kekuasaan suatu negara?

Namun motivasi ini bisa terkait hal lain. Bejo sedang berupaya mendapatkan cinta politisi perempuan bernama Raisya. Padahal Raisya mengejek Bejo yang derajat politiknya lebih rendah. Lalu: apakah sesungguhnya Bejo sedang mencampuradukkan motivasi merebut cinta Raisya dengan delusi penyelamatan sang ibu periwi?

Maka jika pada Rembulan, tokoh utama film melakukan perlawanan terhadap sang matriark, pada Sunyatidak ada perlawanan semacam itu sekalipun sang matriark sama-sama berupaya mengendalikan dan menentukan kehidupan tokoh utama. Ibu Pertiwi dalam Sunya masih menempati posisi paling sentral dan menentukan motivasi hidup sang tokoh ketimbang dilawan seperti yang digambarkan tokoh perempuan dalam film Menuju Rembulan.

attm
Apakah yang sejatinya ‘mengandung’ dan melahirkan manusia modern Indonesia adalah hutan, dan bukan ibu seperti yang tergambar dari Sunya dan juga film ini, Another Trip to the Moon?

Namun jika dibandingkan dengan Opera Jawa (Garin Nugroho, 2010), kedua film ini masih menempatkan sosok matriark tidak dalam posisi ideal. Dalam Opera Jawa, tokoh Rahwana (Eko Supriyanto) mencoba masuk kembali ke dalam rahim ibu – dalam posisi tubuh meringkuk seperti fetus – ketika cintanya ditolak. Pada Sunya dan Rembulan, posisi fetus tokoh-tokohnya justru terjadi ketika mereka berada jauh dari sosok ibu dan sedang berada di dalam hutan.

Apakah hutan – dan bukan ibu – yang merupakan rahim sejati bagi manusia dewasa yang berkesadaran?

Posisi fetus sebagai posisi pra-lahir manusia tampil dalam Sunya dan Rembulan, menandaskan bahwa film-film ini menginginkan adanya pencarian diri kepada sesuatu yang murni, ke dalam esensi yang bersifat pra-sosial dan pra-budaya. Posisi fetus dalam Sunya menegaskan penerimaan terhadap dunia mistik, karena ini membuat Bejo berhasil melepaskannya dari bayang-bayang Rohman (Eko Supriyanto) yang selama ini dianggap sebagai sahabat terbaik dan pelindungnya. Sementara pada Rembulan, posisi fetus merupakan perlawanan berbau homoerotika terhadap kekuatan supernatural.

Modernitas

Bagaimana motif-motif visual yang saya bahas ini terkait dengan modernitas?

Jika manusia modern ditandai munculnya kesadaran baru untuk keluar dari otoritas yang menyuapi pengetahuan sekaligus memaksakan kedaulatan eksternal, maka film seperti Rembulan dan Sunyamencoba mengajukan gagasan tentang “kelahiran kembali” manusia modern justru ketika mereka berada di luar struktur keluarga.

Gagasan seperti ini tidak banyak diajukan dalam film Indonesia. Manusia Indonesia modern juga pada umumnya tidak lagi dipersoalkan posisi kesadarannya. Umumnya kesadaran manusia bukan sesuatu yang perlu mengalami pencarian, apalagi di luar struktur keluarga, yang dalam film-film Indonesia amat sering menjadi dasar bagi pembentukan manusia. Akademisi seperti Karl Heider (1992) dan Krisna Sen (1994) dalam studi mereka tentang film Indonesia memberi perhatian besar sekali kepada soal keluarga dan individu dalam film Indonesia.

Yang unik dari pencarian posisi manusia modern dalam Rembulan dan Sunya adalah adanya faktor supernatural dalam pembentukan kesadaran baru yang mendasari perlawanan terhadap kedaulatan eksternal. Rembulan agak bersifat fatalistik dalam menempatkan faktor kekuatan supernatural, dan perlawanan terhadapnya nyaris tak bermanfaat. Sekalipun dalam film itu sempat digambarkan bahwa ada peluang pembentukan kehidupan berpasangan sesama perempuan sebagai alternatif dari dominasi matriark dalam keluarga. Bandingkan ini dengan Berbagi Suami yang menempatkan lesbianisme sebagai pemecahan bagi kehidupan poligami yang menguntungkan laki-laki.

Namun apakah kesadaran dalam Rembulan adalah kesadaran modern? Ismail Basbeth tampak tidak terlalu mempersoalkannya, dan berbagai elemen visual dalam Rembulan justru menunjukkan bahwa lepasnya kedaulatan eksternal berupa keluarga berakibat pada kehidupan yang primal – mencari makan dengan berburu – dan jauh dari bentuk kesadaran modern.

Sedangkan Sunya menegaskan pencarian diri manusia modern terkait langsung dengan pembentukan manusia politik dalam negara modern yang umumnya berbentuk negara nasional. Kehendak menjadi presiden merupakan ambisi politik modern yang terkait langsung dengan negara nasional. Dengan model ungkapan seperti ini, keinginan Sunya cukup jelas: mengungkapkan penggunaan kehidupan mistik dalam kehidupan negara modern bernama Indonesia.

 

maxresdefault-1
Apa sesungguhnya yang diinginkan Bejo dengan menjadi presiden? Apakah pencarian dirinya hanya bisa bermakna apabila terkait dengan posisinya sebagai manusia politik kontemporer?

Sunya pun tampil sebagai kritik terhadap modernitas Indonesia. Jika modernitas diartikan sebagai patahan alias rupture dari yang tradisional alias yang lama dengan segala yang baru yang mendasarkan diri pada rasionalitas, maka hal tidak pernah terjadi di Indonesia. Patahan seperti itu tidak pernah ada dan kehidupan manusia Indonesia dan bentukan kolektifnya sesungguhnya bersandar pada keberadaan dunia paralel yang terus berjalan berdampingan.

Mirip dengan jalan utama menuju ke sekolah dan hutan lebat di sebelahnya dalam kehidupan Bejo.

Pertamakali diterbitkan di Tirto.id https://tirto.id/ibu-hutan-dan-kritik-terhadap-modernitas-indonesia-b7ls (4 Desember 2016).

Politik Hal Ihwal dan Film Dokumenter

 

maxresdefaultDALAM akhir pekan mendatang, sebuah film dokumenter seputar pemilihan presiden yang baru lalu akan diputar di bioskop. Judulnya Yang Ketu7uh, karya sutradara Dandhy Dwi Laksono dan Hellena Y. Souisa. Film dokumenter ini tampaknya ingin mendayung di atas arus mitos. Pertama mitos tentang angka tujuh sebagai angka yang istimewa. Selain judulnya Yang Ketu7uh, film dokumenter ini juga kebetulan merupakan film dokumenter ketujuh yang pernah tayang secara komersial di bioskop. Sebelumnya ada: Student Movement in Indonesia (Tino Saroengallo, 2002), The Jak (Andibachtiar Yusuf dan Amir Pohan, 2007), Pertaruhan (Lucky Kuswandi, Ucu Agustin, Iwan Setiawan, Ani Ema Susanti dan Muhammad Ichsan, 2008), The Conductors (Andibachtiar Yusuf, 2008), Setelah 15 Tahun (Tino Saroengallo, 2013) dan terakhir Jalanan (Daniel Ziv, 2014).

Mitos yang kedua adalah mitos yang bersumber dari sosok Sukarno. Film dokumenter ini dibuka dengan gambar pidato Sukarno dan rakyat yang berlarian menuju lapangan ingin mendengarkan apa kata pemimpin mereka itu. Salah satu mitos terkuat seputar Sukarno adalah ia merupakan pemimpin yang demikian dicintai rakyatnya, dan ia pun mengaku diri sebagai penyambung lidah rakyat. Mitos kedekatan itu pula yang tampaknya ingin dikejar oleh dua orang calon presiden dalam pemilihan presiden langsung 9 Juli lalu. Tak heran sejarawan John Roosa, di situs daring Mandala (http://asiapacific.anu.edu.au/newmandala), menganalisa Prabowo Subianto dan Joko Widodo sebagai semacam perwujudan dari Sukarno dalam soal hubungan diri mereka sebagai pemimpin dengan rakyatnya.

 

Politik Hal Ihwal

Pemilihan presiden tahun ini memang dianggap yang paling emosional, karena kedua calon mampu membuat banyak orang tergerak untuk mendukung masing-masing calon. Keduanya merasa memiliki dukungan besar dari rakyat dan maju ke tampuk tertinggi kekuasaan, demi rakyat. Dalam berbagai variasinya, keduanya mengaku amat peduli dan sepenuhnya mengabdikan diri untuk rakyat.

Tapi pertanyaannya: rakyat yang mana?

Jawaban atas pertanyaan itu menjadi premis utama film dokumenter keluaran rumah produksi Watchdoc yang bekerjasama dengan lembaga riset Katadata ini. Kedua sutradara bekerja bersama 19 orang videographer, berusaha untuk mengejar sebuah target naratif yang relatif sederhana: bagaimana sesungguhnya politik di mata rakyat dalam keseharian hidup mereka? Dengan mengikuti 4 orang tokoh utama, film dokumenter ini mencoba memperlihatkan bagaimana politik mewujud dalam kehidupan sehari-hari ‘rakyat biasa’. Keempat orang itu adalah Nita, buruh cuci di Tangerang; Amin, seorang petani Indramayu; Suparno pekerja bangunan serabutan di Galur, Jakarta Pusat; dan Sutara, tukang ojek yang mangkal di Tanah Tinggi, Jakarta Pusat.

Keempat orang ini diikuti kesehariannya, dicaritahu apa saja mimpinya, seperti apa aspirasi politiknya dan siapa presiden pilihannya. Dalam rangka mencari tahu ini, kamera mengikuti keempatnya, mengunjungi kawasan tempat mereka tinggal, bahkan masuk ke kamar tidur mereka dan mengurusi urusan mereka. Dari situ kita tahu Nita ingin punya baju bagus seperti baju milik orang lain yang biasa ia cuci. Kita paham bahwa Amin harus bercocok tanam di tanah negara, semata supaya ia bisa bertahan hidup karena lahan pertanian sudah tak ada. Juga Sutara yang harus tiga kali bolak balik untuk mengantar anaknya sekolah. Dengan agak panjang lebar, film ini memberi kesempatan pada masalah-masalah itu untuk terungkap. Terwujudlah premis film dokumenter ini: inilah hal ihwal yang seharusnya menjadi urusan para politisi yang mengaku menjalankan amanat rakyat itu.

Sebagai perwujudan premis tadi, politik menjadi masalah keseharian. Tak peduli bagaimana Prabowo berpidato dengan berapi-api di atas panggung, juga bagaimana Joko Widodo disambut antusias massa di Gelora Bung Karno pada saat konser dua jari, politik akhirnya adalah urusan hal ihwal dalam hidup sehari-hari keempat orang ini. Politik adalah hal ihwal, bukan sekadar klaim atau misi dan visi.

Hal ini, seperti yang dinyatakan oleh sosiolog Prancis, Bruno Latour, adalah ding politik atau politik hal ihwal yang seharusnya menggantikan real politik. Dalam ding politik, kehidupan politik harus selalu terkait dengan hal ihwal (baik kongkret maupun abstrak) yang harus diurus dan diselesaikan, bukan soal kenyataan politik kerap berubah jadi pemujaan berlebih terhadap prosedur, atau bahkan menjadi basis tawar menawar politik yang tak ada hubungannya dengan hal ihwal tadi. Maka sebagaimana para politisi, menonton film dokumenter ini adalah mencoba untuk memahami urusan orang lain, yang belum tentu menjadi urusan kita secara langsung. Sekalipun hal seperti ini tak baru-baru amat, belum banyak tontonan di bioskop yang menghadirkan hal seperti ini bagi penonton Indonesia.

Berhasilkah film dokumenter ini membangun argumen bahwa hal ihwal dalam film itu memang penting bagi kehidupan bersama? Dalam hal ini, saya punya dua catatan. Pertama, mereka asyik dengan rincian panjang hal ihwal yang jadi masalah bagi Amin, sang petani Indramayu. Dengan penjelasan panjang lebar seperti itu, tentu pertanyaannya: apakah masalah Amin lebih penting ketimbang yang lain? Saya rasa Anda harus menilai sendiri apakah soal kurangnya lahan pertanian lebih penting ketimbang mimpi punya baju bagus.

Catatan kedua adalah berubahnya tempo film di penghujung, ketika pemilu presiden sudah memperlihatkan hasil. Tiba-tiba muncul potongan demi potongan gambar orang-orang yang berkumpul di depan TV di berbagai kota menyaksikan hasil penghitungan pemilu. Apa yang sudah dibangun untuk memperlihatkan hal ihwal tadi, berubah jadi semacam sketsa tentang politik sebagai sebuah pesta rakyat Indonesia. Film ini kembali kepada jargon ketimbang mempertahankan politik sebagai urusan hal ihwal yang menjadi premis utama film.

Namun demkian, film ini sudah berhasil menghadirkan hal penting: mengubah hal ihwal orang per orang menjadi bersifat publik, yaitu ketika masalah individu dianggap menjadi bagian dari urusan banyak orang yang belum tentu berkaitan langsung dengan mereka. Inilah tonton yang tak biasa Anda temui di layar bioskop, dan saran saya, ikutilah sendiri bagaimana para pembuat film ini membangun argumen mereka.

 

Tentang Publik dan Film Dokumenter

Bagaimanapun itulah salah satu fungsi utama film dokumenter: menjadikan hal ihwal tertentu menjadi bersifat publik. Di negara maju seperti Amerika, Inggris, atau Jepang, stasiun televisi banyak menjalankan peran itu, terutama stasiun TV yang didanai oleh dana publik. Stasiun TV seperti BBC atau Channel 4 di Inggris, mengudarakan secara rutin seri dokumenter yang mewujudkan konsep-konsep kehidupan sosial dan politik dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pula stasiun seperti PBS di Amerika, dengan program Independent Lens yang penuh dengan program dokumenter berkualitas.

Tak jarang satu seri dokumenter memicu diskusi publik berkepanjangan seperti Benefit Street (2014) di Channel 4, Inggris, yang menggambarkan kehidupan para penerima tunjangan sosial yang tinggal di jalan James Turner Street di kota Birmingham. Seri dokumenter itu jadi perdebatan lantaran dianggap menyatakan para penerima tunjangan ini sebagai ‘orang miskin yang malas’. Surat kabar The Guardian merasa penggambaran itu bisa dijadikan amunisi bagi kaum konservatif untuk mengajukan pengurangan subsidi dan tunjangan, padahal kedua hal itu adalah watak utama negara kesejahteraan yang didukung surat kabar tersebut.

Contoh ini memberikan gambaran mengenai peran film dan program dokumenter dalam kehidupan publik. Peran itu bisa masih berbeda dengan apa yang ada di Indonesia. Perdebatan publik yang dipicu oleh film di Indonesia lebih banyak terjadi pada film fiksi, berupa tepat atau tidaknya representasi yang dihadirkan oleh pembuat film, seakan kreasi pembuat film harus taat pada kenyataan. Masalahnya, apa yang disebut sebagai kenyataan sesungguhnya amat tergantung pada persepsi. Maka penggambaran yang dianggap keliru bisa dipandang sebagai penghinaan, seperti, misalnya, yang terjadi pada perdebatan seputar film Cinta Tapi Beda (Hanung Bramantyo dan Hestu Saputra, 2013). Sebagai pengingat, film itu dianggap menghina lantaran, antara lain, menggambarkan orang Minang sebagai pemeluk agama Kristen.

Film dokumenter Yang Ketu7uh ini mungkin tak akan memicu perdebatan seputar pemilu presiden lalu, karena apa yang disajikan bukan hal yang kontroversial, semisal film The Act of Killing (Joshua Oppenheimer dan Anonim) yang beredar di bawah tanah tahun lalu. Namun ada juga saatnya media film mengampu diskusi penuh kesadaran tentang apa sesungguhnya yang memang perlu bagi publik. Sudah saatnya juga film dokumenter seperti ini diberi kesempatan lebih besar untuk memegang peran itu.***

 

Yang Ketu7uh. Dokumeter.

Sutradara: Dhandy Laksono. Ko-sutradara: Hellena Y. Souisa. Produksi: Watchdoc.

Tulisan ini pertamakali dimuat di Harian IndoProgress: http://indoprogress.com/2014/09/politik-hal-ihwal-dan-film-dokumenter/ (23 September 2014)

 

Yang Tidak Dibicarakan Ketika Membicarakan Seks

The FoxSeksualitas tak habisnya jadi bahan utama dalam film. Terkadang sebagai sumber sensasi, tapi bisa untuk hal yang lebih substansial, atau bahkan jadi semacam alat analisa bagi kritikus dan akademisi. Di sini saya ingin melihat tiga film pendek yang menjadikan urusan seks dan seksualitas sebagai substansi, alias sajian utama mereka.

Ketiga film ini diproduksi oleh Babibuta Film bekerjasama dengan HIVOS, dan termasuk punya prestasi penting bagi film Indonesia belakangan ini, termasuk salah satu di antaranya, The Fox Exploits the Tiger’s Might karya Lucky Kuswandi diputar di seksi Pekan Kritikus di festival film yang termasuk paling bergengsi di dunia, Festival Film Cannes.

Berkut adalah pembahasan saya mengenai mengenai seks dan seksualitas di tiga film ini,Sendiri Diana Sendiri (sutradara Kamila Andini), Kisah Cinta yang Asu (Yosef Aggi Noen) dan The Fox Exploit the Tiger’s Might (Lucky Kuswandi).

 

Sendiri Diana Sendiri (Kamila Andini)

Film pendek ini bercerita tentang Diana (Raihaanun), seorang ibu rumah tangga keluarga kelas menengah yang sehari-hari mengasuh anaknya di rumah. Tiada angin tiada hujan, sang suami tiba-tiba memberitahu bahwa ia akan mengambil istri kedua. Penolakan Diana, yang dilakukan tanpa bentuk kemarahan yang eksplisit, sia-sia belaka. Diana sempat meminta keluarga besar mereka untuk membantunya membujuk sang suami untuk mengurungkan niat, tapi gagal. Malah ia yang dianggap ‘kurang pandai’ dalam membahagiakan suami.

Diana akhirnya mencoba menerima kenyataan bahwa ia harus hidup dalam poligami. Ia mulai berupaya untuk keluar dari ketergantungan finansial dengan kembali bekerja. Secara emosional, ia juga mulai membayangkan dirinya hidup tanpa sang suami (yang tak sulit lantaran sang suami sering tak di rumah juga). Sampai akhirnya sang suami marah kepadanya karena tekanan-tekanan yang datang sesudah ia beristri dua.

Di sini, soal seksualitas dibicarakan dalam dua tingkatan. Pertama, seksualitas dibincangkan sebagai persoalan hubungan intim yang secara umum disalurkan dalam bentuk pernikahan monogamis. Melalui sudut pandang Diana sepenuhnya, film ini melihat bahwa perempuan berada dalam posisi amat rentan dan tak punya perlindungan sama sekali dalam institusi ini.

Sendiri-Diana-Sendiri-Watermarkin
Diana sendiri, Diana mandiri? Ia digambarkan membangun kemandirian ekonominya dengan bekerja, tapi bagaimana dengan seksualitasnya? Apakah upaya perempuan untuk keluar dari situasi yang dianggap tak menguntungkan berarti harus menunda urusan seksnya, setidaknya sampai durasi film berakhir? (foto: Babibuta Films)

Di tingkat kedua, seksualitas itu meluas menjadi hubungan-hubungan sosial ketika Diana dan suaminya, Ari, membawa masalah mereka ke keluarga besar. Sekalipun poligami dipandang sebagai sesuatu yang negative secara sosial, posisi perempuan masih sama rentannya. Kamila Andini menggambarkan dengan baik kerentanan ini ketika Diana malah disudutkan oleh inisiatif yang tidak adil itu. Ia malahan disalahkan dan diperlakukan seakan tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

Kedua tingkat perbincangan ini dipakai Kamila Andini untuk memperlihatkan posisi perempuan yang dizalimi dalam poligami. Di ruang intim ia diperlakukan tidak adil, demikian pula di ruang sosial. Ia sedikit berdaya di ruang domestik, yang menjadi ruang yang berada di antara ruang intim dan sosial, tetapi ruang domestik itupun dianggap tidak bermakna, atau setidaknya apa yang sudah dilakukan Diana (mengurus anak dan rumah tangga) tidak dianggap sebagai sebuah sumbangan serius dalam hubungan pasangan suami istri itu, Namun berangkat dari ruang domestik itulah Diana melakukan perlawanan dengan caranya. Kata “sendiri” dalam judul film menjadi penting karena selain mengimplikasikan posisinya yang mandiri, tanpa bantuan orang lain (kecuali mungkin anaknya yang memberi sokongan emosional). Kesendirian yang bisa bermakna bencana diubah menjadi sikap mandiri.

Cerita seperti ini sama sekali tidak baru dalam film Indonesia. Sejak film seperti Di Balik Kelambu (sutradara Teguh Karya, 1983), posisi ruang domestik yang berada di antara ruang intim dan ruang sosial telah jadi bahan diskusi yang panjang dalam melakukan rumusan-rumusan seksualitas yang paling tepat. Di ruang ini, banyak film mengambil peran-peran seksual dan peran sosial laki-laki dan perempuan untuk dipentaskan sebagai drama yang menjadi cermin bagi politik seksualitas dalam masyarakat Indonesia. PosisiSendiri Diana Sendiri sebetulnya serupa dengan Berbagi Suami (Nia Dinata, 2005) yang menempatkan kemandirian perempuan sebagai semacam pemecahan masalah sekalipun ia harus kehilangan keintiman yang seharusnya ia dapat dari pernikahan. Perempuan, sekalipun mandiri, harus kalah secara seksual dalam pergulatan semacam ini.

Bedanya dengan Berbagi Suami, terutama pada segmen Rieke Diah Pitaloka dan Shanty, kemandirian itu tidak harus selalu berarti kehilangan keintiman karena mereka memutuskan untuk keluar dari poligami dan mengikuti hasrat seksual mereka yang lain sebagai pasangan lesbian. Maka dibandingkan dengan segmen ini, Sendiri Diana Sendirimasih memisahkan kamandirian dan peran sosial perempuan dengan persoalan keintiman.

 

Kisah Cinta yang Asu (Yosef Anggi Noen)

Dalam film pendek ini, seksualitas diasumsikan sebagai sesuatu yang secara potensial punya makna ideal dan dijalankan dengan sempurna dalam hubungan yang seimbang, adil dan transparan. Dengan basis gagasan seperti itu, Yosef Anggi Noen alias Anggi kemudian memperlihatkan bahwa ketika gagasan ideal itu dingkari, maka terjadilah drama.

Erik King (diperankan sendiri oleh Yosef Anggi Noen), seorang penggangguran yang selalu mengendarai motor Yamaha RX-King (dari sini nama belakangnya didapat) berpacar dua orang, tanpa mereka saling tahu. Yang seorang adalah pekerja seks komersial yang bekerja dengan memenuhi pesanan pelanggan untuk bermain peran (sebagai pelajar SMA, sebagai ‘tarzan’ dan sebagainya) sementara pacar satunya lagi seorang pencatat skor di rumah biliar murahan. Kedua pacarnya itu tak saling mengetahui bahwa Erik memiliki pacar lain, dan mereka menjadi penyedia banyak hal bagi si laki-laki, mulai dari seks hingga keuangan.

Kisah-Cinta-Yang-Asu-Watermarkin
Maskulinitas Erik King adalah maskulinitas yang membutuhkan alat bantu, yaitu sepeda motor Yamaha RX-King nya itu. Bahkan ini menjadi bagian dari identitasnya ketika namanya sudah menyatu dengan perangkat pendefinsi maskulinitas tersebut. Maka pemberontakan terhadap dunia maskulin ini dilakukan dengan menghancurkan alat bantu tersebut. (foto: Babibuta Films)

Dengan gaya cerita yang tidak linier, Anggi menempatkan seksualitas sebagai persoalan ketegangan antara ruang privat dan ruang publik. Di sini, Anggi tidak ragu-ragu memperlihatkan bahwa hidup para tokohnya dipenuhi oleh hasrat seks yang terpendam dan disalurkan dalam berbagai bentuk di ruang publik. Yang paling jelas tentu saja transaksi seks komersil, karena kegiatan ini pada dasarnya harus bermula di ruang publik sebelum memasuki transaksi sesungguhnya di ruang privat seperti kamar hotel dan tempat-tempat rahasia lain. Namun penyaluran seks di ruang publik bisa juga terjadi seperti yang dialami oleh si pencatat skor di rumah biliar yang digoda secara cabul oleh para konsumen di depan banyak orang. Inilah ketegangan abadi seksualitas: antara dilakukan di ruang privat dan dipentaskan di ruang publik.

Yang justru menarik dari ketegangan abadi ini justru adalah posisi kelas para tokohnya. Mereka adalah kelas pekerja yang secara finansial sangat tidak aman, dan bergantung pada pendapatan dari hari ke hari, terutama para tokoh perempuan di sini. Lagi-lagi posisi perempuan digambarkan teramat rentan, baik dalam ruang privat maupun publik. Di ruang privat yang tertutup dari mata publik, laki-laki seperti Erik bisa mengeksploitasi mereka terutama lewat pemberian keintiman (inilah yang paling utama yang ditampilkan di film ini) dan beroleh imbalan berupa keintiman serupa, plus sokongan finansial dan lain sebagainya, termasuk pemanjaan terhadap egonya – yang disimbolkan oleh sepeda motor RX King itu.

Kerentanan juga ada ketika para perempuan ini menjalankan peran seksualitas mereka di ruang publik. Mereka harus memasuki pekerjaan berisiko sebagai pekerja seks komersial tanpa jaminan keamanan dan kesehatan, bahkan secara tak resmi menjual jasa seks dengan harga teramat murah dan diperlakukan dengan “tidak sopan” oleh para laki-laki. Jelas sekali tergambar posisi laki-laki yang seakan superior secara moral sehingga bisa menghina perempuan penjual jasa seks, tanpa sadar bahwa mereka adalah pengguna jasa tersebut, yang artinya tak ada landasan moral bagi mereka bersikap demikian. Istilah “kemunafikan masyarakat” dalam soal seks ditohok di sini.

Dengan posisi perempuan seperti ini, maka makna ‘cinta’ dalam film ini ditempatkan sebagai “asu”, anjing, bukan sebagai binatang, tapi sebagai kata makian yang menempatkannya jauh dari kondisi ideal. Namun bagi saya inilah justru persoalan film ini: ia mengasumsikan adanya cinta ideal kemudian menyatakan yang ‘asu’ sebagai basis drama. Dan yang ‘asu’ di sini jelas posisi laki-laki, baik di ruang privat maupun di ruang publik. Namun asumsi itu lagi-lagi bisa berjalan dengan penempatan perempuan dalam posisi serba rentan, serba korban. Secara faktual hal itu memang bisa terjadi, tapi pilihan untuk menggambarkan seksualitas perempuan berada dalam satu bentuk dan satu arah saja (kepada laki-laki dalam hubungan yang selalu monogamis) adalah sebuah bentuk yang membuat perempuan terkurung dalam persepsi seperti itu terus menerus, sekalipun si perempuan itu kemudian melakukan tindakan balas dendam. Ingatlah bahwa film-film horor Indonesia dekade 1980-an dipenuhi oleh penggambaran perempuan yang menjadi sasaran eksploitasi laki-laki di ruang privat dan ruang publik dan kemudian membalas dendam ketika mereka menjadi hantu yang memiliki kekuatan supernatural.

Film Bumi Makin Panas (Ali Shahab, 1973) atau Pembalasan Ratu Pantai Selatan (Tjut Djalil, 1989) bahkan lebih berani menempatkan perempuan sebagai penentu mandiri terhadap tubuh dan seksualitas mereka tanpa harus diposisikan sebagai “korban” yang kemudian melawan dengan tindakan balas dendam. Perempuan di film ini memilih menjadikan seks dan sekualitas sebagai alat perlawanan, baik di ruang privat mapun – dan ini yang terpenting – di ruang publik, setidaknya semi publik. Tidak terlalu mengherankan jika film-film ini diprotes dan dihujat, dianggap sebagai film bejat karena mengganggu kemapanan pandangan seksualitas yang mapan dan semua “ada tempatnya”. Maka Kisah Cinta yang Asu ini masih menempatkan cinta dan seksualitas “ada tempatnya” masing-masing dalam struktur masyarakat yang dominan, tanpa memeriksa struktur itu lagi.

Persoalan lain dalam film ini adalah cara berceritanya yang bagi saya “tidak asu”. Jika kata makian asu dianggap sebagai sebuah bentuk yang tanpa kompromi dan terus terang apa adanya dan jadi cermin makian rendahan, maka film ini tidak bercerita dengan cara seperti itu. Anggi memilih untuk membuat cerita tidak linear, suara yang tidak sinkron dengan gambar dan penyusunan sekuens yang tidak kronologis. Ia memang ingin menangkap nuansa dan kehalusan alias subtlety dalam hubungan-hubungan ketiga tokoh utama, tapi ia seperti lupa bahwa ketiga tokohnya adalah kelas pekerja sedangkan cara ia bercerita mungkin lebih akrab dengan kelas menengah yang punya literasi sinema yang memadai.

Pertanyaannya: apakah kisah kelas pekerja harus selalu diceritakan dengan cara kelas pekerja? Sutradara Inggris Ken Loach penuh dengan contoh seperti itu dengan film-filmnya yang kemudian berkembang menjadi apa yang akrab disebut kitchen sink cinema. Bahkan Derek Jarman pernah bercerita dengan gaya yang sangat anarkis (tanpa adanya pusat cerita) untuk mengisahkan cerita kaum punk yang memuja anarkisme dalam filmJubilee. Mungkin kesejajaran cara bercerita dengan posisi sosial subyek seperti bukan tujuan tunggal, atau yang paling ideal. Namun secara moral, pilihan seperti itu lebih mudah dipertanggungjawabkan karena tidak mengeksotisasi subyek film tersebut, membuat mereka semata jadi bahan pembicaraan saja.

Mungkin bisa dibandingkan dengan film Anggi lain, Lady Caddy Who Never See Hole in One, yang sangat baik mendekati persoalan ini. Dengan cara bercerita yang sangat sederhana, film pendek Lady Caddy ini menggambarkan penolakan masyarakat agraris terhadap modernisasi yang berjalin dengan persoalan seksualitas (kecemburuan) dengan sangat efektif dan penuh energi. Kiasan dibuat dengan sederhana dan langsung mengarah para pokok persoalan tetapi sama sekali tidak menyederhanakan kompleksitas hubungan intim suami istri di film itu, kelas sosial mereka dan persoalan kebijakan politik yang lebih besar.

 

A Fox Exploit the Tiger’s Might (Lucky Kuswandi)

Film pendek ini menjadi yang paling mampu menggambarkan betapa seksualitas kontemporer itu punya kompleksitas yang tiada taranya. Mengisahkan dua orang remaja laki-laki usia SMP, Aseng dan David, yang bersahabat baik dengan setting waktu awal 1990-an, film ini mendadarkan persoalan seksualitas itu punya lapis-lapis teramat rumit yang jalin menjalin satu sama lain. Saya gambarkan satu demi satu di sini.

Pertama, seksualitas terkait dengan persoalan pubertas. Hal ini jelas dengan penggunaan dua tokoh remaja ini, tetapi amat menarik bagaimana mereka menggunakan berbagai macam token sebagai pengganti bagi penyaluran hasrat seks mereka. Mereka melakukan masturbasi (sendiri maupun bersama) sambil menggunakan beragam medium: foto perempuan (anonim) berpakaian minim yang diambil dari majalah, foto tokoh idola 80-90-an (Eva Arnaz), video game (Street Fighter II, yang popular hingga awal 1990-an) hingga imajinasi mereka yang tak terduga.

The-Fox-Exploits-The-Tigers-Might-Watermarkin
Apakah cairnya seksualitas berkaitan dengan situasi coming of age saja? Mungkin demikian dan ini penting apabila dijadikan metafor tentang negara bernama Indonesia. Dalam pertumbuhannya, seksualitas yang cair itu direpresi dengan dua perangkat penting: bahasa dan senjata. Dengan bahasa, penyimpangan didefinisikan dan dimasukkan ke dalam kategori yang terasing dan tak boleh muncul ke permukaan. Apabila tetap ngotot, maka senjata yang akan bicara. Maka urusan seksualitas adalah urusan kekuasaan dan kekerasan. (Foto: Babibuta Films).

Kedua, imajinasi yang tak terduga itu adalah penggambaran mengenai cairnya seksualitas. Alih-alih menggambarkan seksualitas hanya bisa bermakna pilihan biner (laki-laki atau perempuan, heteroseksual atau homoseksual), film ini menggambarkan bahwa seksualitas itu cair dan bisa berubah bentuk tergantung keadaan. Para tokohnya, terutama Aseng, bisa terangsang baik oleh gambar perempuan telanjang, maupun oleh tentara yang sedang berlatih baris-berbaris. Bahkan Aseng bisa bermasturbasi sambil membayangkan hubungan threesome antara dirinya, sahabatnya David dan Eva Arnaz sambil ia sendiri membayangkan David (ketimbang Eva Arnaz). Seksualitas di sini sepenuhnya seperti yang digambarkan filsuf Judith Butler menjadi tindakan performatif, sebuah identitas yang bisa beralih dari satu kesempatan ke kesempatan lain dan dievaluasi lagi berdasarkan penampilan tersebut, dan terus menerus berada dalam perumusan yang tak pernah selesai.

Ketiga, seksualitas juga mengimplikasikan identitas yang luas, bukan sekadar urusan jenis dan alat kelamin. Aseng adalah seorang anak etnis Cina dan orangtuanya harus berjualan minuman keras ilegal. Sedangkan David adalah anak seorang pejabat militer yang mudah saja pergi ke Singapura untuk mengecek kesehatan. Ayah David, melalui ajudannya, secara rutin meminta uang preman kepada orangtua Aseng (yang sebenarnya merupakan pengusaha kecil) dan menggunakan kekerasan yang dijalankan dengan sangat halus lewat kata-kata penuh eufimisme tapi jika tak dituruti punya implikasi besar. Maka Aseng harus hidup sebagai bully yang sebenarnya ditindas oleh David dan keluarganya.

Seksualitas Aseng menjadi bagian dari seksulitas manusia yang direpresi, ditekan, disembunyikan dan diperlakukan tidak adil. Maka ketika Aseng memberontak dari ketidakadilan itu, pemberontakan itu punya makna ganda. Ia adalah pemberontakan terhadap tekanan seksual sekaligus pada saat yang sama terhadap tekanan politik. Bahkan pemberontakan itu juga adalah pemberontakan adolescent yang khas remaja, ketika seorang korban bullying merampas senjata sang bully dan membalikkan ejek-ejeken rasis yang selama ini harus ia telan.

Adegan pemberontakan ini menurut saya bisa jadi salah satu adegan paling istimewa dalam sejarah film Indonesia karena beberapa hal. Pemaknaan ganda berlapis-lapis yang saya bahas di atas saja sudah sangat istimewa, terlebih lagi ia juga ditampilkan dengan simbolisasi luar biasa ketika Aseng memaksa David memasukkan pistol berpeluru ke dalam mulutnya sambil membayangkan bahwa David sedang melakukan oral seks terhadapnya. Kekuasaan yang berjalin bersama kekerasan sama artinya dengan kepuasan seks! Rasanya belum pernah ada simbolisasi sejelas dan setegas ini dalam sejarah film Indonesia, yang bisa jadi merupakan sesuatu yang diketahui dengan luas tapi tak pernah dibicarakan. Jika Nia Dinata lewat film Berbagi Suami mengkritik poligami sebagaiunderground privilege, alias keistimewaan hak yang tak dibicarakan secara terbuka, maka Lucky Kuswandi membongkar lebih jauh lagi lewat adegan sederhana ini: rezim militer penuh kekerasan adalah penindasan seksual dan finansial yang tiada taranya! Inilah yang tidak dibicarakan ketika kita membicarakan seks!

Inilah makna keempat seksualitas di film ini: hubungan kekuasaan yang terimplikasikan lewat seksualitas bukan semata soal keintiman atau soal ketegangan privat-publik. Hubungan seksualitas dan kekuasaan adalah persoalan kebangsaan dan sistem politik. Perhatikan bagaimana perdagangan gelap minuman keras (atau pelanggaran hukum lain) dijalankan dan dilindungi oleh tentara, dan bagaimana hubungan kekuasaan itu berjalan. Selalu ada posisi ajudan sebagai calo yang selalu membawa nama “bapak” dengan nada ancaman, tetapi juga mengambil keuntungan bagi dirinya pribadi. Bahkan ketika sang calon korban melawan dengan lihai, ia mengubah sasarannya menjadi pengambilan keuntungan dengan perilaku yang amat murahan. Terus terang, adegan sang ajudan yang akan ‘memperkosa’ ibu Aseng yang sudah jauh lewat usia paruh baya itu dan tanpa daya tarik seksual itu membuat saya bergidik membayangkan bahwa hasrat seks dan kekuasaan ternyata tak membutuhkan obyek yang sepadan dan hanya perlu penyaluran satu arah saja tanpa memandang korban.

Sedikit banyak penggambaran ini memperlihatkan hal penting dalam cara pandang Lucky dalam melihat politik Indonesia. Saya ingin melihat posisi uang kertas Rp50.000 bergambar Soeharto sebagai sebuah simbolisasi yang jenius dalam hal ini. Selain dengan mudah menggambarkan periode waktu (1990-an) uang kertas ini juga mengingatkan posisi sang “maha bapak” dalam politik Indonesia ketika itu. Kita ingat dengan adanya sosok “bapak” yang hadir lewat jabatan dan atribut negara resmi, tetapi tak hadir secara fisik itu. Dengan itu, represi bisa bejalan berjenjang dan di puncak piramida ini bercokollah si bapak. Dengan menghadirkan gambar bapak pada uang itu, kita diingatkan akan pengalaman politik ketika kekuasaan bisa berlangsung omnipresen dan terinternalisasi sedemikian rupa.

Satu hal lagi yang istimewa dari penggambaran pemberontakan Aseng terhadap David itu adalah: ternyata itu bukan pemberontakan. Adegan itu elusive, tidak menegaskan adanya pengakhiran hubungan, melainkan sebuah pertukaran posisi antara yang di-bully dan mem-bully yang menggambarkan bahwa posisi-posisi itu juga tidak stabil dan tidak tetap sepanjang sejarah. Mereka kemudian tampak bersama lagi (sekalipun tidak jelas-jelas apakah ini dinyatakan terjadi secara kronologis) mengindikasikan bahwa kebersamaan bully dan korbannya dalam satu lingkungan fisik adalah semacam keniscayaan yang harus dijalani. Jika memang ada yang berubah dalam kebersamaan itu, seharusnya adalah pengetahuan akan posisi masing-masing sebagai pihak yang punya hak istimewa (atau diistimewakan oleh sistem politik) dan pihak yang dinomerduakan posisinya oleh sistem yang sama.

Film memang dibiarkan berakhir terbuka oleh Lucky, dan ia tak lebih jauh membahas soal-soal mengenai entitlement, privilege, ketidakadilan atau distribusi dan sebagainya yang justru menjadi pekerjaan rumah publik film ini. Namun film ini sudah membicarakan sesuatu yang penting yang tergolong jarang disinggung oleh film-film Indonesia lain, bahkan yang mengaku film politik atau film sejarah: posisi-posisi kelas sosial-politik dan segala kompleksitas yang membentuknya. Dengan basis seksualitas yang cair, posisi politik/kekerasan yang bisa bertukar serta pembentukan identitas yang luas, dan keterkaitan semua itu, The Fox tergolong salah satu film Indonesia yang istimewa belakangan ini. Ia sama sekali tidak mengesensialisasi kriteria-kriteria itu, melainkan menempatkannya sebagai hasil dari situasi dan hubungan yang kompleks dan bisa terus berubah.

 

Penutup

Rangkaian pembicaraan seksualitas dalam ketiga film pendek ini membuat ketiga film ini, terutama The Fox, menjadi penting dalam semesta film Indonesia. Selain Berbagi Suami(dan A Lovely Man dan Something in The Way karya Teddy Soeriaatmadja) mungkin soal seksualitas hanya dijadikan sebagai hiburan atau sampiran, bukan sebagai subyek pembicaraan utama dalam film Indonesia. Dengan simbolisasi yang mengganggu pandangan mapan kita tentang seks, ketiganya tak harus vulgar bahkan sama sekali tidak eksplisit. Bahkan The Fox (juga pada Something in The Way yang tak dibicarakan di sini) membicarakannya dengan ungkapan yang kita akrabi dalam kehidupan sehari-hari, membuat kita jengah karena seks hadir sebagai bagian dari pengalaman, bukan tontonan dan hiburan malu-malu yang kita nikmati diam-diam secara pribadi tapi kita kutuk di hadapan publik, sebagaimana yang biasa kita lihat dalam film-film komedi/horor seks di Indonesia umumnya.

Akhirnya penerimaan terhadap ketiga film pendek ini bisa menjadi bagian pula dari sikap publik Indonesia terhadap seks. Yaitu membicarakan substansinya secara terbuka dan dewasa, bukan seperti anak kecil melakukannya dengan bersembunyi dari otoritas (orang tua) tapi melakukannya tanpa tanggungjawab. Hingga kini, ketiganya sudah bertemu publik terbatas lewat pemutaran di berbagai festival dan pemutaran inisiatif komunitas. Bagi saya, publik luas perlu menontonnya dan menjadikan apa yang dibicarakan oleh film ini menjadi bahan pembicaraan utama ketika berbicara soal seks, kekuasaan dan negara.

 

Resensi ini pertamakali muncul di majalah Kinescope: http://kinescopemagz.com/eric-sasono-yang-tidak-dibicarakan-ketika-membicarakan-seks/