Wiro Sableng: a revival of Indonesian martial arts genre?

WS edit
Credit: Eriek Juragan

After being wowed by western superheroes from Marvel and DC universes, Indonesia finally gets its own hero on the big screen.

A film about a local hero clad in all white costume from the 16th century, Wiro Sableng (Crazy Wiro), hit Indonesian theatres on August 30. It will be released in Singapore on October 11 following Malaysia’s release on September 27.

The film mostly received positive reviews from media and audience. Reputable US magazine Variety called the film a breakthrough in Indonesia’s film industry for being the first film backed by Hollywood’s 20th Century Fox.

Despite the hype, Wiro Sableng has left a big question about genre filmmaking in the local cinema industry. Many consider Wiro to be a superhero movie, but from its cinematic elements and style, Wiro Sablengis closer to martial arts or silat genre.

 

What is genre?

Genre is a reference tool for filmmakers and audiences alike. Film professor Barry Keith Grant explains that genre classify commercial feature films that “tell familiar stories with familiar characters in familiar situations”. These references are useful for both filmmakers and audience to provide a pool of cinematic elements that they can work on as points of departure for film consumption, as well as for promotional purposes, so both sides know what to expect from a film.

The genre convention also refers to culture and social contexts surrounding the movies. It is very common that a genre can disappear or getting significant revisions in its elements when the culture supporting it is no longer dominant. One example is western genre. Once this genre dominated the screen worldwide from the 1950s to the 1970s, but now it has been revised to cope with new society’s values.

 

Wiro Sableng’s case

Since its production, many consider that Wiro Sableng is a superhero movie. Some websites even speculate that Wiro will join the Avengers, a franchise from Marvel Cinematic Universe, whose parent company, Disney, owns 20th Century Fox. The appearance of Wiro in Deadpool 2trailer, one of Marvel Studio’s films, also strengthens this speculation.

Wiro Sableng’ in ‘Deadpool 2’ trailer.

The assumption that Wiro Sableng is similar to Hollywood superhero movie is inevitable. This is because there have been no reference in Indonesian films whose main characters have superhuman abilities.

Local martial arts genre

From its cinematic elements and style, Wiro Sableng is closer to martial arts or silat genre. Indonesian silat genre is akin to wuxia genre in Hong Kong cinema. Both genres have historical settings with corresponding costumes, properties and architecture. Important elements in this genre are the characters’ ability to do choreographed fighting with “high-kicks” and “flying swords”. Sometimes superhuman abilities are featured to add entertainment values.

Indonesian silat genre dominated the screen in the 1980s. Jaka Sembung series (The Warrior) – the third top earner film in 1982 according to Film Indonesia website – and Si Buta dari Gua Hantu series (The Blind Swordsman) are among the successful ones. After that, the genre fell into obscurity. The Jaka Sembung and Si Buta series are now circulated in low quality VCD format, and have lost their appeal to a new generation of filmgoers.

Attempts to revive silat genre occurred in 2014 with the production of Pendekar Tongkat Emas (Golden Cane Warrior, but to no avail. The film flopped and received bad reviews, with one saying the film lacked fresh ideas.

The superhero genre has not been produced for a while in Indonesiawhile the martial arts genre, which once dominated the screen, has also all but disappeared. No wonder, then, that people associate Wiro Sableng with the Hollywood superhero genre, which has dominated the global film industry.

Technology for silat genre revival

Technological development in moviemaking has opened many possibilities for featuring superhuman abilities on screen. This has become a new standard in the film industry. Any films laden with special effects to portray superhuman abilities always bring with them the expectation of an enjoyable watching experience.

Chinese films in the Wuxia genre have undergone an upgrade. We can see how visual effects play its magic in Ang Lee’s films such as Crouching Tiger Hidden Dragon (2000) or Hero (2002). The special effects has helped these films create better film narratives for audiences in the new century.

Indonesia’s success story with visual effects can be found in the remake of a classic horror film, Pengabdi Setan (Satan’s Slave, 1982) into the 2017 version.

Film critic Hikmat Darmawan has praised Wiro Sableng for its “luxury special effects against the benchmark of Indonesian fantasy pictures”. He also says Wiro Sableng belongs to the silat genre, hinting at the possibility of the genre’s revival in the local film industry. But again, the revival of silat genre will depend on creating convincing special effects that can woo millennials who have grown up on the slick special effects of Hollywood superhero movies.

 

https://theconversation.com/wiro-sableng-a-revival-of-indonesian-martial-arts-genre-101692

 

Tentang ekosistem bagi produk pinggiran

img-20160612-wa0007.jpg

Catatan Sheffield 6

Mengapa ada delegasi Indonesia di Sheffield Documentary Film Festival 2016, sedangkan tidak ada film Indonesia yang diputar di sini, maupun ikut menjajagi pendanaan*?

Saya, Amanda Marahimin, Suryani Liauw, dan Alia Damaihati berangkat dengan dana gabungan. British Council membayari untuk penginapan dan allowance. dan Bekraf memberi Mandy, Suryani dan Alia biaya perjalanan, dan saya membeli tiket kereta sendiri.

Selain kami, ada Levina Wirawan dari British Council yang bertugas memfasilitasi kami selama di Sheffield, dan dua orang dari Badan Ekonomi Kreatif Fajar Hutomo (Deputi Akses Pendanaan) dan Hanifah Makarim (Kepala Sub Direktorat Dana Masyarakat).

Sependek ingatan saya, rasanya baru pertamakali ada rombongan Indonesia datang ke sebuah festival film dokumenter dalam jumlah sebesar ini sebagai satu rombongan, tanpa ada film yang diputar ataupun masuk dalam pitching forum. Mandy membenarkan hal itu. Para pelaku film dokumenter biasanya berkeliling festival secara pribadi, dengan dana hasil pencarian sana sini.

Lalu mengapa British Council mau membayari sebagian perjalanan ini?

Jane Showell dari British Council di London mengatakan bahwa keputusan itu diambil sesudah mendengarkan masukan mengenai posisi film dokumenter yang selama ini berada di pinggiran. Mengingat film dokumenter termasuk dalam bidang yang tercantum pula di dalam nota kesepahaman antara Pemerintah Inggris dan Indonesia, maka ia merasa perlu mendukung kegiatan terkait film dokumenter.

Selain itu, British Council sendiri memiliki agenda yang ia lihat sangat cocok dengan festival di Sheffield ini. Jane menyebut perhatian utama terhadap tema perkembangan teknologi digital, akses bagi kaum difabel, dan keterlibatan kaum muda sebagai prioritasnya dan ia melihat kuatnya beberapa proyek yang dipajang di Alternate Reality di Sheffield 2016 sangat tepat untuk kebutuhan itu. Secara khusus ia menyebut proyek virtual reality berjudul Note on Blindness (tentang perjalanan seorang secara pelan-pelan menuju kebutaan) dan In My Shoes (tentang pengalaman seorang pengidap epilepsi). Ia melihat kemungkinan membawa kedua proyek itu ke Jakarta untuk ditampilkan. Jane berharap akan muncul proyek yang berkaitan dengan penggunaan teknologi digital dan terkait akses terhadap difabel dari kunjungan ke Sheffield ini.

image

Sedangkan Fajar Hutomo dari Bekraf menyatakan keberangkatan mereka yang utama adalah untuk mempelajari sistem pendanaan film dokumenter, dan sejauh yang ia jelaskan pada saya, ia mengaku mempelajari bagaimana membangun ekosistem untuk film dokumenter.

“Sejauh ini yang terpenting adalah membangun ekosistem. Jika ada dana dari pemerintah, itu akan menjadi seed capital agar ini tumbuh bisa menjadi industry. Bagaimana agar pasokan talent terjamin, terus ada dan terus meningkat kualitasnya, juga mereka bisa bertemu dengan pasar. Juga eksebisinya. Itu yang perlu kita bangun agar bisa menghidupi diri sendiri,” kata Fajar.

Fajar sendiri mengaku bahwa Bekraf siap untuk memberikan dukungan lebih besar. Ini diperlihatkan dengan keterlibatan mereka di festival ini, serta dukungan dana perjalanan bagi anggota delegasi dari Indonesia. Sedangkan untuk membantu mengerahkan pihak yang akan terlibat dalam ajang seperti pitching forum film dokumenter, Bekraf akan segera bisa melakukannya tahin ini.

“Bagaimana suasana yang ada di sini bisa ditangkap di Indonesia. Ada pitching, mentoring, master class, itu akan sangat membantu,” kata Fajar.

Menanggapi pernyataan Bekraf, produser film dokumenter Suryani Liauw menyatakan bahwa sebagai pekerja film dokumenter ia merasa sudah mengerjakan tugasnya.

“Kami di Indocs membuat program Dare to Dream untuk memilih filmmaker dan mendatangkan mentor untuk produksi dan pendanaan. Sekarang tinggal menunggu Bekraf menjalankan peran untuk mendatangkan para pendana ikut dalam pitching forum di kegiatan kami,” kata Suryani.

Mandy Marahimin mengakui inisiatif dari Bekraf ini penting dan patut dihargai. Namun ia mengingatkan bahwa masalah film dokumenter di Indonesia sangat rumit. Film yang bisa diproduksi dengan baik belum tentu bisa mendapat distribusi dan apresiasi yang memadai.

“Padahal itu penting agar filmmaker bisa membuat film lagi tanpa tergantung akses yang disediakan pemerintah terus menerus,” katanya.

Terlebih lagi, Mandy mengungkapkan penonton Indonesia yang tidak terlatih menonton film dokumenter.

“Jangankan untuk menonton film dokumenter seperti yang ditayangkan di Sheffield, bahkan untuk film fiksi saja, mereka mungkin akan kesulitan lantaran kebiasaan terpapar tontonan di televisi Indonesia yang bahasa visualnya terlalu kasar.”

“Banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan,” ujar Mandy.

———
*) Proyek Daniel Ziv yang berjudul Hijab Nation terpilih secara resmi untuk dijajakan di meatmarket untuk mencari pendana. Dan ia berangkat dengan dana sendiri untuk keperluan ini.

Catatan kemungkinan konflik kepentingan: British Council membayar untuk hotel dan memberi allowance selama saya di Sheffield. Selain itu, saya adalah salah satu anggota board of directors In-Docs yang tidak terlibat dalam operasional langsung, tetapi turut memberi masukan terhadap program In-Docs.

Where to Invade Next?

wheretoinvade
Ini film Michael Moore yang paling saya suka (image credit: comingsoon.net)
Catatan dari Sheffield 5
Film Michael Moore sudah seperti sub-genre tersendiri dalam film dockmenter. Genre mengandalkan pada keakraban elemen tertentu, dan ini membentuk antisipasi. Maka melihat apa yang ada dalam film Michael Moore sebelumnya, penonton akan bisa berhadap pada munculnya pembuat film berbadan tambun yang sangat self-centred dan berlagak jadi pahlawan ini. Dan ini tidak selalu berarti buruk.
Where to Invade Next serupa belaka dengan film Moore sebelumnya, tetapi dengan kelokan yang tak terduga. Di film ini, Moore “mengambil alih” tongkat komando dari tangan militer Amerika yang perkasa, karena, seperti digambarkannya, segala intervensi mereka justru membuat Amerika semakin keblangsak. Akhirnya mereka menyerahkan kepada Moore, dan ini seperti jadi puncak self-centred dan self-importance Michael Moore, dalam skala jauh lebih besar dibandingkan film-film sebelumnya.
Namun di sinilah film berkelok menjadi kisah yang ironik dan simpatik. Moore sengaja menginvasi negara-negara “dunia pertama” di Eropa (plus Tunisia) untuk mengambil hal-hal bermanfaat dari negeri itu untuk diterapkan di Amerika. Maka ia berkeliling dunia, mulai dari Italia, Prancis, Norwegia, Jerman, Slovenia hingga Tunisia.
Moore bermain dalam dua tataran. Di tataran pertama, tentu saja ia bermain stereotype pada masing-masing negara itu. Dijadikannya stereotype itu bahan humor yang ringan dan menekankan bahwa political correctness bukan segalanya, dan kita masih punya ruang untuk bercanda soal stereotype dengan nada yang positif.
Tataran kedua, ia lebih serius. Moore mengambil satu dua karakter dan kebijakan negara itu yang membuatnya mencolok dan membandingkannya dengan keadaan di Amerika. Untuk Italia, ia melihat betapa murah hatinya perusahaan di Italia memberi cuti berbayar bagi karyawannya. Ia mewawancara pekerja dan pemilik perusahaan soal ini dan terkaget-kaget betapa mereka sama-sama menganggap liburan demikian penting demi kesejahteraan dan kemajuan bersama.
Tentu ia membandingkan dengan Amerika, dimana perusahaan tidak memberi sama sekali cuti berbayar untuk liburan. Apabila bisa dapat cuti liburan dua minggu setahun, itu sudah istimewa. Dan orang-orang Italia yang ia ceritakan terbengong-bengong menerima fakta sedemikian. Liburan bagi mereka adalah pembentuk kebahagian, maka jika itu dicabut, hilanglah kebahagiaan dan makna hidup mereka.
Dari Norwegia ia mengambil sistem penjara yang amat longgar dan demikian manusiawi. Bahkan untuk penjara dengan tingkat keamanan maksimum, Norwegia membiarkan para penghuninya memegang sendiri kunci kamar mereka dan bekerja dengan bebas di dapur termasuk memegang pisau dan sebagainya.
“Ini pisau untuk memasak, bukan senjata,” kata salah seorang penghuni penjara membecandai Moore ketika ia bertanya kenapa mereka dibolehkan memegang pisau sementara di penjara Amerika hal itu sama sekali mustahil.

Lalu satu demi satu ia menjelajahi negeri-negeri itu dan memberi gambaran rinci kebijakan mereka yang tergolong luar biasa bagi ukuran Amerika. Dua hal penting ikut ia ceritakan. Pertama, itu semua tidak terjadi begitu saja, melainkan dari proses politik yang tidak selalu mudah. Tunisia, misalnya. Di negeri itu, perempuan bukan cuma punya hak politik penting, tetapi mereka memiliki hak untuk mendapatkan aborsi yang disubsidi oleh pemerintah. Alasan untuk itu, dengan pilihan aborsi, perempuan bisa lebih baik mengendalikan tubuhnya sendiri dan mendapatkan dukungan negara untuk itu. Dengan demikian, perempuan bisa mengejar aspirasinya dan tidak hanya jadi pelengkap bagi keluarga, karena perempuan sudah lengkap sebagai manusia dengan sendirinya.

Where to Invade
Michael Moore menjawab pertanyaan dalam screening di Sheffield Documentary Festival. Seorang penonton bertanya: kenapa tidak memasarkan film ini sebagai “film feminis” karena kenyataannya film ini demikian. Moore menjawab, ia tak ingin begitu karena wacana seorang mendapat privileged dari dunia yang patriarkis, ketika ia mengambil “posisi korban” orang akan cenderung melihat itu sebagai strategi marketing yang tidak substansial. Biar saja penonton yang langsung menilai seperti itu.
Moore menggambarkan bahwa proses politik yang membuat Tunisia mencapai hal itu bukan sesuatu yang mudah. Sesudah revolusi Tunisia yang dipicu oleh pembakaran diri Mohamed Bouazizi dan tumbangnya pemerintahan otoriter, ada upaya kelompok konservatif mendominasi politik dan mendomestikasi perempuan. Kaum perempuan lalu turun ke jalan dan melakukan protes keras besar-besaran. Ini membuat kelompok konservatif yang berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin memutuskan untuk mengundurkan diri, dan ini jadi kunci perubahan politik yang lebih terlembaga di Tunisia. Sesudah itu, kaum perempuan mendapat tempat yang terhormat dalam politik dan masyarakat Tunisia.
Kedua, Moore juga memperlihatkan bahwa Amerika sedikit banyak punya andil dalam hal-hal positif di masing-masing negara. Misalnya, untuk penjara yang demikian longgar di Norwegia, sang kepala penjara mengatakan mereka mengambil idenya dari konstitusi Amerika. Jelas ditulis di sana. Lantas untuk pengejaran dan pemenjaraan terhadap para bankir yang menyebabkan krisis di Finlandia, mereka mempekerjakan seorang konsultan Amerika untuk itu. Semua yang ditemui Moore mengakui bahwa Amerika bangsa yang besar dan mereka banyak belajar dari Amerika. Dan mereka bingung kenapa Amerika tidak mau belajar dari diri mereka sendiri.
Maka film ini adalah gambaran ketaklukan dan kerendahhatian Amerika – dan Michael Moore. Tentu saja apa yang digambarkannya hanya yang postif belaka dan tidak memperlihatkan kompleksitas persoalan masing-masing negara yang pasti jauh dari gambaran karikatural yang dihadirkannya. Namun Moore tahu ia bicara kepada siapa. Ia bicara kepada bangsa Amerika yang begitu mudah berpuas diri, merasa diri paling besar dan hebat, padahal dilihat dari luar, bangsa itu sedang menuju kebangkrutannya dan membuang sendiri cita-cita besar mereka.
Film ini pun jadi sangat positif dan tergolong rendah hati. Yang juga mengejutkan adalah film ini sangat feminin, bahkan mungkin feminis. Para perempuan di film ini bukan hanya digambarkan sebagai mandiri, tetapi juga menjadi pemimpin yang memimpin dengan sensibilitas jauh lebih besar ketimbang laki-laki. Salah seorang tokoh dalam film ini mengatakan: jika perempuan hanya ada satu, itu hanya token untuk kepentingan maskulin yang agresif, jika ada dua mereka minortas, tetapi ketika mereka tiga atau lebih, di situlah peran perempuan yang sesungguhnya.
Maka bagi saya, inilah film terbaik Michael Moore, setidaknya yang paling saya nikmati. Film ini mungkin dimaksudkan untuk bicara dengan keras kepada orang Amerika. Moore menggambarkan para penontonnya di Amerika menonton film ini dengan mulut menganga karena kaget dan tak tahu semua fakta-fakta sederhana itu. Film ini mungkin berhasil memerangi sikap abai orang Amerika.
Sekalipun demikian, saya berpendapat film ini bisa memerangi sikap abai dimana saja, dan mempromosikan perilaku dan sikap yang masuk akal yang sederhana dan bisa dilakukan siapa saja, dimana saja tanpa peduli latar belakang mereka. Moore dengan jitu memperlihatkan hilangnya hal itu dari Amerika dan betapa penting dan mendesak upaya untuk mengembalikannya.
———–
Catatan kemungkinan konflik kepentingan: perjalanan saya ke Sheffield Doc Fest yang memutar film ini dibiayai oleh British Council Indonesia

Tak ada wilayah abu-abu untuk political filmmaking?

Talk Sheffield
Diskusi Viva La Revolucion! Citizen Journalism and Political Filmmaking di Sheffield Docs
Catatan Sheffield 4
Judul diskusi Viva La Revolucion! Citizen Journalism and Political Filmmaking, dan pembukaan dari moderator mengenai diskusi ini cukup tegas: Ini diskusi tentang political filmmaking, maka tidak ada wilayah abu-abu, kata moderator Steve Presence dari Radical Film Network (radicalfilmnetwork.com). Yang dimaksudkannya, perbincangan dalam diskusi ini diharapkan bicara mengenai film yang dibuat untuk kepentingan politik, maka implikasinya adalah: beropini, berpolitik, bahkan berpropaganda adalah bagiannya.
Salah seorang pembicara, Shaun Dey dari Reel News berkata dengan tegas bahwa kelompoknya adalah organisasi politik yang menggunakan film sebagai bagian dari perjuangan. Ia menerima ‘pesanan’ dari berbagai kelompok sosial politik yang berjuang untuk mengkampanyekan kepentingan politik mereka, terutama dalam keadaan konflik. Maka, sebagaimana dalam hidup, ketika kita menghadapi konflik maka kita harus memilih dengan tegas dan jika perlu melupakan subtlety.
“Misalnya ketika membuat film untuk serikat pekerja bangunan, kami memperlihatkan hasil kerja mereka yang masih bagus dan kokoh, sekalipun kami tahu banyak pekerjaan mereka yang tidak begitu. Tapi untuk apa itu digambarkan. Ini kan propaganda,” kata Shaun yang sangat tidak apologetik sama sekali mengenai posisinya.
Aris Chatzistefanou dari Infowar (www.info-war.gr) punya posisi serupa, tetapi dengan Bahasa yang lebih halus. Film-filmnya menggambarkan mengenai krisis di negerinya, Yunani, sebagai wakil dari gambaran lebih luas ketimpangan struktural yang sedang terjadi di dunia kontemporer ini, terutama Uni Eropa yang ia anggap tak punya minat memakmurkan negara anggotanya. Ia ingin filmnya menjadi semacam explainer, alat penjelas lebih luas mengenai persoalan-persoalan ekonomi dunia yang disebabkan oleh korporasi dan politisi.
Film-film kelompok Infowar dibuat dengan kualitas tinggi, karena umumnya para pegiat di sana tadinya adalah para profesional yang bekerja di media-media besar semisal BBC World Service, Al Jazeera dan sebagainya. Namun krisis besar yang menghantam negeri itu membuat mereka kehilangan pekerjaan. Para wartawan yang punya pengetahuan mendalam mengenai persoalan dan ketrampilan teknis yang memadai ini kemudian merasa perlu berbuat melawan apa yang mereka anggap kesewenang-wenangan struktural itu dengan membuat film-film dokumenter, dibantu oleh mereka yang masih bekerja. Akibatnya, semakin banyak dari mereka yang berhenti bekerja dan mendedikasikan diri sepenuhnya pada kegiatan ini.
Cassie Quarless dan Usayd Uonys berbeda. Mereka berkolaborasi untuk mendokumetasikan gerakan perlawanan kaum muda kulit hitam di London dalam film berjudul Generation Revolution (www.genrevfilm.com). Gerakan perlawanan ini adalah gerakan perlawanan jalanan yang berdemonstrasi dan mengungkapkan pandangan mereka dengan cara konfrontatif. Bentrok dengan polisi sering terjadi, dan umumnya menekankan pada masih adanya institutional racism di Inggris Raya serta ketimpangan ekonomi yang makin menganga di ibukota.
Satu pembicara lagi adalah Alisa Lebow dari University of Sussex. Ia membuat sebuah ‘meta-documentary’ tentang revolusi di Mesir. Proyek berjudul Filming Revolution (www.filmingrevolution.org) ini berbasis situs web, berisi wawancara dengan puluhan pegiat demokrasi di Mesir yang merekam pengakuan dan berbagai proses politik yang terjadi di Mesir. Proyek Alisa sendiri lebih mirip dengan pembuatan arsip digital tentang revolusi Mesir. Secara format, apa yang dibuatnya belakangan masuk dalam kategori ‘interactive documentary’ yang sepenuhnya berisi database dengan platform berupa situs web dengan menggunakan desktop komputer.
Alisa lebih halus dalam sikap politik dan sebagai seorang akademisi, ia tidak setegas Shaun dalam mengungkapkan posisi politiknya, sekalipun ia tidak menyembunyikan keberpihakannya pada para pegiat ini – sebagian dari mereka adalah kolaboratornya. Ia sempat menyebutkan kemungkinan bahaya yang bisa saja menimpa mereka mengingat database ini juga berarti posisi mereka yang terbuka untuk diketahui pihak berwenang Mesir dan bisa digunakan untuk melawan mereka ketika keadaan berubah.
Dari para pembicara berlatarbelakang seperti ini, diskusi mengarah pada dua pokok utama yang saling berkait: penonton dan pendanaan. Sejauh apa penonton penting bagi karya mereka, dan bagaimana dengan aspek pendanaan: apakah terkait dengan penonton atau tidak.
Shaun menyebutkan baginya, yang terpenting adalah penonton yang tepat. Bisa saja filmnya Cuma mendapat 4000-an hit di YouTube, tetapi jika sebagian besar mereka adalah orang yang terlibat langsung (misalnya anggota serikat buruh bangunan), maka film itu akan bermanfaat bagi mereka untuk ikut aksi semisal pemogokan dan sebagainya. Belum lagi ketika film itu dibawa keliling dan dipertontonkan secara langsung. Ratusan orang bisa terlibat. Dari pengakuan Shaun, dari salah satu kegiatan nonton bareng di Australia yag dilakuan oleh serikat buruh bangunan di sana, terkumpul dana sumbangan hampir £8.000 sebagai bentuk solidaritas terhadap perjauangan buruh bangunan di Inggris Raya. Inilah penonton yang berarti bagi Shaun.
Aris menyebutkan 6,5 juta view untuk film-film karya Infowar, dan ini belum termasuk siaran di TV dan nonton bareng yang dilakukan di seluruh Yunani. Aris sendiri menganut prinsip yang agak heroik. Katanya, “Film-film ini dibuat oleh manusia. Dan saya percaya, apa yang dibuat oleh manusia, harus gratis bagi manusia,” katanya yang disambut tepuk tangan pengunjung diskusi.
Soal pendanaan? Baik Aris dan GenRev berangkat dari crowd funding. Bagi GenRev, crowd funding efektif untuk dua tujuan. Selain memelihara independensi dalam muatan, crowd funding juga berarti memperluas diskusi sebelum mediumnya sendiri jadi dan siap diedarkan. Dengan demikian, gagasan yang dibawa sudah bisa lebih dulu keliling dan jadi bahan pembicaraan sebelum akhirnya benar-benar terwujud.
Crowd funding adalah perwujudan semangat kolektif, bagi Aris. Selain metode pengumpulan uang sebagaimana crowd funding umumnya, Infowar juga mengandalkan tenaga para professional yang bersedia bekerja tidak dibayar untuk proyek-proyek mereka.
Alisa mendapatkan dana dari funding akademis. Dengan dana itu, ia mempekerjakan asisten dan bisa memberi imbalan bagi kolaboratornya di Mesir. Ia melakukan pengumpulan data dan pembuatan situs webnya selama dua tahun dan diharapkan akan menghasilkan sebuah buku dari proyek ini.
Shaun secara tegas menyebut organisasinya, sebagaimana organisasi politik, mengandalkan sumbangan dari anggota. Sumbangan mereka berbeda besarnya, mulai dari £3 hingga yang jauh lebih besar, karena sifatnya yang sukarela sebagaimana organisasi politik lainnya. Maka semua pekerjaan pembuatan filmnya relatif dilakukan secara sukarela untuk kepentingan politik mereka.
Tentu pertanyaan mengenai dilemma antara ‘kebenaran’ dan ‘propaganda’ muncul, sekalipun ini dijawab dengan jelas oleh Shaun mengenai keberpihakan. Ia menyatakan kebenaran yang dianutnya fungsional, karena sebagian besar filmnya memang dibuat dalam kondisi konfrontasi, dimana kelompok yang ia dukung sedang menghadapi organisasi yang lebih besar dan mapan seperti pemerintahan atau korporasi raksasa. Maka itulah Shaun mengibaratkan film dokumenter sebagai hidup itu sendiri: pilihan harus dibuat.

Alternate Reality

VR - In My Shoes
In My Shoes: Dancing with Myself (Jane Gaunlett), proyek virtual reality yang menghadirkan sudut pandang orang yang mengalami langsung serangan epilepsi ketika ia sedang duduk di restoran bersama seorang temannya. Sebuah potensi besar VR untuk membangkitkan empati.
Catatan Sheffield 3
Alternate Reality merupakan sebuah seksi di Sheffield Doc Fest, yang berkaitan dengan format baru proyek dokumenter yang berkembang bersama perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi hanya dalam hal produksi dan sirkulasi, melainkan juga medium yang digunakan, platform penyajian dan akhirnya turut pula mempengaruhi definisi medium itu sendiri.
Di Sheffield 2016, Alternate Reality bukan hanya memajang proyek menggunakan teknologi terbaru seperti penggunaan platform ipad dan virtual reality seperti Oculus Rift, tetapi juga adanya ajang pertemuan seperti pitching ide, market, distribusi dan sebagainya untuk para pelaku (kreator, produser, pendana) yang mirip dengan film dokumenter konvensional.
Apakah ajang pertemuan untuk format baru ini serupa dengan market untuk dokumenter konvensional? Saya sempat menanyakannya kepada Karolina Lidin dalam sesi mentoring delegasi Indonesia dengan tokoh yang bertanggungjawab mengembangkan market di Sheffield ini menjadi salah satu yang paling penting di Eropa. Ia menyatakan market untuk teknologi baru ini (interactive documentary, virtual reality dan sebagainya) masih baru dan masih belum menemukan bentuk. Perbincangan utama di kalangan pelaku adalah: apakah bentuk baru ini sebaiknya digabung saja dengan bentuk dokumenter konvensional di bawah naungan istilah “content”, ataukah keduanya dibiarkan terpisah dan punya logika masing-masing? Yang jelas, Google hadir di market untuk model baru ini, sekalipun saya tidak mengikuti secara persis apa yang berkembang di sana.
Lantas bagaimana dengan soal estetika proyek-proyek dokumenter Alternate Reality yang dipertontonkan di Sheffield ini?
Saya sempat menonton 3 karya yang dibuat dengan virtual reality, dan mengikuti satu bentuk interaktif yang dibuat tablet.
John Lennon: Bermuda Tapes adalah proyek yang dibuat untuk tablet. Ia memanfaatkan rekaman yang dibuat oleh John Lennon dalam perjalanan ke Bermuda ketika ia mendapat inspirasi untuk albumnya, Double Fantasy. Berdasarkan rekaman itu, dibuatlah proyek interaktif tentang John Lennon di Bermuda. Sebagaimana situs web tradisional, proyek ini bisa dinikmati secara linear, tetapi bisa juga tidak. Pengguna bisa melompat-lompat antar kategori, bahkan ikut serta menanam pohon di taman virtual yang ada di proyek itu.

Proyek interaktif ini seperti perwujudan cabaran Lev Manovich (1998) tentang database sebagai bentuk simbolis dalam medium kontemporer dimana data didahulukan ketimbang aspek naratif. Dalam gagasan ini penonton (atau pengguna?) membentuk naratif sendiri berdasarkan algoritma yang tersedia.

VR - Easter Rising
VR dan dokumenter tampak sangat akrab. Apakah lantaran pengalaman yang dihadirkan oleh dokumenter dasarnya bukan ilusi tetapi aktualitas sehingga penonton lebih mempercayai kredibilitasnya?
Inilah beda utama dengan tiga karya virtual reality (VR) yang saya lihat. Pada tiga karya VR ini, elemen naratif disediakan oleh pembuat film, tetapi dengan tingkat interaktivitas yang lumayan, terutama karena penggunaan kamera 360 derajat. Dengan kemampuan menangkap gambar yang memenuhi seluruh ruang pandang kita, maka tengokan ke kanan-kiri-atas-bawah bisa dimanfaatkan untuk mendukung elemen naratif itu.
Proyek berjudul Invisible (Darren Emerson), menggunakan ruang virtual untuk menceritakan kisah para tahanan imigrasi di Inggris Raya. Emerson menghadirkan aula tahanan yang luas, dan posisi kita sebagai salah seorang yang dikelilingi oleh para tahanan yang seakan bertanya tentang posisi mereka sebagai orang-orang yang tercabut haknya – akibat kebijakan pemerintah Inggris yang tak menetapkan batas waktu penahanan migran di sana. Beberapa di antara para migran itu tak selamat dalam perjalanan, terutama ketika menyebrang laut, dan Emerson menggunakan kedalaman (kita harus mendongak untuk melihat “permukaan” laut) di atas kepala dan melihat “tubuh-tubuh” yang tenggelam ke dasar laut.
Mayoritas gambar di Invisible adalah live action, tetapi dengan skala yang raksasa bagi ukuran yang biasa kita lihat. Hasilnya adalah situasi yang terasa serba menekan karena skala yang tak lazim itu membuat kita kehilangan orientasi karena ukuran yang serba raksasa.
Proyek kedua yang saya tonton, Easter Rising: Voice of a Rebel (Oscar Raby), juga linear. Kisahnya mengenai pemberontakan orang Irlandia terhadap Inggris Raya di tahun 1916, dari pengalaman Willie McNieve. Cerita berpusat pada perang lima hari dalam pengambilalihan kantor pos (GPO) yang menjadi pusat komunikasi Inggris Raya saat itu. Dibuat dengan animasi dengan imaji digital tiga dimenasi yang agak kasar, proyek ini penuh dengan upaya memasukkan kita ke dalam suasana saat itu, termasuk dengan narasi yang memberi arahan kemana sebaiknya kita memandang. Bagi saya, karya ini tak terlalu istimewa, kecuali di beberapa bagian kita seakan diminta melihat ke balik tembok, dan lalu sadar tak ada apa-apa di sana.
Karya ketiga yang saya tonton, In My Shoes: Dancing with Myself, menjadi pengalaman paling menarik dalam Sheffield Doc Fest sampai sejauh ini. Karya Jane Gaunlett ini mengisahkan tentang dirinya yang mengidap epilepsi sesudah mengalami kecelakaan sepeda. Proyek ini ditampilkan di sebuah co-working space yang disewa untuk diubah menjadi seperti restoran kecil. Sebelum duduk, kita disodori menu, sekalipun tak ada yang bisa dipesan dari menu itu.
Narasi bercerita tentang serangan epilepsi yang dialami Jane dalam peristiwa yang sangat sehari-hari ketika ia bertemu dengan temannya di sebuah restoran di London. Cerita berjalan sangat biasa, tetapi kita bisa mengikuti beberapa keganjilan. Misalnya dari perbedaan antara suara-suara di dalam kepala Jane dengan apa yang ia katakan, menceritakan kelelahan mentalnya menghadapi situasi yang harus ia hadapi.
Beberapa kali ia memejamkan mata (sambil menarik napas panjang untuk menenangkan diri) ketika sedang bercakap-cakap. Sampai ketika layar gelap, lalu terang lagi dan ia sudah dikelilingi orang-orang yang memandanginya dengan cemas. Selama 20 menit ia tak sadarkan diri dan tak bisa mengingat apa yang terjadi. Proyek ini berhasil menghadirkan pengalaman dari tangan pertama penderita epilepsi – yang bagi saya membuka kemungkinan menarik untuk mentransfer pengalaman-pengalaman mental yang tak biasa.
Yang mungkin paling menarik dari Alternate Reality ini justru adalah akrabnya medium dan platform baru ini dengan film dokumenter ketimbang film fiksi. Bagi saya, salah satu penjelasannya adalah klaim film dokumenter terhadap ‘kebenaran’. Dokumenter adalah proyek yang berangkat – seperti kata pelopor dokumenter John Grierson – dari ‘actuality’ dan diperlakukan secara kreatif. Maka perangkat baru ini adalah bagian dari kreativitas tersebut.
Dengan klaim terhadap aktualitas, dokumenter memiliki keunggulan di hadapan penonton karena mereka mengharapkan mendapatkan semacam ‘kebenaran’ ketika menonton, dan bukan manipulasi terhadap emosi. Maka kisah yang menceritakan pengalaman semacam In My Shoes – yang mungkin sudah bertaburan di dalam film fiksi – mendapat pemaknaan berbeda karena itu semua dihadirkan bukan sebagai ilusi.

Penulis yang tidak “continuity”

Author-The-JT-LeRoy-Story_poster_goldposter_com_2-539x800
Bagaimana seorang penulis bisa menjadi selebritas? Apakah fabrikasi yang terjadi memang ‘alamiah’ atau berdasar sebuah mesin yang dirancang dan dijalankan dengan rumit? Lantas, apakah buku yang ditulisnya memang punya kualitas yang layak menjadikannya tokoh yang sebegitu banyak dibicarakan? (image credit: goldposter.com)

Catatan dari Sheffield 2

Saya termasuk yang tidak banyak piknik di dunia susastra sehingga tidak paham kabar yang beredar begitu luas mengenai JT LeRoy, seorang penulis yang berbagi panggung dan mendapat rekomendasi dari megabintang seperti Bono, atau Courtney Love.

Bukunya juga dibuat film – diperankan oleh Asia Argento – dan ia punya kredit menulis skenario film Elephant karya Gus Van Sant yang mendapat penghargaan Palem Emas – film terbaik – di festival film Cannes tahun 2003.

Maka ketika menonton film berjudul Author: JT LeRoy Story di Sheffield Doc Fest ini saya melongo beberapa kali. Kisah LeRoy ini punya kompleksitas luar biasa. Saya tak akan menceritakan rinciannya karena hal itu akan amat mengganggu jika Anda berniat menonton film ini. Saya juga tak menyarankan Anda meng-Google nama itu – jika belum pernah mendengarnya dan berniat menonton film ini. Pengungkapan misteri LeRoy memang menjadi bagian utama yang membuat film dokumenter ini menarik.

Pengungkapan itu dilakukan dengan cara yang unik. Film dokumenter ini dibagi ke dalam tiga babak. Tiga babak itu tetap mengikuti aturan: pembuka, tengah dan penutup, tetapi dengan shot, adegan – dan terutama editing – yang tidak sama dengan aturan tiga babak Hollywood yang dasarnya pemeliharaan kesatuan ruang-waktu. Jika Anda pembaca buku penulisan skenario karya Syd Field, maka film dokumenter ini jauh sekali dari bangunan adegan berlandas motivasi ala buku itu.

Mengingat kompleksitas kisah ini dalam kehidupan nyata, tampak ada kesengajaan dari sutradara Jeff Feuerzig untuk memberi kita pijakan untuk bisa memisahkan fakta yang sudah difabrikasi dengan apa yang “sesungguhnya terjadi”. Pilihan yang mungkin sengaja dibuat agar penonton yang tak tahu kisah tentang LeRoy bisa mengikuti apa yang sebenarnya terjadi.

Yang menarik bagi saya sebenarnya justru adalah bagaimana fabrikasi itu sendiri terjadi. Feuerzig tidak memperlihatkannya. Penjelasan yang dibuatnya sangat sederhana dan satu arah saja, dari perspektif tokoh utama dan itulah yang jadi “kebenaran” di film ini. Padahal menarik sekali melihat bagaimana kultisme terhadap seorang penulis bisa terbangun hingga ke tingkat yang tak terbayangkan sedemikian rupa.

Mungkin kenaifan itu disengaja. Karena di sisi lain, Feuerzig tampak sibuk dengan aspek artistik film itu, dan menurut saya ini penting. Ia menghadirkan percakapan telepon yang direkam dalam kaset – mungkin sebagai penanda zaman ketika persoalan berkembang – tetapi juga sebagai bantahan terhadap teknik editing continuity. Tokoh utama film ini sempat berkata bahwa “JT LeRoy bukanlah continuity”, dan menurut saya berdasarkan itulah Feuerzig menyusun kisah LeRoy.

Sebagaimana dikenal dalam film dokumenter, editing yang dipakai sama sekali bukan berdasar continuity editing (yang utamanya bertujuan memelihara kesatuan ruang dan waktu) melainkan editing secara tematis.

Cerita dibagi dalam tema-tema yang agak bersifat kronologis, dengan wawancara dari tokoh utama film menjadi jangkar cerita. Lalu Feuerzig mengisinya dengan berbagai ilustrasi untuk menjelaskan plot. Ia mengambil dari berbagai sumber, mulai dari rekaman wawancara kaset seperti yang bilang di atas, animasi, potongan film, kliping dan sebagainya. Hasilnya adalah kolase medium tentang JT LeRoy yang berhasil membangun cerita secara kronologis.

Saya termasuk orang yang gemar pada film dokumenter yang bisa memperlihatkan bahwa kebenaran itu penuh komplikasi dan upaya menghadirkannya lewat film dokumenter justru menambah komplikasi itu. Dengan pendekatan yang dilakukan Feuerzig dalam menghadirkan simplifikasi masalah dan kurangnya self-reflectivity dalam film dokumenter ini sendiri, saya merasa ada sesuatu yang kurang. Namun di luar itu semua, sebagai cerita dan dengan pendekatan artistiknya di atas, film dokumenter ini termasuk menarik diikuti.

———

Pernyataan kemungkinan konflik kepentingan: perjalanan saya ke Sheffield Doc Fest yang menjadi ajang diputarnya film ini, didanai oleh British Council Indonesia.

Catatan dari Sheffield 1

Kit
Buku katalog industri (212 halaman dicetak tebal) dan perlengkapan untuk berfestival. Saya hadir sebagai salah seorang anggota board of director In-Docs, Jakarta.

Dengan menumpang kereta selama sekitar 40 menit dari Nottingham, saya tiba di Sheffield, sebuah kota yang terletak antara kawasan Midlands dan Yorkshire, untuk menghadiri Sheffield Documentary Film Festival atau Sheffield Doc Fest. Festival film dokumenter ini merupakan yang terbesar di Inggris Raya dan merupakan yang salah satu yang terbesar di dunia. Diselenggarakan sejak tahun 1994, festival ini diadakan pada bulan Juni, dihadiri oleh sekitar 20-27 ribu orang. Sebanyak 160 film dokumenter panjang diputar dan puluhan acara diskusi sepanjang penyelenggaraan. Tahun ini festival dibuka dengan film terbaru Michael Moore, Where to Invade Next? dan sang sutradara yang  kontroversial itu datang menghadiri pembukaan.

Saya datang kemari disponsori oleh British Council Indonesia, bersama dengan anggota delegasi Indonesia lainnya. Mereka adalah Amanda Marahimin (produser), Suryani Liauw (programmer dan produser film), Levina Wirawan (British Council) dan Alia Damaihati (Festival Film Dokumenter Yogyakarta). Dua orang dari Badan Ekonomi Kreatif juga hadir, Fajar Hutomo, deputi akses permodalan Bekraf dan ibu Hanifah.

Open Air
Menonton film dokumenter di ruang terbuka di tepi jalan menuju kampus Sheffield Hallam University. Film yang diputar The Spirit of ’45 (Ken Loach, 2013).

Festival dibuka tanggal 10 Juni 2016, pada malam hari di City Hall. Namun sejak pagi kegiatan sudah mulai tampak. Festival dipusatkan di Showroom Cinema, sebuah bioskop independen di kota Sheffield. Bioskop itu juga berdekatan dengan kawasan Sheffield Hallam University, universitas utama di kota Sheffield. Kawasan ini hanya berjarak 3 menit berjalan kaki dari stasiun kereta Sheffield.

Maka, bukan hanya mudah ditemukan, para delegasi yang datang khusus ke Sheffield untuk menghadiri acara akan dengan merasa bahwa festival ini amat terasa kehadirannya di kota itu dengan umbul-umbul di sepanjang jalan, serta papan reklame raksasa di beberapa tempat strategis yang memajang gambar festival. Yang menarik dari gambar reklame itu adalah: mereka memajang wajah para tokoh film dokumenter. Terlihat wajah sutradara kondang Michael Moore, artis Tilda Swinton (akan menghadiri penutupan festival) berjajar bersama nama yang tidak terlalu seperti Reggie Yates (ia sedang naik daun karena program-programnya di BBC Three) dan Professor Green (penyanyi rap yang membawakan program-program dokumenter untuk orang muda, juga di BBC Three).

Tentu sebagaimana festival film lain, atau bahkan film itu sendiri, perlu ada nama besar dan bintang yang relatif dikenal publik agar kegiatan kebudayaan seperti ini bisa terhubung dengan banyak orang. Namun wajah orang-orang ini mengisi ruang publik yang mencolok itu juga menjadi tanda pertumbuhan para bintang dan personality film dokumenter untuk menjadi tambatan aspirasi publik.

Poster
Poster film yang akan diputar dipajang di ruang tiket untuk delegasi. Selain Where to Invade Next (Michael Moore), saya juga ingin menonton film dokumenter tentang Ken Loach, berjudul Versus: The Life and Films of Ken Loach.

Tak bisa dilupakan bahwa festival ini diadakan di Inggris, negeri yang punya David Attenborough, pembuat film dokumenter yang terpilih untuk menjadi ikon Inggris Raya, mengalahkan mahabintang seperti David Beckham atau The Beatles. Film dokumenter sudah lama menjadi bagian dari pendidikan, kesadaran dan elemen pembangun indetitas Inggris Raya. Bukan hanya BBC (terutama BBC Two dan BBC Four) yang rutin menyiarkan film dokumenter, saluran lain seperti Channel 4 dan ITV juga berlimpah dengan program dokumenter. Ketiga lembaga penyiaran besar itu berlomba tampil di Sheffield Doc Fest, seakan ingin menegaskan bahwa film dokumenter masih jauh dari musim paceklik.

Pada edisi ke 23 ini, Sheffield Doc Fest menghadirkan 29 world premiere (pertamakali diputar), 14 international premiere (pertamakali diputar di luar negara produksi) dan 20 European premiere (pertamakali diputar di Eropa). Catatan saja, premiere ini biasanya dijadikan dasar ukuran kelas sebuah festival – tentu disamping para tamu dan kegiatan-kegiatan sampingannya. Tahun ini dua pembuat film dijadikan fokus: Ken Loach – sutradara sosialis Inggris – dan almarhum Chantal Akerman yang meninggal dunia tahun ini.

Di hari pertama, belum banyak yang saya lakukan. Selain menonton film Ken Loach, The Spirit of ’45 (2012) yang diputar di ruang terbuka (diberi nama Beijing Screen on Howard Street), saya sempat melihat Author: The JT LeRoy Story (Jeff Feuerzig, 2016). Film Ken Loach bercerita tentang kebangkitan Inggris sebagai negara sosial democrat sesudah Perang Dunia Kedua, melalui rangkaian nasionalisasi, hingga keruntuhannya di bawah Margaret Tatcher yang melakukan privatisasi terhadap berbagai lembaga ekonomi dan pelayanan publik. Sedangkan JT LeRoy menceritakan kisah kompleksnya sebuah pseudonym yang berkelindan dengan publikasi dan dunia selebritas. Saya akan menulis kesan menonton film ini secara terpisah.

Sejauh ini, saya sudah memesan tiket untuk beberapa pertunjukan, serta meniatkan diri menghadiri beberapa perbincangan, termasuk yang bertajuk Viva La Revolucion: Video Activism and Citizen Journalism yang akan membicarakan video-activism, documenter panjang dan format interaktif yang tersebar dari Inggris Raya, Mesir dan Yunani.

Ekonomi kreatif dan film dokumenter

 

 

Bekraf Vaizey
Ketua Bekraf Triawan Munaf (kiri) dan Menteri Culture, Media and Sport Inggris Ed Vaezey (kanan) bertukar cendera mata dan sedikit gagasan mengenai ekonomi kreatif di kedua negara. Vaezey diberi radio kayu (yang berfungsi penuh layaknya radio) dan Vaezey memberi buku tentang Alfred Hitchcock.

Dari kunjungan Presiden Joko Widodo ke Inggris April 2016

Dalam kunjungan Presiden Joko Widodo ke Inggris beberapa waktu lalu, ia menyaksikan penandatanganan dalam beberapa bidang, termasuk ekonomi kreatif yang merupakan amandemen dari dari MoU yang sebelumnya ditandatangani oleh Kemenparekraf tahun 2012. Sejak masa kampanye, Jokowi memang menjanjikan sektor ini akan menjadi salah satu yang ia unggulkan. Maka, nota kesepahaman ini menjadi perwujudannya, karena Inggris termasuk negara yang paling awal memiliki kesadaran pengembangan ekonomi kreatif dan merancang ekonomi kreatif sebagai satu sektor yang direncanakan dan dikembangkan secara khusus.

Maka dalam kunjungan ini Jokowi membawa rombongan dari Badan Ekonomi Kreatif alias Bekraf untuk turut serta membicarakan rencana aksi sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman tersebut. Dalam rombongan ini, Bekraf melibatkan beberapa pelaku industri kreatif seperti Amelia Hapsari dari In-Docs dan Diajeng Lestari dari hijup.com. Saya yang kebetulan belajar di London diikutsertakan dalam rombongan. Kerjasama yang akan dibangun kedua negara akan dikordinasi oleh Bekraf dengan Department of Culture, Media and Sports (CMS), melalui pengembangan co-branding bernama UK-ID, seperti yang diusulkan oleh British Council, dengan bidang meliputi film dokumenter, seni pertunjukan, musik dan ethical fashion.

Dokumenter

Dalam soal film dokumenter, bidang ini memang mendapat perhatian bersama dengan sub-bidang film, dan secara khusus sudah ada program yang sedang berjalan: Britdoc dengan Indocs. Britdoc bersama Indocs sedang menjalankan program Good Pitch, dan Triawan berserta rombongan Bekraf menyempatkan diri datang ke kantor Britdoc di kawasan Soho untuk menjelaskan program ini sekaligus juga mendapat gambaran peran Britdoc dalam mengembangkan film dokumenter, bukan hanya sebagai bagian dari ekonomi kreatif, tetapi posisi penting secara sosial budaya dan politik.

Hal lain yang juga penting dalam soal film dokumenter adalah undangan untuk syuting dan co-production. Tim Bekraf sengaja bertemu dengan BBC Media Action – organisasi di bawah BBC yang biasanya melakukan kegiatan sosial yang masih berkaitan dengan media – untuk bekerjasama dalam co-production dan capacity building.

Tentu saja perhatian terhadap film dokumenter ini mengejutkan setidaknya bagi saya, karena selama ini kita paham bagaimana posisi film dokumenter selalu berada di pinggiran. Namun kejutan ini tidak sepenuhnya kejutan yang menggembirakan lantaran persoalan film dokumenter di Indonesia tidak sederhana. Setidaknya dari soal co-production dan ajakan syuting, saya membayangkan beberapa kesulitan.

Pertama, film dokumenter di stasiun TV Inggris (dan yang beredar di bioskop) selama ini tentang Indonesia umumnya berpusar pada soal: kemiskinan, eksotisme kehidupan suku terpencil yang hidup dengan standar kehidupan pramodern, ketiadaan perlindungan keanekaragaman hayati, kerusakan alam akibat pembangunan ekonomi yang serakah dan korupsi dan hal-hal semacam itu. The Act of Killing dan The Look of Silence tentu contoh terbaik bagaimana kegagalan demokrasi dan merebaknya budaya impunitas di Indonesia dijadikan topik film dokumenter. Saya mengakui peran penting kedua film dokumenter itu dalam turut mempengaruhi pembicaraan mengenai 1965 di Indonesia dan saya gembira karenanya.

Britdoc
Triawan Munaf dan rombongan Bekraf sempat mendatangi kantor Britdoc (http://britdoc.org) untuk mendengarkan presentasi dari Beadie Finzi, salah seorang direktur Britdoc mengenai peran film dokumenter dalam kehidupan politik, budaya dan ekonomi Inggris sekaligus diperkenalkan pada proyek Good Pitch yang merupakan kolaborasi antara Britdoc dengan Indocs.

Atau contoh yang lebih baru ada di film dokumenter dengan pembawa acara Reggie Yates tentang pakaian mewah orang-orang kaya yang belum lama ini diputar. Reggie ke Indonesia, tepatnya Cirebon, untuk melihat penangkapan ular untuk dijual kulitnya sebagai bahan tas. Di sana ia melihat orang menangkap ular piton dengan tangan telanjang, menguliti ular pada saat masih hidup dan sebagainya. Dibandingkan dengan perjalanan Reggie ke Siberia dan tempat-tempat lain ketika melihat industri bulu binatang, terlihat jelas bahwa Indonesia seakan sebuah negara yang berada di abad pertengahan dan perwujudan dari manusia-manusia liar tanpa belas kasihan.

Tema seperti di atas bukan satu-satunya, mengingat keanekaragaman hayati Indonesia tetap bisa jadi perhatian para dokumentaris besar, tetapi topik seperti ini tak urung akan membawa tantangan sendiri dalam soal representasi Indonesia di media internasional.

Kedua, masih banyak sikap yang tidak mendukung produksi film dokumenter sebagai bagian dari kegiatan jurnalistik dan kreatif. Ini bisa dilihat dari kasus ditangkap dan dipenjarakannya pembuat film dokumenter asal Inggris ketika melakukan pembuatan film tanpa ijin, dengan dasar UU Film plus UU Keimigrasian. Sependek ingatan saya, ini adalah preseden baru bagi pekerja media karena biasanya ‘kesalahan’ seperti itu hanya berujung pada deportasi dan bukan kriminalisasi. Bagaimana mau mengundang pembuat film dokumenter untuk syuting di Indonesia kalau perlakuan yang ada seperti itu?

Bekraf sendiri, dalam pernyataannya, sudah meminta agar surat edaran mendagri yang menjadi dasar perijinan berlapis ini untuk dicabut, tetapi tampaknya persoalan ini tidak akan selesai dalam waktu cepat mengingat kebebasan berekspresi secara umum sedang berada dalam tekanan. Selain kedua pembuat film dokumenter itu, ingat pula kisah eksil 1965 Tom Iljas yang dideportasi dengan tuduhan mebuat film dokumenter padahal niat utamanya mendokumentasikan kunjungan ziarah ke makam orangtuanya. Contoh terakhir soal ini adalah tekanan hingga pelarangan terhadap film dokumenter Pulau Buru Tanah Air Beta karya Rahung Nasution.

Ketiga, undangan syuting dan co-production berasal dari asumsi bahwa kegiatan tersebut akan mendatangkan uang dan pekerjaan di Indonesia, seperti indikator pencapaian ekonomi kreatif yang dipakai Bekraf (sumbangan terhadap GDP, persentase dari nilai ekspor dan daya serap tenaga kerja). Ini menurut saya punya kekeliruan dua tingkat. Tingkat pertama, belum tentu syuting film dokumenter di Indonesia meningkatkan pencapaian indikator-indikator tadi. Jauh sekali rasanya, bahkan eksternality budaya yang terjadi adalah menguatnya pandangan Indonesia sebagai sebuah negara nasional yang jauh (baik secara budaya dan lokasi) dan seakan diliputi kabut pramodern yang misterius dan orang masih berkeliaran di jalan tak diaspal dengan kaki telanjang.

Tingkat kedua, jika pun harus dihitung sumbangan ekonomi, maka sumbangan film dokumenter tidak akan bersifat langsung. Para pekerja dan pegiat film dokumenter bisa mengajukan argumen mengenai sokongan film dokumenter terhadap hal-hal abstrak seperti demokratisasi, akuntabilitas publik, kebebasan berekspresi dan hal-hal kualitatif semacam itu yang bisa kita asumsikan akan menyehatkan perekonomian dan membantu pencapaian keadilan dan kesejahteraan. Namun seandainya sekalipun indikator abstrak itu tercapai, film dokumenter tidak mungkin mendaku bahwa itu adalah pencapaian yang dilakukannya sendirian. Justru posisi film dokumenter mirip-mirip penggembira yang penting: mengangkat hal-hal yang tadinya biasa saja atau disembunyikan menjadi sesuatu yang dibicarakan orang banyak.

Maka ukuran bagi film dokumenter tidak bisa semata ukuran finansial seperti itu, dan harus diletakkan dalam kerangka yang lebih besar. Film dokumenter punya peran dalam menciptakan “publicness” atau membuat yang tersembunyi jadi bersifat terbuka, dibicarakan sebagai bagian dari keterlibatan politik yang diharapkan bisa mempengaruhi kebijakan sosial, politik dan budaya, atau setidaknya mengubah kepedulian orang banyak terhadap suatu persoalan. Film dokumenter seperti halnya bidang seni dan kebudayaan lain, merupakan bagian dari upaya pembentukan opini, pertukaran gagasan dan eksplorasi estetika sendiri.

Jika film dokumenter berposisi serupa belaka dengan seni dan kebudayaan lainnya, sesungguhnya pertanyaan untuk strategi ekonomi kreatif ini lebih besar lagi: mungkin indikator-indikator ekonomi makro itu tidak sepenuhnya tepat. Namun biarlah itu untuk porsi pembahasan lain.

Tentang Pelarangan “Prison and Paradise”

Sumber foto: http://prisonandparadise.com/
Film "Prison and Paradise" (Daniel Rudi Haryanto) adalah film Indonesia kedua yang tak mendapatkan Surat Tanda Lolos Sensor dari LSF sesudah film Dendam Pocong (Monty Tiwa) pada masa pasca Soeharto.

1

Saya sudah mendengar kabar ini dari akhir tahun lalu: film Penjara dan Nirwana (lebih terkenal dengan judul bahasa Inggrisnya Prison and Paradise, 2010) karya Daniel Rudi Haryanto tidak mendapat Surat Tanda Lolos Sensor (STLS) dari Lembaga Sensor Film. Artinya, film itu tidak boleh ditayangkan untuk publik di wilayah hukum Indonesia. Sesudah perubahan politik besar-besaran di tahun 1998 yang berhasil menurunkan Presiden Soeharto, inilah untuk kedua kalinya sebuah film Indonesia tidak mendapatkan STLS, sesudah film Dendam Pocong, karya Monty Tiwa yang diproduksi tahun 2006. Alasan penolakan terhadap film Dendam Pocong, menurut keterangan Monty Tiwa yang sempat saya hubungi ketika itu,  adalah adanya kekuatiran bahwa film itu berpotensi untuk “membuka luka lama”. Film horor Dendam Pocong ini mengambil latar belakang kerusuhan dan kekerasan terhadap etnis Cina yang terjadi pada tahun 1998. Maka film Pocong 2 kemudian menjadi salah satu film paling unik: sebuah film yang ada jilid keduanya, tapi tanpa jilid pertama.

Prison and Paradise mengalami nasib serupa dengan Dendam Pocong. Film ini tidak diberikan surat tanda lolos sensor oleh LSF. Akibatnya, film ini tidak bisa diputar di wilayah hukum Indonesia. Alasan penolakan pemberian STLS oleh LSF itu ada pada surat penolakan LSF No: 26/DVD/TLK/LSF.XII/2011, tertanggal 9 Desember 2011. Saya mendapat salinannya dari Rudi Gajahmada dan saya sampaikan di sini alasan penolakan terhadap film itu, dengan cetak miring dari surat asalnya):

film tersebut sarat dengan dialog-dialog propaganda yang menyesatkan, sehingga memberi pengaruh negatif terhadap generasi muda Islam Indonesia. Oleh karena itu film dokudrama ini tidak sesuai dengan kriteria penyensoran dan aspek keagamaan sehingga tidak dapat beredar atau diedarkan di wilayah R.I.

“Aspek keagamaan” yang diacu pada surat ini adalah mengacu kepada aturan sensor yang dibuat pada masa Orde Baru, yaitu PP No.6 tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film. Dalam aspek keagamaan yang dimaksud, sebuah film dapat ditolak sepenuhnya untuk diputar di wilayah hukum Indonesia dengan alasan-alasan keagamaan berikut ini (saya kutipkan dari pasal 2 PP tersebut):

(2) Unsur-unsur yang dinilai dari segi Keagamaan, adalah :

a. yang memberikan kesan anti Tuhan dan anti agama dalam segala bentuk dan manifestasinya;

b. yang dapat merusak kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia; atau;

c. yang mengandung penghinaan terhadap salah satu agama yang diakui di Indonesia.

Maka dengan demikian, sesungguhnya Lembaga Sensor Film masih bekerja berdasarkan peraturan yang dibuat pada masa Orde Baru dengan niatan untuk mengendalikan muatan film. Hingga kini, belum ada pengganti aturan pelaksanaan penyensoran ini.

Yang menarik dari ditolaknya Prison and Paradise adalah bahwa surat penolakan itu turun beriring dengan penjurian pada Festival Film Indonesia tahun 2011 dimana Prison and Paradise adalah salah satu nominasi untuk film dokumenter terbaik. Akibat dari surat ini, Panitia Pelaksana FFI menyatakan nominasi itu harus dibatalkan karena menurut Pedoman Pelaksanaan FFI, semua film yang didaftarkan ke FFI sudah harus mendapatkan surat tanda lolos sensor.

Prison and Paradise (dan banyak film pendek serta film dokumenter lain) sebenarnya belum memiliki surat tanda lolos sensor ketika didaftarkan ke FFI. Panita Pelaksana FFI, menurut ketuanya Abduh Aziz, berniat baik mendaftarkan film-film itu ke LSF guna memenuhi syarat yang ditetapkan pada pedoman mereka.

Namun alih-alih mendapat pengesahan dari lembaga sensor, Prison and Paradise malah ditolak, dan konsekuensinya, nominasi untuknya dicabut, serta rencana tur keliling (roadshow) yang sedianya akan diselenggarakan oleh Panitia FFI pada tanggal 15-23 November 2011 juga ikut dibatalkan. Tak hanya itu, Daniel Rudi Haryanto yang akrab dipanggil Rudi Gajahmada yang sedianya akan menyelenggarakan tur keliling mandiri film ini ke 37 kota, menghentikan rencananya pada kota ke 17. Berdasarkan pengakuan Rudi, sepanjang ia keliling ke berbagai kota, ia kerap didatangi oleh pihak kepolisian yang menanyakan mengenai surat tanda lolos sensor film ini.

Abduh Aziz sempat menyatakan bahwa penolakan terhadap Prison and Paradise  –berdasar informasi komite penjurian FFI Totot Indrarto – ditolak  di tingkat pleno LSF. Totot yang saya hubungi menyatakan bahwa informasi itu ia terima secara simpang siur dari seorang staf LSF, sekalipun staf itu memberi kesan bahwa penolakan terjadi di tingkat pleno.

Saya menghubungi Akhlis Suryapati, wartawan dan sutradara yang kini menjadi salah seorang anggota LSF. Ia menjelaskan sedikit mekanisme LSF. Menurut Akhlis, setiap hari, anggota LSF bekerja dibagi dalam kelompok-kelompok sensor dan mereka mendapat jadwal untuk menyensor film-film yang masuk. Mereka akan meluluskan atau tidak meluluskan sebuah film dan kemudian akan membuat surat untuk ditandatangani oleh Ketua LSF. Apabila ada film yang tak bisa diputuskan di tingkat komite sensor, maka film itu biasanya dibicarakan di tingkat pelaksana harian. Apabila pada tingkat pelaksana harian tidak juga diputuskan, maka biasanya keputusan diambil di tingkat pleno, dimana seluruh anggota LSF yang berjumlah 45 orang itu akan diundang untuk membicarakannya.

Akhlis Suryapati berkata bahwa ia tidak pernah diundang ke rapat pleno untuk membahas film Prison and Paradise ini. Maka kemungkinan besar Prison and Paradise memang ditolak peredarannya di tingkat komite sensor. Akhlis menyarankan saya untuk menghubungi Ketua LSF, Mukhlis Paeni dan sekretaris LSF, Ibu Pudji Rahaju. Mukhlis Paeni menyatakan tak sempat menjawab permohonan wawancara saya karena sibuk mengajar. Ia juga tak memegang data mengenai film itu dan menyatakan agar saya sebaiknya menghubungi Ibu Pudji Rahayu, sekretaris LSF untuk mendapat data mengenai penolakan pemberian STLS terhadap surat ini. Dari Ibu Pudji Rahayu saya mendapat kepastian bahwa Prison and Paradise tidak lolos sensor diputuskan di tingkat kelompok sensor. Ibu Pudji Rahayu –yang menerima telepon saya dengan tergesa dan terkesan ingin mengakhiri percakapan sesegera mungkin–  tidak memberi keterangan tambahan apapun mengenai tidak lolos sensornya Prison and Paradise kecuali seperti yang tercantum dalam surat yang saya kutipkan di atas tadi.

2

Saya menonton film Prison and Paradise ketika film itu diputar di seksi kompetisi Festival Film Dokumenter 2010 di Yogyakarta. Saya datang sebagai juri yang diminta menilai film tersebut. Film Prison and Paradise bercerita mengenai para pelaku bom bali yang berhasil diwawancara oleh Rudi di penjara. Orang-orang seperti Mukhlas, Imam Samudra dan Amrozi diberi kesempatan oleh Rudi untuk mengungkapkan pandangan-pandangan mereka mengenai agama Islam, jihad dan peristiwa pengeboman itu sendiri secara panjang lebar. Selain penggambaran para pelaku pengeboman itu, Rudi juga merekam banyak sekali cerita dan pengakuan dari Noor Huda Ismail, seorang bekas wartawan dan kini aktivis di Yayasan Prasasti Perdamaian, yang pernah menjadi teman sekamar dari salah satu pengebom itu ketika mereka bersama-sama menuntut ilmu di pesantren Al Mukmin, Ngruki yang dipimpin oleh Abubakar Baasyir.

Rudi menggambarkan Noor Huda secara agak berlebihan, menurut saya, termasuk pertemuan Noor Huda dengan keluarga pengebom itu serta perjalanan Noor Huda ke Bali untuk melihat monumen ground zero pengeboman tersebut. Tampak ada usaha Rudi untuk menampilkan refleksi dari Noor Huda ketimbang sekadar mendadar fakta-fakta dan opini-opini seputar aksi pengeboman itu saja. Bagian ini tampak seperti ingin menetralisir pandangan-pandangan para pengebom sekaligus memberi gambaran akan dua cabang yang berbeda sama sekali dari satu jalan yang sama, yaitu pesantren Al Mukmin, Ngruki, Jawa Tengah.

Namun bagian pernyataan-pernyataan para pengebom inilah yang dianggap oleh LSF sebagai dialog-dialog propaganda. Sebagaimana kita ketahui, kebanyakan para pengebom itu (seperti Amrozi dan Imam Samudra) tidak pernah menyesali perbuatannya dan beranggapan bahwa apa yang mereka lakukan memang merupakan jalan yang dikehendaki oleh agama Islam. Inilah yang dianggap sebagai kalimat-kalimat propaganda yang menyesatkan seperti yang saya kutipkan dari surat LSF di atas.

Tentu saja kalimat-kalimat itu berpeluang untuk menyesatkan ketika dilepaskan dari konteks. Namun bukankah nyaris setiap film berpotensi untuk menyesatkan ketika kalimat di dalamanya dilepaskan dari konteks? Saya merasa film ini berhak untuk ditonton dengan utuh karena saya percaya bahwa penonton cukup mampu untuk memilah informasi mana yang memang layak dipercaya dan mana yang tidak.

Selain itu yang juga penting adalah standar penyensoran LSF yang masih bersandar kepada peraturan yang dibuat pada masa Orde Baru. Peraturan penyensoran yang seharusnya menjadi kewajiban pemerintah, hingga kini belum dibuatkan yang baru sehingga kecurigaan masih mendominasi perlakuan terhadap pembuat film.

3

Namun sesungguhnya, sebelum tertolak di LSF, film Prison and Paradise sudah mengundang protes. Kedutaan Besar Indonesia di Uni Emirat Arab mempersoalkan kesertaan Prison and Paradise di Dubai International Film Festival 2010 pada bulan Desember tahun 2010. Film itu, oleh pihak Kedubes, dianggap memburuk-burukkan Indonesia di dunia internasional, sekaligus mempersulit upaya pemerintah Indonesia dalam upaya promosi pariwisata yang sedang dilakukan. Protes itu disampaikan oleh KBRI di Dubai kepada Kementrian Pariwisata dan Kebudayaan (nama kementrian itu pada waktu itu), dan hal ini menyebabkan Direktur Film, lembaga di bawah Direktorat Jendral Seni Budaya dan Film, Kemenbudpar, Syamsul Lussa, memanggil Rudi Gajahmada ke gedung Sapta Pesona, kantor Kementrian Budpar. Pada bulan Februari / Maret 2011, Rudi Gajahmada pun datang menghadiri pertemuan itu.

Dalam kesempatan itu, Rudi ditemui oleh Syamsul Lussa beserta beberapa pejabat di Kementrian Budpar seperti misalnya kepala Biro Hukum dan beberapa orang lagi. Menurut Rudi, ia ditegur karena memutar film yang belum lolos sensor dan membuat sulit Indonesia di mata dunia. Rudi membantah hal itu dengan menyatakan bahwa filmnya diputar di berbagai festival dan mendapat penghargaan dimana-mana, termasuk diantaranya di Yamagata Internasional Film Festival, salah satu festival film dokumenter paling bergengsi di dunia. Namun menurut Syamsul Lussa, hal itu tidak relevan. Film Prison and Paradise telah menyebabkan pihak Kemenbudpar mendapat protes tak perlu dari Kedutaan Besar di Uni Emirat Arab.

Saya sempat berbincang dengan Syamsul Lussa mengenai pemanggilan ini. Menurut Syamsul, Rudi Gajahmada sudah berlaku sembrono dengan film ini sedikitnya pada dua hal. Pertama, film ini diedarkan tanpa melalui sensor, dan kedua – ini yang mengejutkan saya – Rudi tidak mendaftarkan film ini kepada Menbudpar sebelum produksi, karena dalam UU Film tahun 2009 (pasal 17 ayat 1) ada ketentuan mengenai kewajiban untuk mendaftarkan film, dengan maksud melindungi “pembuatan film agar tidak ada kesamaan judul dan isi cerita” (Pasal 17 ayat 3). Saya tentu bisa paham alasan ketiadaan surat tanda lulus sensor yang membuat Rudi ditegur (sekalipun saya sama sekali tak setuju pada surat itu dan pada penegurannya), tetapi jika ia dipersalahkan karena tidak mendaftarkan filmnya kepada Menbudpar, saya rasa peraturan itu sudah digunakan untuk sebuah alasan yang keliru.

Hal ini seperti membenarkan kecurigaan banyak pihak ketika UU Film disahkan, bahwa pendaftaran produksi ini adalah salah satu pasal bermasalah di UU Film. Apakah ke depannya alasan ini akan digunakan lagi untuk menegur pembuat film yang berbeda pendapat dengan pemerintah seperti ini?

Syamsul Lussa sendiri menolak jika dikatakan bahwa apa yang dilakukannya adalah sebuah usaha untuk mengendalikan apa yang dibuat oleh pembuat film. Ia menyatakan bahwa apa yang terjadi dengan Rudi Gajahmada dan Prison and Paradise adalah sebuah usaha untuk melakukan “pembinaan” kepada pembuat film. Hm, saya agak tak menyangka kita kembali ke masa “pembinaan” seperti pada masa Departemen Penerangan dahulu.

4

Rudi Gajahmada sendiri agak kuatir untuk bersuara terlalu keras membela film Prison and Paradise ini, karena ia sedang menyelesaikan film keduanya. Menurutunya, seandainya ia melawan, maka ada kemungkinan filmnya bisa jadi mendapat kesulitan untuk mendapatkan surat tanda lulus sensor kelak. Sekalipun hal ini belum tentu benar akan terjadi, kekuatiran sudah muncul. Ternyata negara belum berhasil menghilangkan kekuatiran para kreator, malahan menambahinya.

Kini LSF masih terus beroperasi di tengah perdebatan birokrasi, apakah mereka akan berada di bawah Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau “beralih kamar” ke Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan? Tampaknya ada kecenderungan untuk memindahkan LSF ke Kemendikbud lantaran urusan “kebudayaan” lebih dekat dengan ranah kerja LSF ketimbang urusan “pariwisata dan ekonomi kreatif”.

Kemanapun LSF akan berlabuh yang jelas kepengurusan periode LSF yang dipimpin oleh Mukhlis Paeni ini akan berakhir pada tahun 2012 ini. Saya rasa pekerjaan rumah menunggu, jika tidak bisa menghapuskan ketentuan sensor sama sekali, setidaknya ada dua hal penting menanti: transparansi dalam pemilihan 17 anggota LSF (bukan lagi 45 seperti sekarang yang sebenarnya tak sesuai dengan UU Film 2009) dan transparansi alasan dan mekanisme pengambilan keputusan di dalam lembaga itu.

Mencatat Film Indonesia tahun 2011

2011 adalah tahun yang sulit, kata para produser film Indonesia. Hingga akhir tahun, tak ada film yang bisa mencapai angka di atas 1 juta penonton. Pencapaian paling tinggi justru dicapai film Surat Kecil untuk Tuhan, sebuah sleeper hit, yang tak pernah diduga sebelumnya. Padahal gairah untuk membuat film sedang lumayan besar.Bayangkan adanya film-film seperti Di Bawah Lindungan Kabah atau Sang Penari yang dibuat dengan production value yang tinggi (artinya biaya yang besar). Dengan kondisi pasar seperti ini, belum tentu mereka balik modal, kalau cuma mengandalkan pendapatan dari penonton. Memang ada mekanisme pendanaan lain semisal iklan yang dipasang di dalam cerita film (Di Bawah Lindungan Kabah) atau sumber pendanaan non komersial asing (Sang Penari). Namun secara hitung-hitungan bisnis, saya yakin kedua film itu terhitung jeblok.

Tahun 2012 bakal ada Bumi Manusia dan kisah tentang Soekarno yang menanti diproduksi. Juga misalnya lanjutan seri Laskar Pelangi, Edensor, yang menuntut syuting di Eropa. Terbayang biaya yang besar dan risiko tinggi dari segi komersial. Apakah para produser yang membuatnya akan balik modal jika film-film itu dibuat sepenuhnya dengan dana komersial dan mengharap penjualan tiket bioskop (atau tambah TV dan DVD) saja? Singkatnya: industri film kita yang sempat digadang-gadang bangkit dan tumbuh oleh Jero Wacik, ternyata masih seperti ini. Sejak awal ia memang cuma membual belaka.

Di tengah kondisi demikian, sampai ¾ tahun 2011 berjalan, saya merasa belum ada film yang sungguh-sungguh mengundang saya untuk bersegera datang ke bioskop menontonnya. Adakah hubungan langsungnya? Bisa jadi, bisa juga tidak. Saya tak terlalu ingin membicarakannya karena saya kekurangan data untuk menganalisis situasi itu. Saya tak cukup banyak menonton film Indonesia untuk sampai pada kesimpulan yang menghubungan minat saya menonton dengan kondisi industri yang sedang payah ini.

Di awal tahun sempat ada film (Tanda Tanya) karya Hanung Bramantyo yang sempat saya tulis resensinya di Rumah Film. Namun sesudah itu, terus terang saja, tak ada yang kelewat menonjol bagi saya. Kecuali kembalinya film aksi di layar bioskop di Indonesia. Ini tentu dampak dari kesuksesan film Merantau (Gareth Evans) tahun lalu.

Setidaknya 3 film aksi yang muncul di bioskop tahun ini; dan sebagai penggemar film aksi, saya menonton ketiganya. Namun 2 yang pertama yaitu Pirate Brothers (Asun Mawardi) dan Tarung (City of Darkness) (Nayato), tak ada yang berhasil membangkitkan gairah saya sebagai penonton, bahkan sebagai penggemar film gebuk-gebukan. Pirate Brothers kelewat naïf, baik secara teknis penggarapan, cerita maupun tata kelahi. Apalagi kelewat banyak lubang dalam soal non-teknis yang membuat film ini jadi tak asyik ditonton.

Harapan sempat sedikit melambung pada Tarung, karena kabarnya Nayato mengerjakan film ini secara bergerilya dengan etos non-komersial. Bahkan kabarnya ia mengerjakan film ini dengan obsesi tinggi dengan uang sendiri lantaran tak ada yang mau membiayainya. Saya bersemangat membayangkan pembuatan film kembali pada asas mendasarnya: dorongan kebutuhan primer para sutradara. Saya sedikit antusias ke bioskop mengejar film ini. Namun sesudah menontonnya, saya kecewa karena lagi-lagi film ini abai pada departemen cerita, dan celakanya koreografi sebagai syarat utama kemasukakalan jalan cerita film aksi gagal ia capai. Sama belaka masalahnya denganPirate Brothers, bahkan lebih parah karena gambarnya tak enak dilihat.

Namun kekecewaan terobati ketika saya menonton film aksi ketiga: Serbuan Maut, atauThe Raid buatan orang Wales, Gareth Evans. Film yang diputar di INAFF 2011 ini termasuk film yang saya anggap patut dicatat tahun ini. Ketika saya ikut menjadi juri pada pemilihan film terbaik (dan beberapa unsur lagi) yang diselenggarakan oleh Majalah Tempo, saya bersetuju film ini dianggap film terbaik, sekalipun secara pribadi ternyata sesudah saya pikirkan masak-masak dan berdiskusi panjang lebar dengan dengan beberapa teman, saya pikir ada yang lebih patut untuk predikat itu. Setidaknya bagi pilihan saya pribadi. Ikuti saja terus tulisan ini.

Catatan lain adalah sedikit menurunnya akses saya pada film dokumenter pada tahun ini. Saya mendengar film seperti Batik: A Love Story (Nia Dinata) atau Konspirasi Hening(Ucu Agustin) dan Mocca: Life Keeps on Turning (Ari Rusyadi), tapi apa boleh buat, sampai sejauh ini saya baru menonton Hidup untuk Mati (Tino Saroenggalo). Penjara dan Nirwana karya Daniel Rudi Haryanto alias Rudi Gajahmada saya tonton tahun lalu di festival film dokumenter Jogjakarta dan saya ikut menjadi juri yang memenangkan film itu pada festival tersebut. Film karya Aryo Danusiri On Broadway #5 (kami, Rumah Film, memutar film ini untuk publik tahun ini) juga saya tonton tahun lalu. Agak menyesal saya melewatkan Dongeng Rangkas (Forum Lenteng) dari pemutaran publik.

Maka dengan segala kondisi seperti di atas, saya mencatat film di tahun 2011. Lagi, saya mencoba membuat urut-urutan berdasarkan apa yang saya anggap paling berkesan atau saya anggap paling penting. Inilah hasilnya.

8. Hidup untuk Mati – Tino Saroenggalo

Sebuah film etnografis yang paling memenuhi standar yang ditetapkan dalam buku teks tentang jurnalisme audio visual. Tidak saja etnografis, narasi dalam film ini bersifat etnosentris menempatkan subyek dalam posisi yang bias sejak semula. Tak heran karena sutradara film ini, Tino Saroenggalo, adalah pelaku utama dalam kisah yang ia ceritakan ini. Ceritanya tentang pemakaman ayahnya sendiri, seorang pemuka suku Toraja.

Oh, bagi Anda yang tak tahan adegan kekerasan, bersiap untuk adegan kerbau disembelih yang memang lazim terjadi dalam upacara seperti ini di Toraja. Kabarnya gambar penyembelihan semacam ini yang jadi inspirasi Francis Ford Coppola untuk adegan pemancungan kerbau di Apocalypse Now!

7. Kentut – Aria Kusumadewa

Kentut; Dir. Aria Kusumadewa

Film ini merupakan kerjasama Dedi Mizwar dan Aria Kusumadewa yang ketiga, dan bagian dari kehendak Aria membuat trilogi cerita tentang rumah sakit. Kualitas karya ini berada di bawah Identitas (2009) atau Alangkah Lucunya [Negeri Ini] (2010). Namun sekali lagi, film ini menegaskan kesamaan antara Dedi Mizwar dan Aria Kusumadewa: keduanya verbalistis dan agak vulgar dalam bercanda. Tak ada upaya untuk menjadikan humor mereka sebagai humor yang subtil. Meskipun berangkat dari titik tolak estetika yang berbeda, keduanya seperti percaya bahwa pesan vulgar adalah ekspresi kesenian terbaik.

Saya tidak suka pada vulgarisme karena kerap ia menjadi didaktik, mengajarkan pesan secara telanjang dan terbuka seakan orang lain tak tahu dan tak memegang pesan yang diajarkan itu. Dan dalam kasus Kentutpolitical correctness yang disampaikan dengan model satir ini tetap menempatkan para pembuatnya dalam posisi paling benar dan paling tahu tentang nilai yang sedang mereka sampaikan. Ini semua sudah jadi pilihan para pembuatnya, dan saya masih berharap Dedi Mizwar menghasilkan lagi satir sepertiKetika yang kurang didaktik. Meski demikian, film ini tetap ada dalam daftar ini karena fiksi kita tak hanya membutuhkan pahlawan yang memberi kita contoh, tetapi juga badut untuk mengkritik sikap kita yang sudah mapan.

6. ? (Tanda Tanya) – Hanung Bramantyo

Saya sudah membahas film Hanung Bramantyo ini, jadi tak perlu lagi saya bahas sampai jauh. Saya tak akan membahas film ini lebih jauh, kecuali bahwa keberanian Hanung untuk memasuki lorong kontroversi amat patut dihargai, dan menempatkan film ini pada daftar saya.

5. Tendangan dari Langit – Hanung Bramantyo

Tendangan dari Langit – Dir. Hanung Bramantyo

Sebuah film yang sangat mengingatkan pada In Oranje, juga Garuda di Dadaku (yang juga terinspirasi dari In Oranje). Berkisah tentang seorang anak yang memimpikan dirinya menjadi pemain sepakbola profesional, tapi terhalang oleh sang ayah yang punya masa lalu pahit sebagai pemain sepakbola. Sang ayah ini merasa bahwa menjadi pemain sepakbola di Indonesia tak punya masa depan.

Yang istimewa dari film ini adalah latar belakang kampung yang ditangkap dengan amat baik oleh Hanung Bramantyo. Sepakbola tarkam dan latar Gunung Bromo yang disajikannya berhasil meyakinkan saya tentang sebuah mimpi yang kecil dan sederhana, jauh dari mengada-ada. Sayang sekali cerita kecil itu harus dibebani dialog berbau kuliah tentang sepakbola dan negeri ini. Ambisi untuk mengkritik ini terlalu membebani, sekalipun bukan soal besar karena porsinya tak terlalu besar.

Soal akting penting untuk dicatat. Tugas seorang sutradara yang tak bisa digantikan oleh awak kreatif lain adalah mengarahkan pemain. Dalam kerja kamera, sutradara bisa digantikan oleh penata kamera dan dalam konstruksi adegan ia bisa digantikan oleh editor, tapi dalam mengarahkan pemain tak ada yang bisa menggantikan sutradara. Nah, dalam hal ini, Tendangan Dari Langit memperlihatkan bahwa Hanung adalah sutradara dengan kemampuan di atas rata-rata sutradara lain. Lihat misalnya Sujiwo Tejo yang biasanya tampil over acting dalam film-film lain, di sini jadi amat sangat pas. Gerak tubuhnya yang cenderung teatrikal dan suaranya yang menggelegar menjadi alat yang tepat untuk menggambarkan seorang yang penuh dendam dengan masa lalunya sendiri. Perhatikan juga Agus Kuncoro yang tak pernah off-key di tangan Hanung. Pemain debutan juga tampak bisa mengimbangi para profesional. Kesimpulan: saya tak pernah kuatir dengan departemen akting di film Hanung.

Namun terasa bahwa kebutuhan untuk mencapai akhiran film yang bahagia dan menyenangkan penonton akhirnya membuat rangkaian kebetulan membuat film ini mudah tertebak. Heroisme semacam ini – bagai film-film Amerika – mulai terasa sedikit melebih-lebihkan keberhasilan individu. Tak apalah. Setidaknya Hanung berpihak pada harapan penonton, sekalipun harapan itu agak-agak mirip mimpi yang tak realistis.

4. Sang Penari – Ifa Isfansyah

Sang Penari – Dir. Ifa Isfansyah

Pemahaman saya terhadap kisah Rasus dan Srintil yang saya baca dari novel Ahmad Tohari, Ronggeng Dukuh Paruk, bukan sekadar kisah cinta, tapi juga punya dua makna penting: historiografi alternatif dan upaya memahami sebuah pandangan dunia yang sama sekali berbeda dengan pandangan dunia mapan Orde Baru. Saya memakai kedua hal ini bukan untuk mencari yang tak ada dalam film, melainkan sebagai patokan yang disajikan oleh Sang Penari itu sendiri.

Baiklah satu-satu. Historiografi alternatif itu adalah pemberian suara pada korban peristiwa 1965, terutama dari pihak yang paling jadi korban seperti Srintil dan seluruh Dukuh Paruk. Sampai di sini, Sang Penari juga menyajikan hal itu dengan amat baik. Suara Dukuh Paruk sebagai korban (sebagaimana korban lain) dipotret amat berbeda dari potret “orang-orang kiri” dalam film-film Indonesia masa Orde Baru.

Tambahan: film ini berani menempatkan TNI berada di belakang pihak yang melakukan pembantaian itu (kalau tak bisa dibilang melakukannya sendiri). Ini amat penting mengingat peran TNI amat sentral dalam historiografi resmi Orde Baru – terutama dalam film seperti yang digambarkan oleh Katherine McGregor (2007) – yang berada di atas semua golongan sehingga sah menjadi sokoguru bagi pembangunan nasional. Historiografi lewat film-film Orde Baru pada saat yang sama biasanya menggambarkan masyarakat sipil selalu dipenuhi konflik sesama dan sedia untuk saling membunuh sehingga diperlukan TNI untuk melakukan pengorganisasian yang tak mendahulukan kepentingan golongan sebagai sarana untuk membangun kehidupan bersama.

Landasan historiografi Orde Baru itu dibongkar oleh Sang Penari, sekalipun pada saat yang sama film ini tetap menampilkan wajah TNI yang pluralis dan simpatik ketika mereka digambarkan sebagai individu. Namun keterlibatan mereka sebagai lembaga dalam pembantaian itu tetap jelas dan tegas: mereka berada di belakang para eksekutor. Gambaran macam ini tak mungkin sama sekali bisa terjadi pada masa Orde Baru.

Namun dalam soal mistisisme dan pemahaman terhadap cara berpikir ronggeng, film ini memilih tak menyentuhnya. Mistisme sebagai pendukung cara berpikir yang menghasilkan ronggeng dan budaya kecabulan yang mengiringinya diganti dengan persoalan pencarian identitas yang cenderung lebih dekat dengan persoalan manusia kelas menengah modern ketimbang menjalani panggilan alam semesta dan kehendak takdir. Pilihan yang tampaknya mencoba mendekatkan diri dengan persoalan penonton film Indonesia sekarang ini yang kebanyakan adalah pengunjung mal. Berhasil atau tidak, Anda sendirilah para penonton yang menilainya.

Bagaimanapun, Sang Penari adalah sebuah karya yang amat patut dicatat. Bukan hanya pada filmnya, tetapi untuk pembuatnya, terutama sutradara Ifa Isfansyah (ia menjadi pilihan sutradara terbaik majalah Tempo dan juga pilihan saya pribadi) yang mampu menggambarkan kompleksitas peristiwa 1965 dengan cukup baik. Lihat misalnya konstruksi adegan pembantaian massal di tepi sungai yang halus tapi menggedor. Tak ada penggambaran kekerasan frontal, dan dengan penggunaan elemen suara ia berhasil mendekatkan kengerian itu. Capaian ini membuat saya yakin bahwa Ifa mampu menghasilkan sesuatu yang lebih besar lagi suatu saat nanti.

3. Lovely Man – Teddy Soeriaatmadja

Lovely Man – Dir. Teddy Soeriaatmadja

Terus terang, dengan adanya Eliana-eliana (Riri Riza, 2004), film ini terasa seperti sebuah versi lain dari kisah hubungan orang tua tunggal dan anaknya. Namun film ini berani menabrak tabu, sesuatu yang tak disentuh oleh Eliana-eliana. Bayangkan seorang ayah yang sudah menjadi waria dan (spoiler alert!) seorang anak SMU berjilbab yang hamil. Dalam situasi tak biasa itulah keduanya ditemukan dan terungkaplah pribadi-pribadi mereka yang tertutupi oleh hal-hal di permukaan. Katakanlah: inilah potret manusia Indonesia ketika berada dalam situasi intim – seperti dua orang yang dipisahkan jarak kurang dari setengah depa.

Dan inilah soal terbesar Lovely Man. Apakah manusia Indonesia harus berada pada situasi-situasi ekstrim atau tak biasa untuk bisa sampai pada pengungkapan diri mereka yang sesungguhnya? Sebuah ungkapan yang ekstrim yang membenarkan hal ini bisa kita lihat pada film karya Edwin, Babi Buta yang Ingin Terbang (2008). Jika Edwin mengatakan bahwa ungkapannya itu adalah buah kegagapan manusia Indonesia karena kekaburan peta identitasnya, maka Lovely Man seperti menyatakan bahwa ketidakmampuan manusia Indonesia untuk membuka diri, bahkan dengan kerabat terdekat mereka sendiri, berkaitan dengan soal-soal di sekitar penerimaan terhadap diri sendiri. Ini semacam problem identitas juga, tapi rasanya lebih menukik, terutama dibandingkan dengan Eliana-eliana yang banyak elemennya memang mirip dengan film ini.

Apapun, Lovely Man masih berkutat pada suatu penggambaran pedalaman batin (psyche) manusia Indonesia yang belum berangkat jauh dari Eliana-eliana, atau 3 Hari Untuk Selamanya yaitu ketika dibutuhkan sebuah situasi istimewa untuk bisa mendekati keintiman – bahkan dengan sesama anggota keluarga.

Penggambaran seperti ini relatif “aman” karena, toh, dalam situasi ekstrim dan temporer seperti film-film tadi, orang cenderung terjebak pada kesementaraan dan keadaan batin yang siap untuk pengungkapan. Maka eksplorasi karakter bisa dilakukan. Yang menantang justru adalah memasuki pedalaman manusia dan mengenali segala yang ada di dalamnya justru dalam situasi yang tenang dan sehari-hari, seperti yang misalnya dilakukan sutradara Malaysia, Yasmin Akhmad, dalam Mukhsin. Rasanya film kita belum bisa tiba pada kedewasaan semacam itu.

2. Serbuan Maut (The Raid) – Gareth Evans

The Raid – Dir. Gareth Evans

Film karya Gareth Evans ini terpilih menjadi film terbaik Majalah Tempo tahun ini dimana saya ikut serta menjadi juri di dalamnya. Saya tak keberatan menjadikan film itu menjadi nomer satu dalam acara pemilihan itu dengan alasan penting: sudah lama tak ada film yang mampu mengembalikan pengalaman sinematik secara sempurna. Menurut saya, Serbuan Maut inilah yang berhasil melakukannya. Inilah film yang mampu, seperti film Rhoma Irama di dekade 1980-an, membuat penonton berdiri di atas kursi, bertepuk tangan dan bersuit-suit ketika sang jagoan berhasil membuat keok musuh yang kejamnya sampai ke ujung rambut. Film ini seperti mengingatkan hal yang sudah lama kita lupa: pengalaman sinematik itu seperti naik roller coaster, sensasinya membuat kita berada di batas-batas ketakutan dan ekstase kita, tapi selalu ingin kita ulangi sesudah selesai mengendarainya.

Maka The Raid, seperti halnya yang dilakukan oleh mendiang D. Djajakusuma atau Nawi Ismail dulu, berhasil membuat adegan kelahi yang meyakinkan dan asyik diikuti. Gareth Evans yang jatuh cinta pada silat ini mirip dengan Clint Eastwood. Maksud saya ia seorang yang datang dari luar tapi mampu menangkap sebuah semangat dan esensi milik bangsa lain dan menceritakannya seakan itu miliknya sendiri. Perhatikan bagaimana Eastwood membuat Letters from Iwo Jima yang membuat orang Jepang tercengang; Evans juga melakukannya terhadap silat, beladiri yang tumbuh dan berkembang di Indonesia sebagai sebuah bagian khazanah estetika yang siap dituai-panen. Maka bagi saya, The Raid, bagai Letters of Iwo Jima atau Invictus, bisa jadi bukti bahwa film tak punya kebangsaan.

Pilihan saya untuk mencatat The Raid dengan antusias, sekali lagi, adalah sebuah perayaan terhadap sensasi sinematik yang mendasar yang hadir secara optimal kepada penonton Indonesia. Sebenarnya tak hanya lewat film aksi seperti The Raid ini, sensasi semacam itu bisa juga datang dari film thriller (ingat lagi Pintu Terlarang-nya Joko Anwar) atau film horor (semisal Legenda Sundel Bolong-nya Hanung Bramantyo atauPocong 2 karya Rudi Soedjarwo). Selama ini, sensasi semacam itu cenderung diremehkan, dianggap cuma bermanfaat bagi para remaja tanggung untuk “teriak bersama” ketika pacaran. Maka ketika ia muncul pada film laga macam ini, saya berharap agar film kembali pada kemampuannya untuk merangsang sensasi macam ini dan permusuhan terhadap film horor, atau sensasi semacamnya, diakhiri karena sikap apriori semacam itu merugikan diri sendiri.

1. Mata Tertutup – Garin Nugroho

Mata Tertutup – Dir. Garin Nugroho

Inilah film yang bagi saya paling berhasil memasuki sebuah pedalaman manusia Indonesia yang paling tak ingin dijelajahi oleh manusia lainnya. Kebanyakan kita akan dengan mudah menyalahkan negara, keluarga dan faktor-faktor eksternal sebagai sebuah penyebab bagi perilaku yang dianggap secara umum sebagai fundamentalis maupun teroris. Namun apakah yang menyebabkan orang-orang itu sampai pada titik ketika mereka membuat keputusan penting dalam hidup mereka; dan mereka mengambil keputusan terpenting itu dengan mata tertutup?

Sejauh ini, baru Garin Nugroho yang sanggup bertindak lebih jauh ketimbang jatuh pada peng-hitam-putihan atau sekadar kunjungan simpatik. Jika orang lain dengan nyaman menjadikan mereka antagonis, atau meletakkan mereka dalam kotak-kotak kategori, Garin mencoba melihat pedalaman batin itu, dan ia berhasil.

Ia mendadar fakta yang tidak pernah sederhana sejak semula, karena pilihan hidup memang sebanyak jumlah manusia itu sendiri. Sekali lagi, sesudah Rindu Kami Pada-Mu, Garin Nugroho tampak menjadi filmmaker yang paling relijius, yaitu yang paling mampu menghargai kemampuan manusia untuk mendekati kebaikan dan kebenaran. Ia tak meletakkan manusia pada pandangan-pandangan sosiologis dan kategorisasi yang sempit.

Yang menarik lagi adalah penyutradaraan model ketoprak yang berhasil membuat para non-aktor menjadi para pemain yang tampak professional di layar. Bisa jadi mereka memerankan diri mereka sendiri, tetapi lihat bagaimana interaksi antar mereka tampil begitu halus, karena akting yang dibutuhkan pada film jenis ini memang akting yang sehari-hari, bukan akting yang larger than life apatah lagi teatrikal. Mereka adalah orang sehari-hari yang sedang dihadapkan pada pilihan hidup, yang dalam keadaan sehari-hari, memang tak terjadi secara dramatis. Maka ketika dramatisasi pilihan-pilihan dan penggambarannya itu dijadikan ukuran dalam menilai film ini, hal itu sudah salah tempat sejak semula.